MBG Bikin Anggaran Pendidikan Boncos? Prioritas Negara Jadi Gimana?
Alokasi anggaran pendidikan dalam RAPBN tengah menjadi sorotan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapatkan porsi yang cukup besar, yakni Rp 335 triliun. Angka ini memicu pertanyaan, apakah prioritas negara sudah tepat sasaran dan bagaimana dampaknya bagi kualitas pendidikan?
Anggaran MBG Rp 335 Triliun: Wajar atau Kebesaran?
RAPBN yang baru disahkan memunculkan perdebatan mengenai alokasi anggaran untuk MBG. Nilai fantastis Rp 335 triliun mengundang tanya, apakah dana sebesar itu sepadan dengan kebutuhan mendesak lain di sektor pendidikan?
Bhima Yudhistira Adhinegara, seorang pengamat ekonomi, berpendapat bahwa porsi MBG terlalu besar. "MBG mengambil porsi yang cukup besar dari pos belanja lain, bukan sekadar dari efisiensi anggaran," ungkapnya. Ia bahkan membandingkan dengan anggaran kesehatan yang "hanya" Rp 244 triliun.
Dampak Alokasi Dana MBG: Pendidikan Jadi Prioritas Kedua?
Kritik utama mengarah pada potensi efek negatif terhadap sektor pendidikan secara luas. Dengan anggaran MBG yang begitu besar, ada kekhawatiran dana untuk aspek penting lainnya akan terpangkas. Nasib kesejahteraan guru, pelatihan, perbaikan fasilitas sekolah, serta program peningkatan mutu pendidikan menjadi tanda tanya besar.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah prioritas negara di bidang pendidikan telah bergeser? Apakah program MBG dianggap lebih penting dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pendidikan? Pemerintah dituntut memberikan jawaban yang transparan dan komprehensif.
MBG dan Kualitas SDM: Ancaman Jangka Panjang?
Kekhawatiran utama adalah dampak alokasi anggaran MBG yang besar terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia di masa depan. Menurut Adhinegara, MBG seharusnya menjadi pelengkap (komplementer), bukan pengganti (substitusi) program-program lain yang sama pentingnya.
Investasi pada peningkatan kualitas guru, kurikulum yang relevan, dan fasilitas pendidikan yang memadai adalah fondasi utama untuk membangun SDM unggul. Mengorbankan anggaran untuk hal-hal tersebut demi MBG, dikhawatirkan akan melemahkan fondasi tersebut dan menghambat upaya menciptakan SDM yang kompetitif di era globalisasi.
Potensi Korupsi Mengintai Anggaran MBG yang Jumbo
Selain dampak pada kualitas pendidikan, besarnya anggaran MBG juga meningkatkan risiko korupsi. Dana yang sangat besar membuka celah penyimpangan. Tanpa pengawasan ketat dan tata kelola yang baik, MBG berpotensi menjadi ladang korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.
"Kalau tata kelola tidak diperbaiki dulu tapi anggaran ditambah besar, maka ke depan MBG bisa jadi ladang korupsi," tegas Adhinegara.
Rekomendasi Tata Kelola MBG: Bentengi dari Korupsi
Untuk mencegah korupsi, tata kelola program MBG harus diperbaiki secara menyeluruh. Berikut beberapa saran:
* Pengawasan Berlapis: Sistem pengawasan berlapis dalam pengadaan barang dan jasa untuk program MBG sangat diperlukan. Proses pengadaan harus transparan dan akuntabel. Portal Pelaporan: Pemerintah perlu menyediakan portal pelaporan aktif, termasuk whistleblowing system*, agar masyarakat dapat melaporkan temuan korupsi atau penyimpangan. * Tidak Ada Partai Politik! Perusahaan yang terafiliasi dengan partai politik (parpol) sebaiknya tidak dilibatkan dalam pengelolaan program MBG untuk menghindari konflik kepentingan. "Perusahaan yang terafiliasi dengan partai politik tidak boleh ikut-ikutan MBG," pungkasnya.
Rincian RAPBN Pendidikan 2026: Alokasi MBG Mendominasi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya telah merinci RAPBN Pendidikan 2026. Total anggaran pendidikan mencapai Rp 757,8 triliun, yang dialokasikan untuk sekolah dan kampus (Rp 150,1 triliun), siswa dan mahasiswa (Rp 401,5 triliun), guru, dosen, dan tenaga kependidikan (Rp 178,7 triliun), serta program MBG (Rp 335 triliun).
Presiden menargetkan program MBG akan menjangkau 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah meningkatkan status gizi masyarakat dan membangun layanan gizi yang merata. Namun, efektivitas program ini sangat bergantung pada tata kelola yang baik dan pengawasan yang ketat. Jika tidak, anggaran yang besar ini berpotensi sia-sia atau bahkan disalahgunakan. Pemerintah perlu segera merespons kekhawatiran publik dengan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan MBG, serta memastikan anggaran untuk peningkatan kualitas pendidikan tidak tergerus secara signifikan.
