RAPBN Pendidikan 2026, Lebih Banyak Dana untuk Guru & Dosen, Bagaimana Nasib MBG?
RAPBN Pendidikan 2026 menjanjikan angin segar bagi guru dan dosen dengan alokasi dana yang lebih besar. Namun, perubahan ini memunculkan pertanyaan penting: bagaimana nasib program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang sebelumnya menjadi salah satu prioritas utama? Artikel ini mengupas tuntas perubahan dalam RAPBN Pendidikan 2026, berfokus pada dana untuk guru dan dosen, serta dampaknya pada program MBG.
Pergeseran Prioritas dalam RAPBN Pendidikan 2026
RAPBN Pendidikan 2026 mengindikasikan adanya perubahan signifikan dalam prioritas. Dana untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengalami penurunan, sementara alokasi untuk guru dan dosen justru ditingkatkan. Pergeseran ini memicu diskusi mengenai efektivitas dan keberlanjutan program pendidikan yang ada. Peningkatan kesejahteraan guru dan dosen di satu sisi, serta keberlangsungan program MBG di sisi lain, menjadi fokus utama dalam pembahasan anggaran.
Kenaikan Anggaran untuk Guru dan Dosen
Dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, RAPBN Pendidikan 2026 mengalokasikan dana lebih besar untuk guru dan dosen. Anggaran untuk guru, dosen, dan tenaga kependidikan naik signifikan, dari Rp 178,7 triliun menjadi Rp 274,7 triliun. Kenaikan ini meliputi berbagai tunjangan, termasuk Tunjangan Profesi Guru (TPG) non-PNS, TPG ASN Daerah, Tunjangan Profesi Dosen (TPD) non-PNS, serta tunjangan profesi guru PNS, tunjangan profesi dosen PNS, dan gaji pendidik.
Rincian Kenaikan Tunjangan Guru dan Dosen
Kenaikan tunjangan guru dan dosen mencakup berbagai komponen penting. Untuk TPG Non-PNS, dialokasikan Rp 19,2 triliun yang akan disalurkan kepada 754.747 guru. Sementara itu, TPG ASND mendapatkan alokasi Rp 69 triliun untuk 1,6 juta guru. TPD Non-PNS memperoleh Rp 3,2 triliun yang akan dinikmati oleh 80.325 dosen. Kenaikan paling signifikan terlihat pada alokasi untuk TPG PNS, TPD PNS, dan gaji pendidik, yakni sebesar Rp 120,3 triliun, melonjak tajam dari angka sebelumnya yang sebesar Rp 82,9 triliun.
"Ini adalah langkah penting untuk mengapresiasi dedikasi para guru dan dosen," ungkap seorang pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Dengan kesejahteraan yang lebih baik, diharapkan kualitas pengajaran juga akan meningkat."
Bagaimana Nasib Program Makan Bergizi Gratis (MBG)?
Di tengah kabar baik kenaikan anggaran untuk guru dan dosen, program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengalami penyesuaian. Porsi anggaran MBG yang semula mencapai 44% dari total anggaran pendidikan sebesar Rp 757,8 triliun, kini menyusut menjadi 29% atau setara dengan Rp 223,6 triliun. Penurunan ini memunculkan kekhawatiran mengenai keberlanjutan dan efektivitas program yang bertujuan untuk meningkatkan gizi siswa.
Penurunan Alokasi dari Anggaran Pendidikan
Menurunnya porsi anggaran MBG dari anggaran pendidikan menjadi sorotan utama. Meski begitu, pemerintah berupaya untuk tetap menjaga program ini tetap berjalan dengan mencari sumber pendanaan lain di luar anggaran pendidikan.
Sumber Pendanaan MBG Selain Anggaran Pendidikan
Walaupun alokasi dari anggaran pendidikan mengalami pengurangan, total anggaran MBG 2026 tetap dipertahankan di angka Rp 335 triliun. Untuk menutupi selisihnya, pemerintah mengambil dana dari pos anggaran lain, termasuk Anggaran Kesehatan sebesar Rp 24,7 triliun, Anggaran Fungsi Ekonomi sebesar Rp 19,7 triliun, dan Anggaran Cadangan sebesar Rp 67 triliun.
Dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR pada Kamis (21/8/2025), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, "Alokasi anggaran Rp 335 triliun adalah dalam bentuk yang dikategorikan Anggaran Pendidikan karena penerimanya adalah para siswa, itu hanya sebesar Rp 223,6 triliun. Jadi tidak seluruh Rp 335 triliun adalah Anggaran Pendidikan. Hanya yang penerimanya siswa yaitu Rp 223,6 triliun menurut perhitungan. Sedangkan untuk ibu hamil dan anak-anak usia dini kita masukkan dalam kategori Anggaran Kesehatan Rp 24,7 triliun dan Rp 19,7 triliun adalah fungsi ekonomi. Rp 335 triliun kita letakkan sebagian dalam bentuk cadangan Rp 67 triliun," seperti dikutip dari YouTube Banggar DPR RI, Jumat (22/8/2025).
Angka ini mengalami perubahan dibandingkan pernyataan Menkeu dalam konferensi pers di Gedung Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan pada Jumat (15/8/2025).
Rincian Anggaran Pendidikan untuk Siswa dan Mahasiswa
Selain program MBG, RAPBN Pendidikan 2026 juga mengalokasikan dana untuk berbagai program yang menyasar siswa dan mahasiswa. Total anggaran untuk penerima manfaat siswa dan mahasiswa adalah Rp 301,2 triliun, sedikit menurun dari sebelumnya yang mencapai Rp 401,5 triliun, yang disebabkan oleh pengurangan anggaran MBG.
Bidikmisi/KIP Kuliah
Program Bidikmisi/KIP Kuliah mendapatkan alokasi sebesar Rp 17,2 triliun yang diperuntukkan bagi 1,2 juta mahasiswa. Program ini bertujuan memberikan kesempatan kepada siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
Beasiswa LPDP
Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) memperoleh alokasi Rp 25 triliun untuk 4.000 mahasiswa. Beasiswa ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, baik di dalam maupun luar negeri.
Program Indonesia Pintar (PIP)
Program Indonesia Pintar (PIP) mendapatkan alokasi Rp 15,5 triliun yang diperuntukkan bagi 21,1 juta siswa. Program ini bertujuan membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat bersekolah dan menamatkan pendidikannya.
Makan Bergizi Gratis (MBG)
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapatkan alokasi Rp 223 triliun yang akan menyasar 82,9 juta orang. Meskipun porsinya berkurang dari anggaran pendidikan, pemerintah tetap berkomitmen untuk menjalankan program ini dengan dukungan dari sumber pendanaan lain.
Anggaran Pendidikan untuk Sekolah dan Kampus
RAPBN Pendidikan 2026 juga mengalokasikan dana untuk berbagai program yang mendukung operasional dan pengembangan sekolah serta kampus. Total anggaran untuk sekolah dan kampus tetap berada di angka Rp 150,1 triliun.
Sekolah Rakyat
Program Sekolah Rakyat mendapatkan alokasi Rp 24,9 triliun yang dialokasikan untuk pembangunan baru di 200 lokasi (Rp 20 triliun) dan operasional di 200 lokasi (Rp 4,9 triliun).
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mendapatkan alokasi Rp 54,3 triliun yang diperuntukkan bagi 53,6 juta siswa. Dana BOS digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah, seperti biaya pembelajaran, gaji guru honorer, dan perawatan fasilitas.
BOP PAUD
Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mendapatkan alokasi Rp 5,1 triliun yang diperuntukkan bagi 7,7 juta siswa PAUD. Dana BOP PAUD digunakan untuk mendukung operasional lembaga PAUD dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan anak usia dini.
Renovasi Madrasah dan Sekolah
Program renovasi madrasah dan sekolah mendapatkan alokasi Rp 22,5 triliun untuk merenovasi 850 madrasah dan 11.686 sekolah. Renovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif.
BOPTN
Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) mendapatkan alokasi Rp 9,4 triliun yang diperuntukkan bagi 201 PTN/Lembaga. Dana BOPTN digunakan untuk mendukung operasional perguruan tinggi negeri dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi.
Sekolah Unggulan
Program Sekolah Unggulan mendapatkan alokasi Rp 3 triliun untuk pembangunan 9 lokasi Sekolah Unggul Garuda. Program ini bertujuan untuk menciptakan sekolah-sekolah yang memiliki standar mutu tinggi dan menghasilkan lulusan yang berkualitas.
Kesimpulan
RAPBN Pendidikan 2026 menunjukkan pergeseran prioritas yang cukup signifikan. Kenaikan alokasi dana untuk guru dan dosen menjadi angin segar, sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengalami penyesuaian. Pemerintah berupaya untuk menjaga keberlangsungan program MBG melalui sumber pendanaan alternatif. Diharapkan, kenaikan anggaran untuk guru dan dosen akan berimbas positif pada peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Namun, efektivitas dan dampak jangka panjang dari perubahan ini akan terus dipantau dan dievaluasi untuk memastikan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Implementasi yang transparan dan akuntabel menjadi kunci utama keberhasilan RAPBN Pendidikan 2026.
