Alasan DPR Tidak Bisa Dibubarkan, Analisis Mendalam dan Risiko Darurat Militer
Aksi demonstrasi dan kritik pedas terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mewarnai dinamika politik nasional belakangan ini. Bahkan, wacana pembubaran lembaga legislatif kembali mengemuka, dipicu oleh sorotan publik terhadap tunjangan anggota dewan di tengah kondisi ekonomi yang dirasa kurang menggembirakan. Namun, mungkinkah DPR dibubarkan secara konstitusional?
Mengapa DPR Sulit Dibubarkan?
Pilar Negara yang Dilindungi Konstitusi
DPR adalah salah satu pilar utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai representasi rakyat, DPR memiliki posisi yang kuat dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasal 7C UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa Presiden tidak memiliki wewenang untuk membubarkan DPR. Ketentuan ini bertujuan menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah tindakan sewenang-wenang dari pihak eksekutif.
"Kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif dijamin oleh konstitusi. Pembubaran DPR oleh Presiden akan melanggar prinsip check and balances dan dapat mengancam demokrasi," jelas Dr. Anita Susanti, pengamat hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada, dalam sebuah diskusi daring.
Landasan kokoh DPR terletak pada prinsip kedaulatan rakyat. Rakyat memilih wakil-wakilnya untuk duduk di parlemen dan menyuarakan aspirasi mereka. Membubarkan DPR berarti mengingkari hak rakyat untuk diwakili dan berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan.
Fungsi Krusial DPR yang Tak Tergantikan
DPR memiliki tiga fungsi utama yang diamanatkan konstitusi: legislasi (membuat undang-undang), anggaran (menetapkan anggaran negara), dan pengawasan (mengawasi kinerja pemerintah). Fungsi-fungsi ini sangat vital dalam penyelenggaraan negara dan tidak bisa dialihkan ke lembaga lain.
Fungsi legislasi DPR adalah manifestasi nyata dari kedaulatan rakyat dalam membentuk hukum. Undang-undang yang dihasilkan DPR menjadi dasar bagi seluruh aktivitas pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, fungsi anggaran memungkinkan DPR mengontrol penggunaan anggaran negara dan memastikan alokasinya efektif serta efisien untuk kepentingan rakyat. Fungsi pengawasan DPR bertujuan memastikan pemerintah menjalankan tugasnya sesuai undang-undang dan tidak melakukan tindakan yang merugikan negara dan rakyat.
"Tanpa DPR, tidak ada lembaga yang berwenang membuat undang-undang. Ini akan menciptakan kekosongan hukum dan mengganggu stabilitas negara," tegas Prof. Bambang Wijaya, pakar hukum dari Universitas Indonesia.
Lebih lanjut, Pasal 2 ayat 1 UUD NRI 1945 menegaskan bahwa DPR adalah bagian dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Hal ini semakin memperkuat posisi DPR sebagai lembaga negara yang tidak dapat dibubarkan secara konstitusional.
Menimbang Risiko Darurat Militer
Kewenangan Presiden dalam Situasi Genting
Dalam situasi tertentu yang dianggap mengancam keamanan dan stabilitas negara, Presiden memiliki kewenangan menyatakan keadaan darurat. Hal ini diatur dalam Pasal 12 UUD 1945, yang menyatakan bahwa Presiden sebagai kepala negara adalah panglima tertinggi Angkatan Bersenjata dan berhak menyatakan keadaan bahaya.
Keadaan darurat dapat diberlakukan jika terjadi ancaman seperti pemberontakan, kerusuhan massal, atau bencana alam dahsyat yang tidak dapat diatasi dengan kekuatan sipil biasa. Namun, pemberlakuan keadaan darurat harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
"Pemberlakuan darurat militer adalah langkah ekstrem yang harus dipertimbangkan dengan sangat matang. Ada risiko penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM," ungkap Direktur Eksekutif Lembaga Studi Demokrasi dan HAM (LSDHAM), Chandra Kirana.
Dampak Darurat Militer pada Kehidupan Masyarakat
Pemberlakuan darurat militer berdampak signifikan pada kehidupan masyarakat. Hak-hak sipil dan politik dapat dibatasi, kebebasan berekspresi dan berkumpul dikekang, dan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat ditingkatkan. Dalam situasi darurat militer, aparat keamanan memiliki kewenangan lebih besar untuk melakukan penangkapan, penahanan, dan penggeledahan tanpa surat perintah dari pengadilan.
Selain itu, darurat militer juga dapat berdampak negatif pada perekonomian. Aktivitas bisnis terganggu, investasi menurun, dan lapangan kerja berkurang. Masyarakat juga dapat kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari karena pembatasan pergerakan dan distribusi barang.
Data dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menunjukkan bahwa pemberlakuan darurat militer di masa lalu seringkali diikuti pelanggaran HAM, seperti penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, dan pembunuhan di luar hukum. Oleh karena itu, opsi darurat militer harus dihindari sebisa mungkin dan hanya diterapkan sebagai upaya terakhir jika situasi benar-benar tak terkendali.
Mencari Solusi Terbaik
Wacana pembubaran DPR yang mencuat di tengah kritik publik terhadap kinerja lembaga legislatif tidak memiliki dasar konstitusional. UUD 1945 secara tegas melindungi posisi DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pemberlakuan darurat militer sebagai solusi atas permasalahan yang ada juga memiliki risiko besar terhadap hak asasi manusia dan stabilitas negara.
Sebagai solusi alternatif, pemerintah dan DPR perlu melakukan reformasi internal untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas. Reformasi partai politik dan penegakan hukum yang tegas juga diperlukan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara. Dialog yang konstruktif antara pemerintah, DPR, dan masyarakat sipil juga penting untuk mencari solusi komprehensif dan berkelanjutan atas berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa.
Ke depan, diharapkan DPR dapat lebih responsif terhadap aspirasi rakyat dan menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien. Pemerintah juga perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara dapat dipulihkan dan stabilitas negara dapat terjaga.
