Ahmad Dofiri, Kiprah Lulusan Akpol yang Dipercaya Prabowo Benahi Polisi
Presiden Prabowo Subianto memberikan kepercayaan kepada mantan Wakapolri, Ahmad Dofiri, untuk turut berkontribusi dalam pembenahan institusi kepolisian. Dofiri ditunjuk sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian. Penunjukan ini menandai babak baru dalam karier panjang Dofiri di korps Bhayangkara.
Sekilas Profil Ahmad Dofiri
Ahmad Dofiri lahir di Indramayu, Jawa Barat, pada 7 Juni 1967. Sebelum mengabdikan diri di kepolisian, ia menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Sindang, Indramayu.
Jejak Pendidikan
Alumnus Akpol 1989 ini meraih penghargaan tertinggi Adhi Makayasa, sebuah bukti prestasi akademis dan kepemimpinan yang menonjol sejak awal kariernya. Dofiri terus mengembangkan diri dengan mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada tahun 1996.
"Pendidikan di PTIK sangat krusial dalam memahami seluk-beluk masalah keamanan dan merumuskan strategi yang efektif," ujar seorang pengamat kepolisian.
Selain pendidikan formal kepolisian, Dofiri juga mengikuti program PPS KIK di Universitas Indonesia pada tahun 2000. Ia juga tercatat sebagai lulusan Sespim Polri (2003) dan Sespimti Polri (2012), tahapan pendidikan yang mematangkannya untuk menduduki posisi strategis di kepolisian.
Karier di Kepolisian
Perjalanan karier Ahmad Dofiri di kepolisian sangat panjang dan beragam, mulai dari posisi operasional hingga jabatan strategis di tingkat nasional. Pengalaman luas ini membuatnya dipercaya mengemban tugas-tugas penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Pada tahun 1990, Dofiri memulai kariernya sebagai Kanit Resintel Polsekta Tangerang Polda Metro Jaya. Selanjutnya, pada tahun 1992, ia menjadi Danton Tar di Akpol, menunjukkan kemampuannya dalam mendidik calon-calon perwira polisi. Pada tahun 1996, ia dipercaya mengemban amanah sebagai Kapuskodalops Polres Tangerang, bertanggung jawab dalam koordinasi operasional kepolisian di wilayah tersebut.
Pada tahun 1997, Dofiri menjabat sebagai Kapolsekta Jatiuwung, kemudian Kapolsek Metro Kebayoran Baru pada tahun 1998. Pengalaman sebagai Kapolsek memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika permasalahan keamanan di tingkat akar rumput.
"Menjadi Kapolsek itu sekolah kehidupan. Kita belajar memecahkan masalah, berinteraksi dengan masyarakat, dan menjaga keamanan lingkungan," ungkap seorang mantan Kapolsek yang pernah bertugas bersama Dofiri.
Pada tahun 1999, Dofiri bertugas sebagai Pok Peneliti Ahli PPITK-PTIK. Selanjutnya, pada tahun 2005, ia menjabat sebagai Kassubag Jabpamentil Bagian SDM Polri.
Kariernya terus menanjak. Pada tahun 2007, Dofiri menjabat sebagai Kapolres Bandung, dan pada tahun 2009 menjadi Wakapolwiltabes Bandung, sebelum akhirnya dipercaya menjadi Kapoltabes Yogyakarta pada tahun yang sama.
Pada tahun 2010, Dofiri menjabat sebagai Kabag Kermadagri Robangpers SDE SDM Polri dan Koorspripim Polri. Pada tahun 2012, ia menjadi Analis Kebijakan Madya bidang Binkar SSDM Polri.
Selanjutnya, Dofiri menjabat sebagai Wakapolda DIY (2013) dan Karobinkar SSDM Polri (2014). Pada tahun 2016, ia dipercaya menjadi Kapolda Banten dan Karosunluhkum Divkum Polri.
Dofiri kembali menjabat sebagai Kapolda DIY pada tahun 2016, sebelum akhirnya dipercaya menjadi Asisten Logistik Kapolri pada tahun 2019. Pada tahun 2020, ia menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat.
"Jawa Barat itu barometer keamanan nasional. Menjadi Kapolda di sana butuh kemampuan kepemimpinan yang kuat dan pemahaman mendalam tentang dinamika sosial," ujar seorang pengamat politik.
Pada tahun 2021, Dofiri dipercaya menjadi Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri. Ia kemudian menjabat sebagai Irwasum Polri pada tahun 2023.
Pada November 2024, Dofiri mencapai puncak kariernya dengan dilantik menjadi Wakapolri. Namun, memasuki masa pensiun, pada Agustus 2025, ia kemudian digantikan oleh Komjen Dedi Prasetyo. Tak lama kemudian, Presiden Prabowo Subianto menunjuknya sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian pada 17 September 2025.
"Ini adalah langkah strategis untuk masa depan," ujar seorang sumber di lingkungan Istana Kepresidenan. "Presiden ingin memastikan bahwa reformasi kepolisian berjalan sesuai dengan harapan masyarakat."
