RAPBN Pendidikan 2026, Prioritaskan Ini Biar Anggaran Nggak Sia-Sia!
Komisi X DPR RI menyoroti RAPBN Pendidikan 2026, terutama porsi anggaran yang dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai cukup besar. Wakil Ketua Komisi X, Lalu Hadrian Irfani, menekankan pentingnya keseimbangan alokasi dan transparansi dalam implementasi agar anggaran pendidikan yang mencapai Rp 757,8 triliun itu benar-benar berdampak positif pada kualitas pendidikan.
Fokus Anggaran Pendidikan 2026: Prioritaskan Keseimbangan
Prioritas anggaran pendidikan tahun 2026 memang tertuju pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, menurut Lalu Hadrian Irfani, keseimbangan antara program ini dengan kebutuhan mendesak lain di sektor pendidikan menjadi hal yang krusial. Alokasi anggaran yang seimbang sangat diperlukan agar program-program inti pendidikan yang juga penting untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak terabaikan.
Anggaran Makan Bergizi Gratis: Terlalu Besar?
Angka yang dialokasikan untuk program MBG cukup signifikan, mencapai sekitar 44,2% dari total anggaran pendidikan dalam RAPBN 2026. Besarnya porsi ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana sisa anggaran akan dialokasikan untuk program pendidikan lainnya.
"Proporsi yang hampir setengah dari total anggaran pendidikan untuk satu program saja tentu akan menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan dengan kebutuhan mendesak lainnya di sektor pendidikan," ujar Lalu Hadrian Irfani.
Jangan Lupakan Program Inti Pendidikan
Di tengah besarnya alokasi untuk program MBG, Komisi X DPR RI menekankan agar program-program inti pendidikan tetap terjamin. Program-program fundamental seperti peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru, pemerataan akses pendidikan, penguatan sarana dan prasarana, serta digitalisasi pembelajaran, jangan sampai terabaikan hanya karena fokus yang berlebihan pada satu program tertentu.
"Peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru, pemerataan akses pendidikan, penguatan sarana prasarana, serta digitalisasi pembelajaran, tidak boleh terabaikan," tegas Lalu. Investasi di sektor pendidikan harus memberikan dampak yang holistik dan berkelanjutan.
Kesejahteraan Guru: Tantangan di Balik Anggaran yang Meningkat
Alokasi anggaran pendidikan yang mencapai Rp 757,8 triliun dalam RAPBN 2026, telah memenuhi amanat konstitusi sebesar 20% dari total RAPBN. Hal ini memunculkan harapan besar untuk peningkatan kesejahteraan guru. Namun, implementasi dan distribusi anggaran yang efektif tetap menjadi perhatian utama.
Implementasi Anggaran yang Efektif: Kunci Kesejahteraan Guru
Persoalan kesejahteraan guru di Indonesia bukan hanya soal besaran anggaran, tetapi juga efektivitas implementasi dan distribusinya. Masih banyak guru honorer dengan pendapatan minim, serta keterlambatan pencairan tunjangan di berbagai daerah. Efektivitas implementasi anggaran menjadi kunci untuk menjawab kebutuhan nyata guru di lapangan dan memastikan peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan.
"Namun, perlu disadari bahwa persoalan kesejahteraan guru di Indonesia tidak hanya menyangkut besaran anggaran saja, melainkan juga distribusi yang belum merata, masih adanya guru honorer dengan pendapatan minim, serta keterlambatan pencairan tunjangan di berbagai daerah," jelasnya.
Komitmen DPR Awasi RAPBN Pendidikan 2026
Komisi X DPR RI berkomitmen mengawasi secara ketat RAPBN Pendidikan 2026, memastikan transparansi perhitungan dan efektivitas pemanfaatannya. Pengawasan ini bertujuan agar anggaran pendidikan tidak hanya terpenuhi secara angka, tetapi juga berdampak nyata pada peningkatan mutu pendidikan nasional. DPR akan memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru.
"Komisi X DPR RI tetap akan memastikan transparansi perhitungan dan efektivitas pemanfaatannya agar tidak hanya terpenuhi secara angka, tetapi juga berdampak nyata pada peningkatan mutu pendidikan nasional," tandas Lalu.
Pemerintah diharapkan dapat mengelola anggaran pendidikan secara efektif dan efisien, dengan fokus pada program-program yang memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran menjadi kunci untuk memastikan dana pendidikan digunakan sebaik-baiknya demi kemajuan bangsa.
