MBG Renggut Korban Lagi, Ada Apa dengan Pengelolaannya?
Kasus keracunan makanan bergizi gratis (MBG) kembali menghantui sejumlah daerah, memicu tanda tanya besar: mengapa program yang seharusnya menyehatkan anak-anak ini justru berulang kali menjadi sumber masalah? Serangkaian insiden ini mengindikasikan adanya persoalan mendasar dalam pengelolaan, dengan evaluasi yang dinilai belum menyentuh akar permasalahan.
Evaluasi yang Tidak Menyeluruh: Akar Masalah Program MBG
Program MBG yang ambisius seringkali luput dari evaluasi yang mendalam. Menurut Prof. Sri Raharjo, Kepala Pusat Studi Pangan dan Gizi (PSPG) Universitas Gadjah Mada (UGM), evaluasi lebih sering fokus pada jangkauan program, yaitu jumlah anak yang menerima makanan. Padahal, aspek krusial seperti kapasitas kelembagaan, kompetensi SDM, dan sistem kontrol kualitas di setiap tahap seringkali terabaikan.
"Pemerintah seringkali hanya mengevaluasi hal yang salah pada tingkat operasional, misalnya cara masak yang salah," ujar Prof. Sri kepada , Kamis (28/8/2025), mengkritik evaluasi yang tak menyentuh akar kebijakan. Akibatnya, potensi masalah tersembunyi terus ada dan berujung pada kasus keracunan.
Kontaminasi Bakteri: Momok Program MBG
Kontaminasi bakteri, terutama Bacillus cereus, menjadi ancaman serius dalam program MBG. Keberadaan bakteri ini menandakan adanya kelemahan dalam standar penyimpanan bahan mentah, proses pengolahan yang kurang higienis, dan transportasi makanan jadi yang tidak memenuhi syarat. Lebih jauh, hal ini mengindikasikan sistem penyimpanan dan pengolahan makanan rentan terhadap kontaminasi.
"Evaluasi sering berhenti pada 'sumber bakteri ada di mana', bukan pada 'mengapa sistem penyimpanan dan pengolahannya bisa sampai memungkinkan kontaminasi terjadi'," tegas Prof. Sri, menekankan pentingnya evaluasi sistemik.
Respons Pemerintah yang Reaktif dan Terkesan "Pemadam Kebakaran"
Dalam implementasi program MBG, pemerintah sering berasumsi bahwa semua daerah memiliki kapasitas yang sama. Padahal, penyediaan makanan massal adalah proses kompleks yang memerlukan infrastruktur, SDM, dan sistem pengawasan yang mumpuni. Kapasitas kepala sekolah, pengawas, pengelola kantin, dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) pun sangat bervariasi di setiap daerah.
Prof. Sri menyoroti respons pemerintah yang cenderung reaktif, baru bergerak setelah insiden terjadi. "Pemerintah baru bergerak setelah keracunan terjadi. Evaluasi yang dilakukan bersifat fire-fighting, mencari 'kambing hitam' (apakah catering-nya, sayurnya, atau nampannya), bukan membangun sistem pencegahan yang mencakup risk assessment dari hulu ke hilir," ungkapnya.
Langkah Darurat yang Diperlukan: Audit dan Sertifikasi
Untuk mengatasi masalah ini, Prof. Sri mengusulkan beberapa langkah mendesak, baik jangka pendek maupun panjang, untuk wilayah Sleman dan daerah lain:
1. Audit Mendadak dan Menyeluruh: Libatkan tim pencari fakta yang terdiri dari ahli gizi, epidemiolog, dan BPOM untuk mengaudit seluruh penyedia MBG, mulai dari procurement, penyimpanan, pengolahan, hingga distribusi. 2. Sertifikasi dan Pelatihan Wajib: Wajibkan seluruh juru masak dan penanggung jawab makanan di sekolah untuk mengikuti pelatihan food safety dan good hygiene practices (GHP) serta mendapatkan sertifikat. 3. Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang Ketat dan Terawasi: Buat SOP yang detail untuk setiap tahapan dan awasi pelaksanaannya secara ketat. Contohnya, SOP suhu penyimpanan daging, SOP pencucian sayur, SOP waktu dan suhu memasak, SOP transportasi makanan. 4. Sistem Pelaporan Transparan: Bangun kanal pengaduan dan pelaporan yang mudah diakses orang tua dan guru untuk melaporkan jika melihat pelanggaran atau jika anak menunjukkan gejala keracunan.
Rekomendasi Jangka Panjang: Pemetaan Kapasitas dan Standar BPOM
Untuk jangka panjang, pemerintah pusat perlu memetakan kapasitas setiap daerah sebelum memaksakan implementasi program. "Daerah dengan kapasitas rendah harus mendapat pendampingan intensif atau model penyaluran yang berbeda (misal: voucher bahan makanan yang ditukar ke pedagang terverifikasi)," jelas Prof. Sri.
BPOM juga perlu menetapkan standar keamanan pangan khusus untuk program pangan massal seperti MBG dan menjadi lembaga verifikasi independen. Pemerintah juga dapat mempertimbangkan model yang melibatkan koperasi sekolah atau kelompok ibu-ibu PKK setempat yang terlatih dan terawasi untuk mempersingkat rantai pasok dan meningkatkan rasa memiliki.
"Program MBG harus jadi bagian dari kurikulum pendidikan, mengajarkan anak tentang gizi dan keamanan pangan," tambahnya.
Urgensi Pembenahan Sistem: Jangan Sampai Jadi Proyek Amburadul
Dengan maraknya kasus keracunan MBG, Prof. Sri menilai program ini belum menemukan sistem yang efektif dan masih terkesan berorientasi proyek. "Ya, pemerintah terbukti belum memiliki sistem yang efektif. Sistem yang ada masih terburu-buru, berorientasi proyek, dan abai terhadap manajemen risiko," ungkapnya.
Prof. Sri mewanti-wanti pemerintah untuk tidak terburu-buru mengejar target 100 persen sekolah dalam waktu singkat. Ia menyarankan agar pemerintah melakukan pilot project di beberapa daerah dengan kapasitas terbaik, evaluasi, perbaiki, dan baru replikasi ke daerah lain.
"Kualitas dan keamanan harus lebih diutamakan daripada kecepatan dan kuantitas," tegasnya.
Kasus keracunan di Sleman pada pertengahan Agustus 2025, yang menimpa hampir 180 anak, dan kasus serupa beberapa hari lalu yang melibatkan ratusan siswa dan guru, menjadi bukti nyata betapa seriusnya masalah ini.
"Program MBG memiliki niat yang mulia, namun eksekusi yang ceroboh dan tidak didukung sistem yang matang justru mengubahnya menjadi program yang berisiko tinggi. Kesehatan dan nyawa anak-anak adalah taruhan yang terlalu mahal untuk dikelola dengan cara yang amburadul," pungkas Prof. Sri.
