Harapan di Balik Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Dosen Unsoed pada Mahasiswi
Kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan seorang dosen Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) terhadap mahasiswinya memicu gelombang reaksi. Lebih dari sekadar penyelesaian kasus ini, muncul harapan agar kejadian ini menjadi titik balik perbaikan sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus, demi keadilan bagi korban dan lingkungan belajar yang aman. Publik menanti langkah konkret dan transparan dari universitas.
Kasus Dugaan Kekerasan Seksual di Unsoed: Penanganan Intensif
Kasus yang mencuat beberapa waktu lalu ini tengah menjadi fokus Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) Unsoed. Dugaan tindakan asusila oleh seorang pengajar terhadap mahasiswi ini menjadi prioritas utama dalam upaya pemberantasan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Penanganan yang serius diharapkan memberi efek jera dan mencegah terulangnya kejadian serupa.
Satgas PPK Unsoed Dampingi Korban dan Lakukan Investigasi Mendalam
Satgas PPK Unsoed bergerak cepat memberikan pendampingan intensif pada korban. Ketua Satgas PPK, Dr. Tri Wuryaningsih, M.Si., pada Sabtu (26/7/2025) menyatakan bahwa pendampingan psikologis menjadi fokus utama mengingat kondisi korban. "Satgas PPK Unsoed sejak awal telah mendampingi korban secara intensif, terutama dalam hal pendampingan psikologis mengingat kondisi korban yang memerlukan perhatian khusus. Korban sendiri telah melaporkan kasus ini secara resmi kepada Satgas," ujarnya dalam keterangan tertulis.
Menindaklanjuti laporan tersebut, Satgas PPK Unsoed telah melakukan serangkaian klarifikasi terhadap korban, terduga pelaku, dan saksi-saksi terkait. Investigasi dilakukan hati-hati dan mendalam untuk mengumpulkan bukti akurat. Selain itu, Satgas berkonsultasi dengan Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek mengenai mekanisme penanganan kasus yang melibatkan seorang guru besar.
Hasil Pemeriksaan Diserahkan ke Tim Universitas
Setelah investigasi komprehensif, seluruh hasil pemeriksaan Satgas PPK Unsoed telah diserahkan kepada Tim Pemeriksa Tingkat Universitas. Tim ini berwenang menjatuhkan atau merekomendasikan sanksi sesuai Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Penyerahan hasil pemeriksaan ini menjadi langkah penting dalam menentukan nasib terduga pelaku dan memastikan keadilan bagi korban.
Harapan Tinggi Terhadap Penanganan Kasus
Kasus ini menjadi ujian bagi Universitas Jenderal Soedirman dalam menciptakan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Masyarakat, terutama mahasiswa, menaruh harapan besar. Sanksi yang diberikan diharapkan mencerminkan keseriusan universitas dalam menindak pelaku kekerasan seksual dan memberikan rasa keadilan bagi korban.
Sanksi Adil: Cerminan Komitmen Kampus
Satgas PPK Unsoed berharap hasil pemeriksaan menjadi pertimbangan objektif bagi Tim Pemeriksa dalam memutuskan sanksi yang adil. "Kami berharap hasil pemeriksaan yang telah disampaikan dapat menjadi pertimbangan objektif bagi Tim Pemeriksa untuk memutuskan sanksi seadil-adilnya. Hal ini juga menjadi cerminan komitmen institusi dalam mewujudkan kampus sebagai ruang yang aman dan bebas dari kekerasan," tegas Tri Wuryaningsih.
Sanksi yang adil diharapkan tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga menjadi pesan jelas bagi seluruh civitas akademika bahwa kekerasan seksual tidak ditoleransi di kampus. Lebih dari itu, sanksi juga diharapkan memulihkan kepercayaan publik pada institusi pendidikan tinggi dalam melindungi mahasiswanya dari segala bentuk kekerasan.
Perlindungan dan Keberlangsungan Studi Korban: Prioritas Utama
Selain penegakan hukum, perlindungan dan keberlangsungan studi korban menjadi prioritas utama. Satgas PPK Unsoed berkomitmen memastikan korban dapat melanjutkan studi tanpa gangguan dan merasa aman. Satgas PPK Unsoed menyatakan komitmen agar kasus ini diselesaikan sebaik-baiknya dengan mengutamakan perlindungan terhadap korban, menjamin keberlangsungan studi korban tanpa gangguan, serta menghormati kehendak dan keamanan korban.
Diharapkan, universitas memberikan dukungan penuh kepada korban, baik secara psikologis maupun akademis, berupa konseling, pendampingan hukum, serta fasilitas yang memadai untuk memastikan korban dapat menyelesaikan studinya dengan sukses.
Tanggapan Pihak Universitas
Universitas Jenderal Soedirman telah memberikan tanggapan terkait kasus dugaan kekerasan seksual ini. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum, Prof. Dr. Kuat Puji Prayitno, S.H., M.Hum., menegaskan pembentukan Tim Pemeriksa untuk menuntaskan kasus ini.
Pembentukan Tim Pemeriksa untuk Menuntaskan Kasus
Menurut Prof. Kuat, Tim Pemeriksa terdiri dari tujuh orang yang memiliki kompetensi dan integritas untuk melakukan investigasi secara objektif dan transparan. Tim ini bertugas mengumpulkan bukti-bukti, memeriksa saksi-saksi, dan memberikan rekomendasi kepada rektor terkait sanksi kepada terduga pelaku. "Kami telah memanggil Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (SATGAS PPK) selaku penerima laporan. Kemudian juga telah memanggil terlapor. Saat sekarang masih melakukan pendalaman," jelas Prof. Kuat dalam pernyataan tertulis pada Kamis, 24 Juli 2025.
Proses Pendalaman Kasus Sedang Berlangsung
Prof. Kuat menjelaskan bahwa proses pendalaman kasus masih berlangsung. Tim Pemeriksa sedang bekerja keras mengumpulkan informasi dan bukti yang relevan untuk mengungkap kebenaran. Pihak universitas berkomitmen menangani kasus ini secara serius dan memberikan sanksi tegas jika terbukti bersalah.
Meskipun demikian, Prof. Kuat belum dapat memberikan kesimpulan terkait kasus ini karena masih dalam proses pendalaman. "Jadi sampai sekarang belum ada kesimpulannya, sebab masih dalam proses pendalaman," kata Prof. Kuat yang juga menjadi Ketua Tim Pemeriksa kasus ini. Pihak universitas meminta semua pihak untuk bersabar dan memberikan kesempatan kepada Tim Pemeriksa untuk bekerja secara profesional dan independen.
Kasus dugaan kekerasan seksual di Unsoed ini menjadi pengingat bagi seluruh institusi pendidikan tinggi di Indonesia untuk memperkuat sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Komitmen kuat dari pihak universitas, didukung regulasi jelas dan implementasi efektif, sangat penting untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman dan kondusif bagi seluruh mahasiswa. Proses hukum akan terus berjalan, dengan harapan keadilan bagi korban dan efek jera bagi pelaku, serta perbaikan sistem secara menyeluruh untuk masa depan.
