Pajak di Pati Naik Gila-gilaan, Apa Kata Ahli Hukum?
Gelombang protes melanda Kabupaten Pati, Jawa Tengah, setelah pemerintah daerah menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara signifikan. Kenaikan yang mencapai hingga 250% ini memicu kemarahan warga, yang kemudian berujung pada aksi demonstrasi dan sorotan dari berbagai pihak, termasuk pakar hukum.
Warga Pati Geruduk Kantor Bupati, Tuntut Kenaikan PBB Dicabut
Ratusan warga Pati turun ke jalan pada Rabu, 13 Agustus, memadati depan kantor bupati. Mereka menuntut Bupati Sudewo mencabut kebijakan kenaikan PBB yang dianggap mencekik. Bahkan, beberapa demonstran dengan lantang menyuarakan agar Sudewo mundur dari jabatannya. Aksi unjuk rasa sempat memanas ketika massa mencoba menerobos barikade pengamanan.
Di tengah desakan massa, Bupati Sudewo akhirnya menemui para demonstran. Ia menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi dan berjanji akan mengevaluasi kembali kebijakan tersebut, serta mencari solusi terbaik bagi masyarakat. "Saya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Kami akan bekerja lebih keras lagi untuk melayani masyarakat," ujarnya di hadapan massa.
DPRD Pati Bentuk Pansus Pemakzulan Bupati
Polemik kenaikan PBB ini tak hanya memicu demonstrasi. DPRD Pati juga merespons dengan membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan Bupati Sudewo terkait kebijakan tersebut.
Teguh Bandang Waluyo, Ketua Pansus Pemakzulan Bupati Pati, menjelaskan bahwa pembentukan pansus ini merupakan respons atas aspirasi masyarakat. "Pansus ini dibentuk sebagai respons atas aspirasi masyarakat. Kami akan bekerja secara transparan dan profesional untuk mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya," tegas Bandang, Rabu (13/8). Ia menambahkan bahwa pansus akan segera menggelar rapat kerja dan mengundang berbagai pihak terkait untuk memberikan keterangan.
Pakar Hukum UM Surabaya Angkat Bicara Soal Kenaikan PBB di Pati
Kenaikan PBB di Pati turut menjadi perhatian akademisi. Satria Unggul Wicaksana, dosen sekaligus pakar hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya), menilai bahwa peristiwa ini menjadi pelajaran penting tentang perlunya melibatkan aspirasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik.
"Kebijakan publik yang baik adalah kebijakan yang lahir dari proses dialog dan partisipasi aktif masyarakat," kata Satria. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah seharusnya lebih transparan dan akuntabel dalam menjelaskan alasan di balik kebijakan kenaikan PBB.
Komunikasi yang Buruk dari Pemimpin Daerah
Satria menyoroti cara komunikasi yang dilakukan Bupati Pati dalam menyampaikan kebijakan kenaikan PBB kepada masyarakat. Menurutnya, seorang pemimpin daerah seharusnya memiliki kepekaan terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit. Kebijakan yang berdampak signifikan seperti kenaikan PBB perlu dikomunikasikan dengan baik dan transparan.
"Komunikasi yang efektif adalah kunci untuk mencegah terjadinya konflik. Pemimpin daerah harus mampu menjelaskan alasan di balik kebijakan tersebut secara rasional dan meyakinkan," jelas Satria. Ia menambahkan bahwa pemimpin daerah juga harus terbuka terhadap kritik dan saran dari masyarakat.
Dugaan Kepentingan Politik Memperkeruh Suasana
Satria juga menyinggung adanya dugaan kepentingan politik di balik wacana pemakzulan bupati oleh DPRD Pati, yang menurutnya dapat memperkeruh suasana. "Sebaiknya semua pihak fokus pada penyelesaian masalah kenaikan PBB ini, bukan malah memanfaatkan situasi untuk kepentingan politik," ujarnya.
Satria juga menyoroti larangan aksi demo dan tantangan kepada massa yang justru memperburuk keadaan, dan menjadi puncak kemarahan warga.
Peringatan Kemunduran Demokrasi
Satria mengingatkan bahwa polemik kenaikan PBB di Pati dapat menjadi tanda kemunduran demokrasi jika pemerintah daerah mengabaikan suara rakyat dan bertindak sewenang-wenang. Ia mengutip buku "How Democracies Die" karya Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, yang menyebutkan bahwa salah satu tanda kemunduran demokrasi adalah ketika pemerintah mengabaikan suara rakyat, berpihak pada oligarki, dan minim oposisi.
"Ketika kepala daerah bertindak sewenang-wenang dan merasa tak bisa dikritik, itu awal dari masalah besar. Situasi di Pati menjadi contoh betapa pentingnya pejabat publik berhati-hati dalam bertindak, berbicara, dan menetapkan kebijakan," ungkapnya.
Pentingnya Solidaritas dan Penegakan Hukum yang Adil
Satria menekankan pentingnya solidaritas masyarakat dalam menyuarakan keadilan. Ia mengingatkan agar semua pihak, termasuk aparat penegak hukum, menghindari penggunaan kekerasan dalam menangani konflik.
"Semoga penegak hukum, kepolisian, militer tidak menggunakan cara-cara kekerasan di dalam penindakannya," pungkasnya.
Pemerintah Kabupaten Pati saat ini tengah mengkaji ulang kebijakan kenaikan PBB. Diharapkan solusi yang diambil dapat mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat dan menciptakan keadilan bagi semua pihak. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat meningkatkan komunikasi dan dialog dengan masyarakat agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
