Ojol Tewas Ditabrak Mobil Polisi, Ada yang Janggal?

Table of Contents
Ojol Tewas Ditabrak Mobil Polisi, Ada yang Janggal?


Jakarta digegerkan oleh insiden tragis yang menimpa seorang pengemudi ojek online (ojol) pada Kamis (28/8/2025). Korban tewas setelah ditabrak oleh mobil polisi, memicu amarah dan tuntutan keadilan dari berbagai pihak. Kecelakaan ini tak hanya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, tetapi juga menyulut perdebatan tentang prosedur dan akuntabilitas aparat penegak hukum.

Kronologi dan Reaksi Publik yang Bergejolak

Peristiwa nahas ini terjadi ketika pengemudi ojol tersebut sedang menjalankan tugasnya mengantarkan pesanan di salah satu jalan utama di Jakarta. Tiba-tiba, sebuah kendaraan taktis (rantis) milik kepolisian menabraknya, menyebabkan korban meninggal dunia di tempat kejadian. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa rantis tersebut sedang dalam perjalanan menuju lokasi pengamanan aksi demonstrasi.

Berita duka ini dengan cepat menyebar luas melalui media sosial, memicu gelombang kecaman dari masyarakat. Banyak yang menilai tindakan aparat kepolisian sebagai bentuk kelalaian yang merenggut nyawa seorang pekerja. Tagar seperti #JusticeForOjol dan #UsutTuntas menggema di berbagai platform media sosial, menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyuarakan solidaritas dan menuntut keadilan. Bahkan, aksi demonstrasi kecil-kecilan sempat terjadi di beberapa titik di Jakarta sebagai bentuk protes atas kejadian ini.

"Sungguh memilukan. Seorang ayah mencari nafkah dengan cara halal, justru menjadi korban kelalaian aparat," ujar seorang pengunjuk rasa di kawasan Monas, mengungkapkan kekecewaan dan tuntutan akan transparansi dalam penanganan kasus ini.

Sorotan Tajam dari Pakar Hukum

Tragedi ini tak luput dari perhatian para ahli hukum, yang menyoroti potensi pelanggaran hukum dan hak asasi manusia dalam insiden tersebut.

Dugaan Extrajudicial Killing Mencuat

Sejumlah pakar hukum bahkan menganggap insiden ini sebagai indikasi tindakan kekerasan berlebihan oleh aparat negara, bahkan menyebutnya sebagai potensi extrajudicial killing atau pembunuhan di luar proses hukum yang sah.

"Melindas seseorang yang tidak bersenjata dan tidak melakukan perlawanan dengan kendaraan taktis adalah tindakan yang sangat tidak proporsional dan melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia," tegas Dr. Anwar Usman, ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia. "Kasus ini harus diusut tuntas dan pelakunya harus bertanggung jawab secara hukum."

Aturan Penggunaan Kekuatan Polri dalam Sorotan

Para ahli juga mempertanyakan apakah penggunaan mobil taktis dalam situasi tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, mengacu pada aturan mengenai penggunaan kekuatan oleh anggota kepolisian.

"Peraturan Kapolri sudah jelas mengatur tentang penggunaan kekuatan. Harus ada justifikasi yang kuat dan proporsionalitas dalam setiap tindakan," jelas LBH Jakarta dalam pernyataan resminya. "Penggunaan kendaraan taktis seharusnya menjadi pilihan terakhir, bukan malah membahayakan keselamatan warga sipil."

Akuntabilitas Institusi Negara Dipertanyakan

Kasus ini kembali membangkitkan perdebatan tentang akuntabilitas institusi negara, khususnya kepolisian, dengan masyarakat menuntut transparansi dan keadilan dalam penanganan perkara ini.

Prinsip Kesetaraan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law)

Para pengamat hukum menekankan pentingnya prinsip equality before the law, yang berarti semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Aparat penegak hukum juga harus tunduk pada hukum yang berlaku dan tidak boleh ada impunitas.

"Jangan sampai ada kesan bahwa aparat dilindungi dan tidak tersentuh hukum. Semua warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum," kata pengamat politik, Ray Rangkuti. "Proses hukum harus berjalan adil dan transparan untuk memastikan keadilan bagi korban dan keluarganya."

Proses Hukum yang Transparan dan Adil Didambakan

Publik mendesak agar proses hukum dalam kasus ini dilakukan secara terbuka dan transparan, tanpa ada upaya untuk menutupi-nutupi fakta atau melindungi pelaku.

"Kami ingin melihat proses hukum yang transparan dan akuntabel. Jangan sampai kasus ini hilang begitu saja," ujar perwakilan keluarga korban. "Kami percaya pada hukum, tetapi kami juga ingin memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan."

Negara Berkewajiban Melindungi Warga Negara

Insiden ini menjadi pengingat bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya, dengan keselamatan dan keamanan warga sipil sebagai prioritas utama.

"Negara hadir untuk melindungi rakyat, bukan sebaliknya. Aparat penegak hukum harus bertindak profesional dan menjunjung tinggi hak asasi manusia," tegas Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. "Kasus ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki kinerja dan profesionalisme aparat kepolisian."

Penyelidikan atas insiden ini masih berlangsung. Pihak kepolisian telah membentuk tim investigasi khusus untuk mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya. Keluarga korban berharap agar keadilan dapat ditegakkan dan kejadian serupa tidak terulang kembali. Masyarakat akan terus mengawasi perkembangan kasus ini dan menuntut akuntabilitas dari pihak-pihak yang bertanggung jawab, demi supremasi hukum dan rasa keadilan bagi seluruh warga negara.

Hendra Jaya
Hendra Jaya Saya Hendra Jaya, penulis berita teknologi yang senang berbagi tren digital, inovasi, dan perkembangan dunia startup.