Pajak Kita Ke Mana? Curhat Rakyat yang Bikin Dosen FISIP Angkat Bicara
Dana pajak, yang seharusnya menjadi fondasi kesejahteraan, kerap memicu pertanyaan: ke mana sebenarnya uang rakyat ini mengalir? Keluhan tentang minimnya dampak positif pajak langsung dirasakan masyarakat terus bergulir, memicu perdebatan hingga aksi demonstrasi. Seorang dosen FISIP pun angkat bicara, mengupas akar masalah dan menawarkan solusi.
Mengapa Demonstrasi Pajak Marak? Ini Kata Dosen FISIP Unsoed
Gelombang demonstrasi yang menyoroti pengelolaan pajak belakangan ini bukan tanpa sebab. Prof. Slamet Rosyadi, pengajar di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), melihatnya sebagai wujud kekecewaan mendalam. Menurutnya, ada jurang lebar antara harapan pembayar pajak dan realita yang mereka alami.
Ketimpangan, Biang Kerok Kekecewaan
"Pemerintah wajib menanggapi serius protes ini. Akar masalahnya adalah ketimpangan yang kian nyata," tegas Prof. Slamet. Ia menyoroti gaya hidup sebagian elite, seperti fasilitas mewah dan kenaikan gaji, yang kontras dengan kondisi ekonomi sulit sebagian besar masyarakat. Persepsi bahwa hanya segelintir orang yang menikmati hasil pajak, sementara yang lain merasa tidak mendapat imbalan setimpal, semakin memperparah situasi.
"Kondisi ini menciptakan jarak yang lebar antara harapan dan kenyataan. Masyarakat merasa kontribusi mereka melalui pajak tidak sesuai dengan apa yang mereka dapatkan," imbuhnya. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2024 menunjukkan gini ratio di angka 0,381. Ini menandakan kesenjangan ekonomi masih menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera diselesaikan.
Apa Kata Pemerintah Soal Demonstrasi?
Menanggapi kritik dan demonstrasi, pemerintah menyatakan komitmen untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak. Mereka berjanji, manfaatnya akan dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Program pembangunan infrastruktur, subsidi, dan bantuan sosial terus digulirkan sebagai bukti nyata pemanfaatan dana pajak.
Fokus pada Pengurangan Kesenjangan Sosial Ekonomi
Salah satu prioritas utama pemerintah adalah memperkecil jurang sosial ekonomi. "Pemerintah sadar kesenjangan adalah pemicu utama keresahan. Karena itu, kami terus berupaya menciptakan kebijakan yang adil dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers beberapa waktu lalu.
Sejumlah program dijalankan untuk mengatasi ketimpangan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan pelatihan vokasi untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Pemerintah juga berupaya meningkatkan investasi di sektor pendidikan dan kesehatan, memastikan akses merata bagi seluruh warga. Harapannya, upaya ini bisa menumbuhkan rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.
Pesan untuk Pemerintah dan Aparat dalam Menangani Demonstran
Menyikapi aksi unjuk rasa, Prof. Slamet memberikan beberapa catatan penting. Ia menekankan pendekatan humanis, menghindari tindakan represif yang justru memperkeruh suasana.
Pentingnya Kehati-hatian
"Aparat penegak ketertiban harus bertindak hati-hati. Hindari kekerasan berlebihan atau tindakan yang memprovokasi massa," tegas Prof. Slamet. Ia mengingatkan, setiap tindakan aparat akan berdampak pada citra pemerintah dan bisa memicu konflik lebih besar.
Berkaca pada demonstrasi sebelumnya, Prof. Slamet menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara aparat dan demonstran. Ia menyarankan dialog dan mendengarkan aspirasi para demonstran. "Komunikasi efektif bisa meredakan ketegangan dan mencegah bentrokan," ujarnya.
Fokus Mengendalikan Situasi, Bukan Memperkeruh
Lebih lanjut, Prof. Slamet menegaskan bahwa prioritas utama adalah mengendalikan situasi dan mencegah anarki. Aparat keamanan diminta tidak terpancing emosi, tetap bertindak profesional sesuai prosedur. "Pemerintah harus fokus menjaga keamanan dan ketertiban, memastikan demonstrasi tidak mengganggu aktivitas masyarakat lain," kata Prof. Slamet.
"Pemerintah harus menunjukkan komitmen mendengarkan aspirasi masyarakat dan mencari solusi yang adil serta berkelanjutan," pungkas Prof. Slamet. Tindakan nyata dan transparan dalam pengelolaan pajak diperlukan agar kepercayaan publik pulih. Dengan begitu, kontribusi rakyat melalui pajak benar-benar dirasakan manfaatnya oleh semua, dan pajak menjadi instrumen vital dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.
