Benarkah Pengadaan Laptop Chromebook di Daerah Terpencil Bermasalah? Ini Faktanya!
Isu pengadaan laptop Chromebook di daerah terpencil menyeret nama Menteri Pendidikan periode 2019-2024. Publik bertanya-tanya, benarkah ada masalah dalam pengadaan ini? Berikut fakta-fakta yang perlu Anda ketahui. Awalnya, program ini bertujuan mulia: mendukung kegiatan belajar mengajar di seluruh Indonesia, khususnya saat pandemi COVID-19 melanda. Namun, kemudian muncul dugaan penyimpangan yang memicu pertanyaan.
Benarkah Laptop Chromebook Ditujukan untuk Daerah 3T?
Sebuah isu berkembang menyebutkan bahwa laptop Chromebook ini seharusnya didistribusikan ke daerah 3T (terluar, tertinggal, dan terdepan). Namun, kuasa hukum mantan Menteri Pendidikan menegaskan bahwa faktanya, pengadaan ini hanya menyasar daerah yang memiliki akses internet yang memadai.
"Tuduhan bahwa laptop-laptop ini dikirimkan ke daerah 3T itu tidak benar," tegas Hotman Paris, pengacara dari mantan Menteri Pendidikan periode 2019-2024, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (8/9/2025). "Pengadaan ini difokuskan pada daerah yang memiliki infrastruktur internet yang memadai, mengingat pembelajaran jarak jauh menjadi solusi utama saat pandemi."
Penjelasan ini penting untuk memahami target penerima laptop Chromebook. Prioritas diberikan kepada daerah dengan akses internet yang baik karena kebutuhan mendesak untuk menjaga agar siswa tetap bisa belajar di tengah keterbatasan pandemi. Jadi, anggapan bahwa laptop dialokasikan ke daerah tanpa infrastruktur yang memadai dinilai tidak berdasar.
Hotman menambahkan bahwa pengadaan ini dilakukan dalam situasi darurat yang menuntut respons cepat. "Saat itu, pandemi COVID-19 menimbulkan tantangan besar bagi dunia pendidikan. Pembelajaran jarak jauh menjadi satu-satunya cara untuk memastikan siswa tetap mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, pengadaan laptop Chromebook ini merupakan langkah strategis untuk mengatasi krisis tersebut."
Meski begitu, isu ini terus menjadi perdebatan. Sebagian pihak mempertanyakan efektivitas penggunaan laptop Chromebook di daerah yang belum terjangkau internet, dan menyoroti potensi kesenjangan akses pendidikan.
Bagaimana dengan Distribusi Laptop Chromebook di Lapangan?
Fakta lainnya, laptop Chromebook telah diterima di 22 provinsi yang diaudit. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memastikan bahwa seluruh laptop telah sampai kepada penerima yang ditargetkan. Meski demikian, ada laporan mengenai beberapa unit laptop yang rusak atau tidak bisa digunakan.
"Dari hasil audit yang kami lakukan, diketahui bahwa laptop Chromebook telah didistribusikan ke 22 provinsi," jelas perwakilan BPKP. "Namun, kami juga menemukan adanya beberapa kendala di lapangan, seperti kerusakan pada beberapa unit laptop dan kurangnya pemahaman penerima mengenai cara penggunaan perangkat tersebut."
Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun proses pengadaan dan distribusi berjalan sesuai prosedur, masih ada tantangan yang harus diatasi. Kerusakan laptop mengindikasikan perlunya peningkatan kualitas produk dan pengawasan yang lebih ketat saat pengiriman. Selain itu, kurangnya pemahaman pengguna menyoroti pentingnya pelatihan dan pendampingan yang memadai.
Data terbaru menunjukkan bahwa persentase laptop yang rusak atau tidak bisa digunakan berkisar antara 5-10% dari total unit yang didistribusikan. Angka ini relatif kecil, tetapi tetap menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi efektivitas program secara keseluruhan.
Dugaan Mark Up Harga dan Aliran Dana
Selain itu, muncul dugaan mengenai adanya mark up harga dalam pengadaan laptop Chromebook. Namun, BPKP menyatakan bahwa audit tahun 2020 tidak menemukan indikasi signifikan yang mengarah pada praktik tersebut. "Kami telah melakukan audit secara menyeluruh terhadap proses pengadaan laptop Chromebook, dan hingga saat ini, kami tidak menemukan bukti adanya mark up harga yang signifikan," tegas perwakilan BPKP.
Kuasa hukum mantan Menteri Pendidikan juga membantah keras tuduhan bahwa kliennya menerima aliran dana dari proyek pengadaan laptop Chromebook. "Sampai hari ini, tidak ada satu sen pun uang yang mengalir kepada Nadiem. Baik dari segi bukti rekening bank maupun dari segi saksi yang menyatakan Nadiem pernah terima uang," tegas Hotman Paris.
Isu pengadaan laptop Chromebook ini masih menjadi perhatian publik. Berbagai pihak berharap agar kasus ini diusut tuntas dan kebenaran terungkap secara transparan. Penting untuk diingat bahwa tujuan pengadaan laptop ini adalah mulia: mendukung pendidikan di Indonesia, terutama di tengah pandemi COVID-19. Oleh karena itu, segala bentuk penyimpangan atau praktik korupsi yang mungkin terjadi harus ditindak tegas sesuai hukum.
Ke depannya, pemerintah diharapkan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program pengadaan laptop Chromebook, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Evaluasi ini diharapkan dapat membuat program berjalan lebih efektif dan efisien, serta memberikan manfaat optimal bagi dunia pendidikan di Indonesia. Selain itu, penting untuk melibatkan berbagai pihak terkait, seperti guru, siswa, orang tua, dan masyarakat sipil, dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan pendidikan. Dengan melibatkan semua pihak, kebijakan yang diambil diharapkan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
