Asyik! DPR Tambah Dana Pendidikan Rp 400 Miliar, Fokus ke Mana Ya?
Kabar gembira bagi dunia pendidikan Indonesia! DPR RI baru saja menyetujui suntikan dana tambahan sebesar Rp 400 miliar untuk sektor pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026. Penambahan ini diharapkan menjadi pendorong semangat di tengah berbagai tantangan yang ada. Lantas, ke mana saja alokasi dana segar ini akan diarahkan?
Kesepakatan Anggaran Pendidikan: Angin Segar untuk Pendidikan
Penambahan anggaran ini adalah hasil kesepakatan antara Badan Anggaran (Banggar) DPR dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Dana sebesar Rp 400 miliar ini melengkapi alokasi yang sebelumnya telah disetujui, sehingga total anggaran Kemendikdasmen dalam RAPBN 2026 menjadi Rp 55,4 triliun.
"Anggaran Kemendikdasmen dalam RAPBN 2026 adalah Rp 55 triliun. Dengan tambahan Rp 400 miliar, maka totalnya menjadi Rp 55,4 triliun," jelas Sofyan Tan, anggota Banggar DPR dari Komisi X, dalam rapat kerja bersama Menteri Dikdasmen di Jakarta, Senin (15/9/2025).
Usulan dan Realitas Anggaran
Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan bahwa tambahan anggaran ini memang belum memenuhi usulan awal yang diajukan Kemendikdasmen. Meskipun demikian, ia tetap menyambut baik adanya penambahan ini. "Walaupun angkanya masih jauh dari yang kami usulkan, kami tetap bersyukur atas tambahan ini," ungkapnya saat rapat kerja.
Kemendikdasmen sebelumnya mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 52,9 triliun. Rencananya, dana tersebut akan digunakan untuk berbagai program prioritas, seperti program Wajib Belajar 13 tahun, peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, pendidikan dan pelatihan vokasi, pengembangan kebahasaan dan kesastraan, serta dukungan manajemen.
Sebelumnya, DPR telah menyetujui usulan tersebut pada Kamis (4/9/2025). Namun, setelah pembahasan lebih lanjut, angka yang disepakati akhirnya adalah Rp 400 miliar. Proses pembahasan anggaran ini memang dinamis, mempertimbangkan berbagai faktor dan kebutuhan.
Selain program-program prioritas, Kemendikdasmen juga mengajukan tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik sebesar Rp 4,1 triliun. Dana ini ditujukan untuk menutupi kekurangan anggaran tunjangan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah. Kesejahteraan guru menjadi perhatian utama dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.
Fokus Alokasi Anggaran Tambahan: PIP dan Tunjangan Guru Jadi Prioritas
Lalu, ke mana saja dana tambahan Rp 400 miliar ini akan dialokasikan? Hetifah menjelaskan bahwa anggaran tersebut dapat digunakan untuk merealisasikan program-program nasional yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Program Indonesia Pintar (PIP) dan tunjangan guru menjadi beberapa program prioritas yang menjadi fokus.
PIP adalah program bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak Indonesia untuk mengenyam pendidikan. Dengan adanya tambahan anggaran, diharapkan cakupan dan manfaat PIP dapat ditingkatkan.
Selain PIP, tunjangan guru juga menjadi prioritas. Peningkatan tunjangan guru diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan kesejahteraan para pendidik.
Hetifah juga menyoroti pentingnya mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan Tes Kemampuan Akademik (TKA), dengan harapan agar pelaksanaannya tidak lagi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Optimisme dan Harapan untuk Pendidikan yang Lebih Baik
Sumber di Kemendikdasmen menyatakan bahwa penambahan anggaran ini akan dioptimalkan untuk program-program yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas pendidikan di daerah-daerah terpencil. “Kami akan berupaya agar dana ini dapat dirasakan manfaatnya secara merata di seluruh pelosok Indonesia,” ujarnya.
Profesor Budi Santoso, pengamat pendidikan dari Universitas Gadjah Mada, menyambut baik penambahan anggaran ini dan berharap dana tersebut dapat dikelola dengan transparan dan akuntabel. “Penting untuk memastikan bahwa dana ini benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, bukan untuk hal-hal yang tidak produktif,” tegasnya.
Kementerian Keuangan mencatat bahwa realisasi anggaran pendidikan pada tahun 2024 mencapai 98% dari total anggaran yang dialokasikan. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung sektor pendidikan.
Meskipun demikian, tantangan di sektor pendidikan masih besar. Banyak sekolah yang kekurangan fasilitas, guru yang kurang berkualitas, dan siswa yang putus sekolah. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dan terkoordinasi dari semua pihak.
Diharapkan, penambahan anggaran pendidikan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pemerintah, DPR, dan seluruh stakeholder pendidikan harus bekerja sama untuk memastikan bahwa dana ini digunakan secara efektif dan efisien, agar Indonesia dapat menjadi negara yang maju dan sejahtera melalui pendidikan yang berkualitas.
Proses pembahasan RAPBN 2026 masih akan berlanjut. DPR akan terus mengawasi dan memberikan masukan kepada pemerintah agar anggaran yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan nasional.
