Prabowo Turun Tangan, Sumber Daya Alam Harus Sesuai Aturan!
Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dalam mengamankan dan menertibkan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) di seluruh Indonesia. Instruksi ini muncul setelah sidang kabinet yang membahas isu-isu strategis, termasuk implementasi kebijakan ekonomi dan penegakan hukum. Tujuannya jelas: memastikan pengelolaan SDA sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menjaga stabilitas nasional.
Fokus Pemerintah: Pengamanan Sumber Daya Alam
Pengamanan SDA kini menjadi prioritas utama pemerintah. Kesadaran akan potensi konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan kerugian negara akibat pengelolaan SDA yang buruk menjadi dasar pertimbangan. Presiden menekankan pentingnya kerja sama lintas lembaga negara untuk memastikan pengamanan SDA berjalan efektif.
TNI Garda Terdepan dalam Pengamanan SDA
Menindaklanjuti arahan Presiden, Tentara Nasional Indonesia (TNI) memegang peranan penting dalam pengamanan SDA. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, bersama seluruh kepala staf angkatan (Darat, Laut, dan Udara), ditugaskan untuk mengawasi dan menindak praktik pemanfaatan SDA yang melanggar hukum. Fokus utama adalah menertibkan aktivitas pertambangan ilegal, penebangan liar, dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas industri.
"TNI akan terus menjaga keamanan di seluruh wilayah nasional dan berupaya menertibkan pemanfaatan SDA yang tidak sesuai dengan ketentuan," tegas Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, usai sidang kabinet di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (30/8/2025). Upaya ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan SDA yang berkelanjutan.
Sinergi Polri dan Kejaksaan Agung
Pengamanan SDA membutuhkan kolaborasi yang solid. Koordinasi erat dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung menjadi kunci keberhasilan. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menyatakan komitmen untuk mempercepat proses penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran SDA.
"Kami akan bekerja sama secara intensif dengan Polri dan Kejaksaan Agung untuk memastikan pelaku kejahatan di bidang SDA diadili seadil-adilnya," kata Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Penegakan hukum yang tegas diharapkan memberikan efek jera dan mencegah praktik ilegal di sektor SDA. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa kerugian negara akibat aktivitas ilegal di sektor kehutanan mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya.
Mendengarkan Aspirasi Rakyat
Pemerintah menyadari pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan SDA. Presiden menegaskan bahwa kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat lokal dan menjaga kelestarian lingkungan. Dialog dan konsultasi publik akan terus diintensifkan untuk memastikan kebijakan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.
"Pemerintah akan selalu bersama rakyat dalam memperjuangkan kepentingan rakyat," ujar Menteri Pertahanan. Pemerintah membuka ruang bagi partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan SDA.
Tidak Ada Toleransi Bagi Pelanggaran Aparat
Komitmen pemerintah dalam penegakan hukum berlaku tanpa pandang bulu, termasuk bagi aparat negara yang terlibat dalam pelanggaran SDA. Presiden telah memerintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas dugaan keterlibatan aparat dalam praktik ilegal di sektor SDA. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam proses penegakan hukum.
"Terhadap petugas yang melakukan kesalahan atau pelanggaran, Polri telah melakukan proses pemeriksaan. Ini telah saya minta dilakukan dengan cepat, transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik," tegas Presiden Prabowo saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Sabtu (30/8). Langkah ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memberantas praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang di sektor SDA.
Persatuan dan Kesatuan Nasional
Presiden mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan dan kesatuan nasional dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk pengelolaan SDA. Stabilitas nasional adalah kunci utama untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
"Mari kita teruskan persatuan dan kesatuan nasional untuk bersama-sama berjuang meningkatkan kebangkitan ekonomi kita dengan stabilitas nasional yang kita wujudkan bersama-sama," imbau Presiden. Pemerintah mengharapkan dukungan dari seluruh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga negara untuk mewujudkan pengelolaan SDA yang adil, berkelanjutan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara.
Sebagai langkah strategis, pemerintah sedang menyusun roadmap pengelolaan SDA yang komprehensif dan berkelanjutan. Roadmap ini akan menjadi panduan bagi semua pihak terkait dalam mengelola SDA secara bertanggung jawab, mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penerapan teknologi ramah lingkungan, dan pengawasan yang lebih ketat. Dengan roadmap ini, diharapkan Indonesia dapat mengelola SDA secara optimal dan berkelanjutan demi kesejahteraan generasi mendatang.
