APBN 2026, Dana untuk MBG dan Nasib Guru Bakal Seperti Apa?
APBN 2026 menjadi perhatian utama dalam perencanaan anggaran negara. Dua program penting, Makan Bergizi Gratis (MBG) dan peningkatan kesejahteraan guru, ikut menjadi sorotan. Pemerintah sendiri telah menetapkan delapan agenda prioritas yang akan menjadi fokus utama dalam APBN 2026, mencakup sektor-sektor vital seperti ketahanan pangan, energi, pendidikan, dan kesehatan. Pertanyaan yang muncul: bagaimana alokasi anggaran untuk MBG dan kesejahteraan guru di tengah fokus pada agenda-agenda prioritas tersebut?
APBN 2026 Fokus pada 8 Agenda Prioritas
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, mewakili Presiden Prabowo Subianto, memaparkan detail alokasi anggaran dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa, 23 September 2025. Ia menekankan bahwa APBN 2026 dirancang untuk memacu roda ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat.
"APBN 2026 difokuskan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan merata, sehingga dapat mengakselerasi kesejahteraan yang berkeadilan," jelasnya dalam rapat tersebut.
Ketahanan Pangan: Prioritas Utama
Pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas utama, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 164,7 triliun. Dana ini akan digunakan untuk membiayai program-program seperti swasembada pangan, stabilisasi harga pangan, serta peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan. Targetnya jelas: meningkatkan produksi pangan dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor.
Ketahanan Energi: Investasi untuk Masa Depan
Selain pangan, ketahanan energi juga menjadi fokus utama pemerintah dengan alokasi anggaran mencapai Rp 402,4 triliun. Anggaran ini akan dialokasikan untuk meningkatkan lifting minyak dan gas (migas), mempercepat transisi energi ke sumber-sumber yang lebih berkelanjutan, dan menstabilkan harga energi di pasar domestik. "Transisi energi merupakan kunci untuk masa depan yang berkelanjutan," ungkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam kesempatan terpisah.
Makan Bergizi Gratis: Generasi Sehat dan Cerdas
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapatkan alokasi anggaran yang signifikan, yaitu Rp 335 triliun. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, ibu hamil, dan balita. Lebih dari itu, program MBG diharapkan dapat memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) atau ekonomi lokal melalui penyediaan bahan baku makanan.
"Program MBG bukan hanya tentang memberikan makanan, tetapi juga tentang membangun generasi yang sehat dan cerdas," tegas Menteri Kesehatan dalam konferensi pers.
Pendidikan Bermutu: Investasi Jangka Panjang
Sektor pendidikan menjadi penerima alokasi anggaran terbesar, mencapai Rp 769,1 triliun. Dana ini akan digunakan untuk berbagai program, termasuk Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, beasiswa, peningkatan kesejahteraan guru/dosen/tenaga pendidik, serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk PAUD dan Perguruan Tinggi.
Terkait kesejahteraan guru, pemerintah berjanji untuk meningkatkan tunjangan dan fasilitas bagi para pendidik. "Peningkatan kesejahteraan guru adalah investasi jangka panjang untuk kualitas pendidikan yang lebih baik," kata Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek). Detail mengenai besaran kenaikan tunjangan dan mekanisme penyalurannya akan diumumkan kemudian. Pemerintah memastikan kenaikan tersebut akan disesuaikan dengan kinerja dan kualifikasi masing-masing guru.
Kesehatan Berkualitas: Akses untuk Semua
Sektor kesehatan juga menjadi prioritas dalam APBN 2026, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 244 triliun. Dana ini akan digunakan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Cek Kesehatan Gratis (CKG), dan revitalisasi rumah sakit di seluruh Indonesia. Pemerintah menargetkan peningkatan akses layanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat.
Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM: Menggerakkan Ekonomi Lokal
Pembangunan desa, koperasi, dan UMKM juga menjadi fokus dalam APBN 2026. Pemerintah menargetkan hadirnya 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta kemudahan akses sembako, logistik, pupuk, dan layanan keuangan bagi masyarakat desa.
Pertahanan Semesta: Menjaga Kedaulatan Negara
Sektor pertahanan juga mendapat perhatian dalam APBN 2026. Anggaran dialokasikan untuk modernisasi Alutsista (Alat Utama Sistem Senjata), memberdayakan industri strategis nasional, dan meningkatkan kesejahteraan prajurit.
Akselerasi Investasi dan Perdagangan: Mendorong Pertumbuhan
Pemerintah berupaya untuk mengakselerasi investasi dan perdagangan, dengan mendorong peran serta danantara dan swasta sebagai motor penggerak ekonomi. Pemerintah juga berencana memperkuat investasi produktif dan rantai pasok global untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.
Anggaran Perlindungan Sosial: Memutus Rantai Kemiskinan
Selain delapan agenda prioritas tersebut, APBN 2026 juga mengalokasikan dana untuk perlindungan sosial sebesar Rp 508,2 triliun. Dana ini akan digunakan untuk program Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan sinergi dengan program lain untuk memutus rantai kemiskinan.
"Perlindungan sosial diperkuat sebagai pondasi untuk menopang efektivitas pelaksanaan berbagai agenda prioritas dalam mengakselerasi pertumbuhan dan perbaikan kesejahteraan," jelas Menteri Keuangan Purbaya.
Meskipun rincian anggaran untuk masing-masing kementerian/lembaga belum diumumkan, Menteri Keuangan menegaskan bahwa APBN 2026 akan bersifat fleksibel agar dapat beradaptasi dan responsif terhadap berbagai guncangan ekonomi. Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran agar dapat mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan, demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
