Sekolah 13 Tahun Sejak TK? Ini Kata Mendikdasmen Soal Masa Depan Pendidikan Kita
Mulai tahun ajaran 2025/2026, pemerintah berencana memulai wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK). Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengungkapkan, program ambisius ini bertujuan untuk membangun fondasi pendidikan yang kokoh sejak usia dini.
Mengapa Wajib Belajar Dimulai dari TK?
Keputusan ini bukan tanpa alasan. Menurut Mendikdasmen Abdul Mu'ti, pendidikan anak usia dini (PAUD) sangat penting sebagai dasar pembentukan kebiasaan belajar yang berkelanjutan. "Banyak penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang memiliki pengalaman pendidikan di tingkat PAUD memiliki learning sustainability yang lebih baik dibandingkan mereka yang tidak," jelas Mu'ti saat ditemui di acara Felfest, Kampus UI, Depok, Jawa Barat, pada Minggu (27/7/2025).
Pengalaman belajar di TK yang menyenangkan, seperti bermain, bernyanyi, dan bergembira, justru menjadi kunci dalam menumbuhkan minat belajar pada anak. Selain itu, pengenalan dasar-dasar STEM (Science, Technology, Engineering, and Math) secara ringan juga menjadi bagian dari kurikulum TK. "Hakikat dari belajar di TK adalah bermain. Kita sekarang sedang ada gerakan namanya 'science yang murah, mudah dan menyenangkan'," tambahnya.
PAUD: Lebih dari Sekadar Tempat Penitipan Anak
PAUD bukan sekadar tempat penitipan anak, melainkan lembaga pendidikan formal yang memegang peranan penting dalam perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak. Pendidikan di usia dini membantu anak mengembangkan kemampuan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung, serta keterampilan sosial seperti berinteraksi, bekerja sama, dan menyelesaikan masalah. Keterampilan ini menjadi bekal penting untuk jenjang pendidikan selanjutnya.
PAUD juga berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai karakter positif pada anak, seperti disiplin, tanggung jawab, dan rasa hormat. Melalui kegiatan bermain dan belajar yang terstruktur, anak-anak belajar untuk menghargai perbedaan, bekerja sama, dan mengembangkan rasa percaya diri. Fondasi karakter yang kuat ini akan membantu mereka menjadi individu yang berakhlak mulia dan berkontribusi positif bagi masyarakat.
Indonesia Emas 2045: Investasi pada Pendidikan Dasar
Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengingatkan bahwa generasi emas Indonesia pada tahun 2045 adalah mereka yang saat ini duduk di bangku TK, SD, SMP, dan SMA. Oleh karena itu, investasi pada pendidikan dasar menjadi krusial untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. "Kalau kita ingin membangun Indonesia Emas 2045, kita perkuat pendidikan dasar," tegasnya.
Pemerintah, lanjut Mu'ti, berupaya membangun generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan bermartabat, sesuai dengan amanah Presiden dan Asta Cita yang keempat. Upaya ini dilakukan dengan memperkuat pendidikan karakter, memperbaiki pembelajaran, meningkatkan sarana-prasarana pendidikan, dan melakukan digitalisasi pendidikan.
Penguatan Karakter Sejak Dini
Penguatan pendidikan karakter menjadi fokus utama dalam program wajib belajar 13 tahun. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah meluncurkan berbagai program untuk menanamkan nilai-nilai karakter positif pada anak sejak usia dini, di antaranya 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, Pagi Ceria, dan Jeda Ceria.
Selain itu, Kemendikdasmen juga memperkuat peran guru bimbingan dan konseling (BK) dalam membimbing dan mengarahkan siswa, melatih guru BK untuk menjadi fasilitator yang efektif dalam membantu siswa mengembangkan potensi diri, mengatasi masalah, dan membuat keputusan yang tepat. Tujuannya, agar siswa dapat tumbuh menjadi individu yang berkarakter kuat, mandiri, dan bertanggung jawab.
Tantangan di Lapangan
Namun, implementasi wajib belajar 13 tahun tidaklah tanpa tantangan. Widyaprada Ahli Utama Direktorat PAUD, Ir Harris Iskandar PhD, mengungkapkan bahwa hampir setengah dari anak usia 1-6 tahun, atau sekitar 4 juta anak, belum mengikuti PAUD. Selain itu, masih banyak daerah di Indonesia, terutama di tingkat kabupaten, yang belum memiliki layanan PAUD yang memadai.
"Masih ada 23 ribu lebih desa yang tidak punya layanan PAUD. Selain itu, masih ada 44 kabupaten/kota yang proporsi satu desa satu PAUD-nya kurang dari 40%," ungkap Harris. Rendahnya partisipasi anak dalam pendidikan PAUD menjadi kendala serius dalam mewujudkan wajib belajar 13 tahun.
Upaya Pemerintah Terus Berjalan
Menyadari tantangan ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan wajib belajar 13 tahun. Salah satu upaya utama adalah program Satu Desa Satu PAUD, yang bertujuan membangun lembaga PAUD di seluruh desa, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Selain itu, pemerintah juga memberikan Bantuan Operasional PAUD (BOP PAUD) kepada lembaga PAUD untuk membantu biaya operasional, termasuk biaya untuk anak-anak dari keluarga miskin. Program PAUD Inklusif juga diluncurkan untuk menyediakan layanan PAUD bagi anak-anak difabel. Pelatihan guru PAUD juga terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengajaran.
Pemerintah juga menjalin kolaborasi dengan UNICEF untuk meningkatkan kualitas guru dan manajemen PAUD di daerah marginal. Selain itu, program PAUD Holistik Integratif diterapkan untuk memenuhi kebutuhan anak secara simultan, sistematis, dan terintegrasi. Kerja sama juga dilakukan dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak PAUD. Dengan berbagai upaya ini, pemerintah optimis dapat mewujudkan wajib belajar 13 tahun dan membangun generasi emas Indonesia 2045.
