Wow! MBG Kebagian Dana Ratusan Triliun dari APBN 2026, Pendidikan Dapat Porsi Gede!
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 pada Selasa, 23 September 2025. Sorotan utama tertuju pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditetapkan sebagai prioritas dengan alokasi dana mencapai Rp 335 triliun. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas gizi masyarakat, namun pendanaannya sebagian diambil dari anggaran pendidikan yang semula dialokasikan untuk program lain.
Alokasi Dana APBN 2026: Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Pendidikan
Besaran Anggaran untuk MBG
RAPBN 2026 mengalokasikan dana yang cukup besar, yaitu Rp 335 triliun, untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dana ini diharapkan dapat menjangkau jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia, terutama anak-anak sekolah dan kelompok rentan, sebagai wujud komitmen pemerintah meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Anggaran Pendidikan: Naik Namun Tergerus MBG
Secara keseluruhan, anggaran pendidikan pada APBN 2026 mencapai Rp 757,8 triliun. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp 690 triliun. Sayangnya, peningkatan ini sebagian "terkoreksi" karena Rp 223 triliun dari anggaran pendidikan dialihkan untuk membiayai program MBG.
Prioritas MBG: Lebih Tinggi dari Beasiswa dan Honor Guru?
Pengalihan anggaran pendidikan untuk program MBG memunculkan perbandingan yang menarik. Contohnya, alokasi untuk program beasiswa bagi siswa hingga mahasiswa hanya Rp 57,7 triliun. Sementara itu, anggaran untuk guru non-PNS, ASN daerah, dan dosen non-PNS hanya sebesar Rp 91,4 triliun. Sumber anonim dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebut, "Ini adalah langkah strategis untuk memastikan generasi muda Indonesia mendapatkan nutrisi yang cukup."
Dari Mana Dana MBG Berasal?
Rincian Sumber Anggaran MBG
Menurut data dari Indonesia.go.id, Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengelola program MBG mendapatkan anggaran dari tiga sektor utama. Sektor pendidikan menyumbang porsi terbesar, yaitu Rp 223 triliun atau 83,4 persen. Kemudian, sektor kesehatan menyumbang Rp 24,7 triliun atau 9,2 persen, dan sektor ekonomi menyumbang Rp 19,7 triliun atau 7,4 persen.
Alokasi Pembelanjaan MBG: Fokus pada Makanan Bergizi
Sebagian besar anggaran MBG, tepatnya Rp 261 triliun atau 97,7 persen, dialokasikan untuk belanja barang, termasuk pengadaan makanan bergizi. Sementara itu, belanja pegawai dialokasikan sebesar Rp 3,8 triliun (1,4 persen), dan belanja modal sekitar Rp 3 triliun (0,9 persen).
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan, sekitar Rp 34 triliun dari total anggaran akan dialokasikan untuk bantuan pangan bergizi bagi anak sekolah. Selain itu, Rp 3,1 triliun akan digunakan untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, serta Rp 3,9 triliun untuk belanja pegawai. Anggaran juga dialokasikan untuk digitalisasi (Rp 3,1 triliun), pemantauan dan pengawasan (Rp 700 miliar), serta penyediaan dan penyaluran, termasuk pelatihan tenaga gizi (Rp 3,8 triliun).
Menkeu Soroti Penyerapan Anggaran, Bagaimana Respon BGN?
Menkeu Akan Pantau Kementerian dengan Anggaran Besar
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya menekankan pentingnya penyerapan anggaran yang optimal, terutama di kementerian atau lembaga yang memiliki anggaran besar. Pada Selasa, 16 September 2025, Purbaya menyatakan akan melakukan pengecekan langsung ke kementerian-kementerian besar yang penyerapan anggarannya belum optimal. "Saya akan mulai beredar di kementerian-kementerian yang besar, yang penyerapan anggarannya belum optimal," ujarnya di Istana Kepresidenan. Jika penyerapan belum optimal hingga Oktober, anggaran tersebut akan dialihkan untuk program lain yang lebih siap untuk masyarakat. "Kita sebarkan ke program-program yang langsung siap ke rakyat. Saya nggak mau uang nganggur," tegasnya.
Kepala BGN Optimis Penyerapan Anggaran MBG Akan Selesai
Menanggapi sorotan Menkeu, Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan keyakinannya bahwa penyerapan anggaran MBG akan segera selesai. "Saya nggak khawatir terkait dengan itu karena penyerapan kita, insya Allah, akan selesai, apalagi Rp 71 triliun tahun ini pasti terserap," kata Dadan. Ia mengakui bahwa masih ada anggaran sebesar Rp 9,1 triliun yang belum digunakan, namun ia optimistis dana tersebut akan segera terserap. Selain itu, BGN memprediksi kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp 50 triliun. "Pak Presiden sudah membuat standby Rp 100 triliun, jadi kami tidak risau yang begitu-begitu karena kami tahu apa yang harus kami lakukan," paparnya.
Sementara itu, analis kebijakan publik Arya Pratama menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran MBG. "Pemerintah perlu memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar sampai kepada penerima manfaat dan tidak terjadi penyimpangan," ujarnya.
