DPR Naikkan Tunjangan? Kok Bisa di Saat Ekonomi Lagi Gini?
Kenaikan tunjangan anggota DPR di tengah kondisi ekonomi yang menantang? Kebijakan ini sontak memicu tanya dan kritik. Apa sebenarnya yang terjadi?
Kenaikan Tunjangan DPR: Ketika Angka Meningkat di Tengah Kesulitan Warga
Kabar tunjangan anggota DPR yang naik, belakangan ini menjadi buah bibir. Di saat masyarakat merasakan tekanan ekonomi, kebijakan ini dianggap kurang pas dan menimbulkan sentimen negatif. Tak sedikit yang menilai, kenaikan ini ironis di tengah upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran.
Tunjangan Fantastis di Balik Kenaikan yang Kontroversial
Informasi yang beredar menyebutkan, kenaikan ini mencakup berbagai komponen, termasuk tunjangan perumahan yang mencapai Rp 50 juta per bulan. Dengan angka ini, seorang anggota DPR bisa mengantongi penghasilan minimal Rp 50 juta per bulan, bahkan bisa mencapai Rp 100 juta jika ditambah tunjangan rumah. Angka fantastis ini tentu dibandingkan dengan kondisi ekonomi sebagian besar masyarakat.
"Ini bukan kabar baik untuk masyarakat. Di saat banyak yang berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari, kok malah ada kenaikan tunjangan yang kurang sensitif," ujar Dr. Subarsono, M.Si, MA, dosen Program Studi Manajemen Kebijakan Publik Fisipol UGM, pada Jumat (22/8/2025).
Kritik Pedas dari UGM: Tak Sensitif dengan Kondisi Rakyat
Kebijakan ini menuai kritik tajam dari berbagai kalangan, termasuk akademisi. Dr. Subarsono, M.Si, MA dari Fisipol UGM, menilai kebijakan ini kurang menunjukkan kepekaan terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang sulit.
"Harga kebutuhan pokok naik, banyak PHK, pengangguran meningkat, semua ini membuat rakyat harus 'mengencangkan ikat pinggang'. Di situasi seperti ini, keputusan menaikkan tunjangan DPR terasa ironis," tegasnya.
Beban APBN yang Semakin Berat? Prioritas Dipertanyakan
Kenaikan tunjangan DPR juga memunculkan pertanyaan soal dampaknya ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah terus berupaya efisiensi dan mengalokasikan dana untuk program prioritas, tapi kenaikan ini justru menambah beban APBN.
Beban Negara Bertambah, Uang Rakyat yang Jadi Sumbernya
Secara ekonomi, kenaikan tunjangan ini akan meningkatkan beban APBN, yang sebagian besar bersumber dari pajak rakyat. Hal ini memicu pertanyaan, apakah kenaikan ini sebanding dengan manfaat yang diterima masyarakat? Apakah sesuai dengan Tujuh Belas Program Prioritas Pembangunan Prabowo-Gibran dan Delapan Misi Asta Citanya pemerintahan Prabowo-Gibran?
Alihkan Anggaran ke Sektor yang Lebih Mendesak?
Banyak yang berpendapat, alokasi anggaran untuk kenaikan ini sebaiknya dialihkan ke sektor yang lebih prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, atau program pemberdayaan masyarakat.
Potensi Melebarnya Jurang Antara Elit dan Rakyat
Kenaikan tunjangan ini dikhawatirkan memperlebar jurang antara elit politik dan masyarakat. Saat sebagian besar masyarakat berjuang memenuhi kebutuhan dasar, kenaikan tunjangan DPR yang signifikan bisa memicu rasa ketidakadilan dan ketidakpercayaan.
"Rakyat bertanya-tanya, wajarkah wakil rakyat dapat fasilitas mewah sementara masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan? Ini menunjukkan kurangnya kepekaan wakil rakyat terhadap realita sosial," jelas Dr. Subarsono.
Tunjangan Naik, Kinerja Ikut Naik?
Pertanyaan pentingnya, apakah kenaikan tunjangan ini akan meningkatkan kinerja DPR? Masyarakat berharap, dengan tunjangan yang lebih besar, anggota DPR akan lebih termotivasi bekerja lebih keras dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Namun, tanpa pengawasan dan evaluasi yang ketat, kenaikan tunjangan tak menjamin kinerja yang lebih baik.
Pengawasan Publik yang Ketat Sangat Dibutuhkan
Untuk memastikan kenaikan tunjangan ini memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, pengawasan publik yang ketat sangat diperlukan. Media massa, LSM, masyarakat sipil, dan akademisi punya peran penting dalam mengawasi kinerja DPR dan memberikan masukan konstruktif. Pengawasan ini diperlukan agar DPR dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, serta memperjuangkan kepentingan rakyat.
"Tanpa pengawasan yang ketat, kenaikan gaji DPR tidak akan menambah kinerja mereka, tetapi justru mengantarkan mereka dalam hidup hedonisme," ungkap Dr. Subarsono.
Saat ini, pembahasan RUU tentang Perampasan Aset menjadi isu krusial yang menuntut perhatian DPR. Masyarakat berharap DPR segera menyelesaikan pembahasan RUU ini demi kepentingan pemberantasan korupsi. Dengan kinerja yang optimal dan pengawasan publik yang ketat, DPR diharapkan dapat mengemban amanah rakyat dengan baik dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa.
