Tunjangan DPR Naik, Mahasiswa-Buruh Geram, Dosen UGM Bilang...
Gelombang protes masyarakat mewarnai jagat politik Indonesia terkait kenaikan tunjangan anggota DPR RI. Mahasiswa dan buruh turun ke jalan di berbagai daerah, menyuarakan kekecewaan atas kebijakan yang dinilai kurang peka terhadap kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Seorang akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) turut memberikan pandangannya, menyoroti kebijakan ini dari sisi pembangunan sosial dan kesejahteraan.
Reaksi Publik: Demonstrasi dan Kritikan Pedas
Aksi Unjuk Rasa sebagai Kontrol Kebijakan
Aksi demonstrasi yang berlangsung di Jakarta dan kota-kota lain menjadi bukti nyata kontrol sosial masyarakat terhadap kebijakan yang dianggap kurang berpihak pada kepentingan rakyat. Mahasiswa dan buruh lantang menyampaikan aspirasi, berharap para wakil rakyat mau mendengarkan dan mempertimbangkan kembali keputusan soal kenaikan tunjangan.
"Unjuk rasa adalah wujud partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi kebijakan publik. Ini menunjukkan bahwa masyarakat peduli dan tidak apatis terhadap arah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan DPR," ungkap Andi Rahman, seorang pengamat politik dari lembaga think tank independen.
Survei terkini menunjukkan penurunan signifikan tingkat kepercayaan publik terhadap DPR. Hal ini menjadi sinyal penting bagi para legislator untuk lebih mendengarkan aspirasi masyarakat dan meningkatkan transparansi dalam setiap pengambilan keputusan.
Kebijakan yang Sulit Diterima
Kenaikan tunjangan anggota DPR dinilai gagal, baik secara substansi maupun dalam hal penerimaan oleh publik. Kebijakan ini dianggap tidak memiliki empati terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang masih berjuang menghadapi berbagai tantangan, mulai dari inflasi hingga ancaman PHK.
"Di tengah situasi ekonomi yang belum stabil, kebijakan ini justru merusak citra DPR di mata publik. Masyarakat merasa suara mereka diabaikan dan para wakil rakyat lebih memprioritaskan kepentingan pribadi," ujar Sri Mulyani, seorang aktivis buruh yang ikut serta dalam aksi demonstrasi di depan Gedung DPR, Kamis (28/8/2025) di Senayan, Jakarta. Akibat demonstrasi ini gerbang komplek parlemen ditutup.
Pengamat berpendapat bahwa kegagalan ini juga disebabkan oleh kurangnya komunikasi publik yang efektif dari pihak DPR. Penjelasan mengenai alasan dan dasar pertimbangan kenaikan tunjangan dianggap tidak memadai dan gagal meyakinkan masyarakat.
Analisis Dosen UGM: Mengupas Masalah Kenaikan Tunjangan DPR
Minimnya Kepekaan Sosial dan Kesenjangan yang Menganga
Dr. Budi Santoso, seorang dosen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan dari UGM, menyoroti kurangnya kepekaan sosial yang ditunjukkan oleh para anggota DPR dalam mengambil keputusan terkait kenaikan tunjangan. Menurutnya, kebijakan ini kontras dengan upaya pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran.
"Kenaikan tunjangan ini seolah mengabaikan realitas yang dihadapi oleh sebagian besar masyarakat. Banyak keluarga yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, sementara para wakil rakyat justru menikmati fasilitas yang semakin mewah," jelas Dr. Budi, seperti dikutip dari laman kampus UGM, Jumat (29/8/2025).
Dr. Budi menambahkan, kebijakan ini berpotensi memperlebar jurang kesenjangan sosial antara wakil rakyat dan rakyat yang mereka wakili. Perbedaan pendapatan yang mencolok dapat menciptakan jarak psikologis dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap para legislator.
Kontradiksi dengan Prinsip-prinsip Kebijakan
Dr. Budi juga mengkritik kurangnya kapasitas para anggota DPR dalam merumuskan kebijakan yang adil dan berpihak pada kepentingan publik. Menurutnya, kebijakan kenaikan tunjangan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam teori keadilan dan utilitarianisme.
"Dalam teori keadilan, sebuah kebijakan seharusnya memberikan manfaat yang paling besar bagi kelompok masyarakat yang paling rentan. Sementara dalam utilitarianisme, kebijakan harus memaksimalkan kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang. Kenaikan tunjangan DPR jelas tidak memenuhi kedua prinsip ini," tegas Dr. Budi.
Ia menekankan bahwa DPR seharusnya lebih fokus pada perumusan kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas, seperti meningkatkan kualitas pendidikan, memperbaiki layanan kesehatan, dan menciptakan lapangan kerja yang layak. Ia mencontohkan total pendapatan anggota DPR setara dengan gaji ratusan ribu guru honorer.
Hingga saat ini, pihak DPR belum memberikan tanggapan resmi terkait gelombang protes dan kritik yang muncul. Namun, beberapa anggota dewan menyatakan bahwa kenaikan tunjangan tersebut telah melalui proses pembahasan yang panjang dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Mereka juga berjanji akan lebih memperhatikan aspirasi masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan di masa mendatang.
Ke depan, diharapkan pemerintah dan DPR dapat membangun komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat dan melibatkan berbagai elemen dalam proses pengambilan kebijakan. Hal ini krusial untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat dan mampu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
