Ambisi Prabowo Atasi Pengangguran, Mungkinkah Terwujud di 2026?
Presiden Prabowo Subianto memasang target ambisius: menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia ke kisaran 4,44% hingga 4,96% pada tahun 2026. Mampukah target ini direalisasikan di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah?
Ambisi Pemerintah Tekan Angka Pengangguran
Target penurunan pengangguran ini bukan sekadar angka, melainkan bagian penting dari agenda ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto. Dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 15 Agustus 2025, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran yang telah lama menjadi perhatian. Optimisme pemerintah didasarkan pada harapan pertumbuhan ekonomi inklusif, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kualitas SDM. Namun, para ekonom mengingatkan bahwa kunci keberhasilan terletak pada kebijakan yang efektif dan kondisi ekonomi global yang mendukung.
Potret Pengangguran Terkini
Untuk memahami tantangan yang ada, penting untuk melihat data pengangguran terbaru. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, per Februari 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia berada di angka 4,76%. Ini berarti ada sekitar 7,28 juta orang yang masih mencari pekerjaan.
"Angka ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Pemerintah berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga lapangan kerja baru dapat tercipta," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, menekankan perlunya kerja keras untuk mencapai target yang telah ditetapkan. TPT sendiri merupakan persentase pengangguran dari total angkatan kerja, yaitu penduduk berusia 15 tahun ke atas.
Strategi Jitu Pemerintah
Lalu, bagaimana pemerintah berencana mencapai target tersebut? Sejumlah strategi kunci telah disiapkan, meliputi pengelolaan fiskal yang sehat, transformasi ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Fokus pada Fiskal dan Transformasi Ekonomi
Pengelolaan fiskal yang hati-hati dan inovatif menjadi fondasi utama. Pemerintah menekankan pentingnya menjaga utang, defisit, dan rasio utang tetap terkendali. Transformasi ekonomi yang berfokus pada diversifikasi sektor, peningkatan nilai tambah produk, dan pengembangan industri berbasis teknologi juga menjadi prioritas.
"Transformasi ekonomi adalah kunci untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan berkelanjutan," kata Menteri Keuangan. Selain itu, investasi di sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan juga akan ditingkatkan.
Subsidi Tepat Sasaran
Pemerintah juga berupaya meningkatkan efektivitas subsidi energi dan bantuan sosial (bansos) dengan memanfaatkan data tunggal sosial ekonomi nasional (DTKS). Tujuannya adalah agar bantuan tepat sasaran dan mengurangi penyimpangan.
"Kami akan terus memperbaiki sistem penyaluran subsidi dan bansos agar lebih efektif dan efisien," tegas Menteri Sosial. Harapannya, program ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan tingkat pengangguran.
Target Ekonomi Lain yang Saling Terkait
Selain pengangguran, pemerintah juga menetapkan target ekonomi lain untuk tahun 2026, termasuk pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% atau lebih, inflasi terkendali di 2,5%, nilai tukar rupiah stabil di sekitar Rp16.500 per dolar AS, dan penurunan angka kemiskinan ke 6,5-7,5%. Semua target ini saling mendukung untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Provinsi dengan Angka Pengangguran Tertinggi
Data BPS per 5 Mei 2025 menunjukkan sebaran pengangguran yang tidak merata di seluruh Indonesia. Berikut adalah daftar 10 provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi:
1. Papua (6,92%) 2. Kepulauan Riau (6,89%) 3. Jawa Barat (6,74%) 4. Banten (6,64%) 5. Papua Barat Daya (6,61%) 6. DKI Jakarta (6,18%) 7. Sulawesi Utara (6,03%) 8. Maluku (5,95%) 9. Sumatera Barat (5,69%) 10. Aceh (5,50%)
Data ini mengindikasikan perlunya fokus penanggulangan pengangguran di provinsi-provinsi tersebut, dengan mempertimbangkan karakteristik dan potensi masing-masing daerah. Pemerintah perlu bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan program pelatihan kerja dan penciptaan lapangan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal.
Pencapaian target penurunan pengangguran tahun 2026 akan membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Pemerintah berharap pembahasan RAPBN 2026 dapat berjalan lancar dan konstruktif, sehingga semua target ekonomi dapat tercapai demi mewujudkan Indonesia yang makmur dan berkeadilan.
