Heboh Aturan Aneh Mahasiswa di Tunisia, Rokok dan Kosmetik Jadi Barang Wajib Bawa?
Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Tunisia baru-baru ini menjadi sorotan warganet setelah mengeluarkan surat edaran yang berisi imbauan tentang barang bawaan bagi mahasiswa baru. Kebijakan yang secara khusus menyebut rokok dan kosmetik sebagai barang yang "wajib" dibawa ini sontak menuai beragam reaksi.
Kontroversi Surat Edaran PPI Tunisia: Rokok dan Kosmetik Jadi Sorotan
Surat Edaran Viral: Apa Isinya?
Surat Edaran Nomor: 116/I/RKF/PPI-XXIII/IX/2025 perihal Himbauan Bagasi Calon Mahasiswa Baru PPI Tunisia mendadak viral di media sosial. Pasalnya, surat tersebut berisi daftar barang-barang, termasuk rokok dan kosmetik, yang "wajib" dibawa oleh mahasiswa baru dengan spesifikasi jenis dan berat tertentu sesuai lampiran. Hal ini langsung memicu pertanyaan dan kritik dari berbagai pihak."Menurut saya ini sangat aneh. Kenapa mahasiswa baru harus dibebani membawa rokok atau kosmetik? Apa hubungannya dengan kegiatan organisasi?" tulis seorang warganet di platform X, mewakili keheranan banyak orang.
Alasan Rokok dan Kosmetik "Wajib" Dibawa
Dalam lampiran surat edaran yang beredar luas, disebutkan bahwa barang-barang tersebut adalah logistik milik PPI Tunisia yang dibeli menggunakan dana anggaran resmi organisasi."Barang-barang berikut adalah logistik milik PPI Tunisia yang dilabeli menggunakan dana anggaran resmi PPI Tunisia. Adapun pembagian barang yang Wajib dibawa sebagai berikut: ," demikian bunyi kutipan dari lampiran surat edaran tersebut. Namun, pencantuman rokok dan kosmetik sebagai barang "wajib" inilah yang menjadi pusat perhatian.
Klarifikasi PPI Tunisia: Ini Penjelasannya
"Barang Titipan": Inisiatif Pemberdayaan Dana?
Menanggapi kehebohan yang terjadi, PPI Tunisia segera memberikan klarifikasi. Mereka menjelaskan bahwa surat edaran tersebut merupakan inisiatif dari Bidang Ekonomi Kreatif PPI Tunisia dalam upaya pemberdayaan dan pengelolaan dana organisasi."Surat edaran ini adalah inisiatif dari bidang ekonomi kreatif untuk membantu mendistribusikan barang-barang yang sudah dibeli dengan dana organisasi," ujar perwakilan PPI Tunisia dalam pernyataan resminya.
PPI Tunisia menegaskan bahwa pengadaan dan pengiriman barang dilakukan dengan dana resmi organisasi, bukan dari uang pribadi mahasiswa baru. Mahasiswa baru bertugas membawa "barang titipan" yang dibeli dengan dana PPI Tunisia.
Sudahkah Ada Kesepakatan dengan Mahasiswa Baru?
PPI Tunisia mengklaim bahwa kebijakan ini telah disepakati bersama dengan para calon mahasiswa baru (Camaba) sebelum pelaksanaannya. Kesepakatan tersebut bahkan dituangkan dalam surat resmi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak."Sebelum pelaksanaan, PPI Tunisia telah melakukan koordinasi dan mencapai kesepakatan tertulis dengan para Calon Mahasiswa Baru (Camaba) mengenai jenis dan jumlah barang yang akan dititipkan. Kesepakatan ini dituangkan dalam surat resmi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk menjamin transparansi dan kesepahaman bersama," jelas perwakilan PPI Tunisia.
PPI Tunisia juga membantah bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat edaran adalah nama senior atau pihak lain yang menitipkan barang, melainkan nama-nama mahasiswa baru yang menjadi penerima titipan barang tersebut.
Bukan Kewajiban, Tapi Tanggung Jawab Administratif?
PPI Tunisia meluruskan penggunaan kata "diwajibkan" dalam surat edaran. Menurut mereka, kata tersebut tidak dimaksudkan sebagai paksaan, melainkan sebagai tanggung jawab administratif untuk memastikan kelancaran pendistribusian barang. Meski begitu, mereka mengakui adanya kekeliruan dalam pemilihan diksi tersebut dan akan menarik surat edaran tersebut.Penjelasan Lebih Lanjut dan Permohonan Maaf dari PPI Tunisia
Sanksi Jika Barang Tidak Dibawa?
Mengenai diksi "sanksi" yang tercantum dalam surat edaran, PPI Tunisia menjelaskan bahwa sanksi tersebut bukanlah hukuman. Sanksi hanya berlaku jika barang yang telah dibayarkan menggunakan dana organisasi tidak dibawakan oleh mahasiswa baru. Bentuk sanksinya pun hanya sebatas pengembalian dana organisasi yang telah digunakan, tanpa konsekuensi lain."Jika mahasiswa baru tidak membawa barang yang sudah dibayarkan dengan dana organisasi, maka mereka hanya perlu mengembalikan dana tersebut. Tidak ada sanksi lain yang lebih berat," tegas perwakilan PPI Tunisia.
Komitmen untuk Transparansi dan Akuntabilitas
PPI Tunisia menegaskan komitmen mereka untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki setiap kegiatan organisasi agar mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan semangat kebersamaan."Kami berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam setiap kegiatan organisasi agar senantiasa mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan semangat kebersamaan demi kemaslahatan seluruh mahasiswa Indonesia di Tunisia," ujar perwakilan PPI Tunisia.
PPI Tunisia juga menekankan bahwa seluruh mahasiswa baru telah mendapatkan penjelasan secara terbuka mengenai penggunaan dana dan keperluan organisasi. Mereka menegaskan bahwa seluruh kegiatan dan pengelolaan dana dilakukan untuk kepentingan organisasi secara kolektif, bukan untuk kepentingan pribadi.
"Kami memastikan bahwa setiap dana yang diterima oleh PPI Tunisia digunakan sepenuhnya untuk operasional organisasi dan pelaksanaan program kerja, seperti kegiatan tahunan, pengembangan anggota, dan kegiatan sosial kemahasiswaan lainnya. Dengan demikian, tidak terdapat penyalahgunaan dana organisasi untuk kepentingan individu," imbuh perwakilan PPI Tunisia.
Permohonan Maaf dan Evaluasi Kebijakan
Di akhir klarifikasinya, PPI Tunisia menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh calon mahasiswa baru dan masyarakat diaspora Indonesia atas kegaduhan yang terjadi. Mereka memandang dinamika yang terjadi sebagai bahan refleksi dan evaluasi berharga untuk memperkuat tata kelola organisasi. PPI Tunisia juga akan menarik surat edaran yang sudah disebarkan."PPI Tunisia berkomitmen untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai transparansi, akuntabilitas dan kebersamaan dalam setiap kegiatan. Kami juga membuka diri terhadap kritik dan saran yang membangun, sebagai bentuk komitmen kami untuk terus memperbaiki diri dan memberikan manfaat bagi seluruh pelajar Indonesia di Tunisia maupun di luar negeri," tutup perwakilan PPI Tunisia. Langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tersebut dan mencari solusi yang lebih baik dan inklusif di masa depan. PPI Tunisia berharap kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan seluruh pihak terkait.
