Curhat Mahasiswa UI di Senayan, Apa Kata DPR?
Gelombang aspirasi mahasiswa dari berbagai penjuru kampus akhirnya bergulir ke Gedung DPR RI, Senayan. Di sana, perwakilan mahasiswa menyampaikan langsung unek-uneknya, terutama menyoroti isu-isu yang tengah hangat diperbincangkan publik, termasuk soal kesejahteraan wakil rakyat yang dianggap tak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Pertemuan ini menjadi jembatan bagi mahasiswa untuk menyampaikan keresahan sekaligus harapan mereka kepada para pembuat undang-undang.
Mahasiswa Bertemu DPR RI: Menyampaikan Aspirasi Langsung
Rabu, 3 September 2025, menjadi hari yang penting bagi perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Mereka mendapatkan kesempatan berdialog langsung dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan. Bertempat di ruang Abdul Muis, Jakarta Pusat, pertemuan ini bertujuan untuk menyalurkan aspirasi mahasiswa terkait isu-isu penting yang sedang berkembang di masyarakat.
Siapa Saja yang Hadir?
Audiensi itu dihadiri oleh sejumlah nama dan lembaga kemahasiswaan. Tampak hadir perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI, Universitas Trisakti, Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU), Universitas Veteran Jakarta, hingga Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Keberagaman latar belakang kampus yang hadir menunjukkan representasi luas dari suara mahasiswa di berbagai daerah. Agus Setiawan, salah satu pimpinan BEM UI, menjadi salah satu orator yang dengan lantang menyuarakan aspirasi rekan-rekannya.
DPR RI Tanggapi Serius
Aspirasi para mahasiswa diterima langsung oleh sejumlah anggota DPR RI, termasuk Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa. Kehadiran para petinggi legislatif ini mengindikasikan keseriusan DPR dalam menanggapi dan menindaklanjuti masukan dari kalangan mahasiswa. Pertemuan ini diharapkan menjadi fondasi komunikasi yang berkelanjutan antara mahasiswa dan DPR.
Apa Saja yang Disampaikan Mahasiswa?
Berbagai isu krusial menjadi fokus utama dalam audiensi tersebut. Mulai dari desakan pembentukan tim investigasi independen terkait dugaan kekerasan dalam demonstrasi, pengusutan tuntas dugaan makar yang dituduhkan oleh Presiden, hingga kritik terhadap tunjangan DPR yang dianggap fantastis di tengah himpitan ekonomi masyarakat.
Desakan Pembentukan Tim Investigasi Independen
Salah satu tuntutan utama yang dilontarkan mahasiswa adalah pembentukan tim investigasi independen. Mereka mendesak pemerintah untuk segera membentuk tim yang kredibel dan transparan guna mengusut tuntas dugaan kekerasan yang terjadi dalam demonstrasi sepanjang bulan Agustus. "Saya ingin ada pembentukan tim investigasi yang independen untuk mengusut tuntas berbagai kekerasan yang terjadi berlangsung sepanjang bulan Agustus ini," tegas Agus Setiawan dalam forum audiensi.
Para mahasiswa berharap tim ini dapat bekerja secara objektif dan mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya, sehingga keadilan dapat ditegakkan bagi para korban kekerasan. Pembentukan tim investigasi independen dianggap sebagai langkah krusial untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.
Usut Tuntas Dugaan Makar: Jangan Ada Stigmatisasi
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti pernyataan Presiden terkait adanya dugaan tindakan yang mengarah ke makar dalam aksi yang memicu kerusuhan. Mereka mendesak agar dugaan ini diusut tuntas dan dibuktikan secara transparan. Mahasiswa khawatir, tuduhan makar dapat mencoreng citra gerakan mahasiswa yang seharusnya menyuarakan aspirasi secara damai.
"Kami ingin tim investigasi ini mengusut tuntas semuanya sehingga apa yang disampaikan Bapak Presiden dapat dibuktikan karena kami dari gerakan merasa dirugikan dengan statement tersebut," kata Agus, menambahkan bahwa tuduhan makar dapat merugikan massa yang benar-benar menyuarakan aspirasinya secara damai. Mahasiswa menekankan pentingnya pembuktian yang jelas agar tidak terjadi stigmatisasi terhadap gerakan mahasiswa.
Kritik Pedas untuk Tunjangan DPR
Isu sensitif mengenai tunjangan anggota DPR yang fantastis di tengah kesulitan ekonomi masyarakat juga tak luput dari perhatian mahasiswa. Mereka menyampaikan keresahan dan kekecewaan atas kabar kenaikan tunjangan DPR, sementara banyak masyarakat yang masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini dianggap sebagai ironi dan ketidakadilan.
"Kami sebagai bagian daripada warga negara yang sebenarnya khawatir kira-kira kita ke depan itu kondisi ekonominya seperti apa ya?" ungkap Agus, menyuarakan kekhawatiran akan kondisi ekonomi di masa depan. "Di tengah masyarakat rentan, menderita, di-PHK, ekonomi lesu, daya beli masyarakat menurun, kok bisa ada wakil rakyat yang justru kabarnya tunjangannya dinaikkan dan ketika ada kabar tersebut terjadi simbolisasi joget-joget dan kemudian membuat hati kami sedih, Bapak-bapak sekalian," imbuhnya.
Kritik terhadap tunjangan DPR ini mencerminkan kepedulian mahasiswa terhadap isu-isu keadilan sosial dan ekonomi. Mereka berharap para wakil rakyat dapat lebih peka terhadap penderitaan masyarakat dan mengambil kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat kecil.
Sufmi Dasco Ahmad, selaku Wakil Ketua DPR RI, menanggapi aspirasi yang disampaikan mahasiswa dengan menyatakan bahwa DPR akan menindaklanjuti masukan-masukan tersebut. "Kami akan mempelajari dan mempertimbangkan aspirasi yang telah disampaikan. Tentunya, kami akan berupaya untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan kewenangan kami," ujarnya.
Lebih lanjut, Dasco menambahkan bahwa DPR terbuka untuk berdialog dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, dalam rangka membangun bangsa yang lebih baik. "Kami percaya bahwa dialog adalah kunci untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Kami siap menerima masukan dan kritik yang konstruktif dari masyarakat," pungkasnya.
Pertemuan antara mahasiswa dan DPR RI ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Masukan dari mahasiswa merupakan salah satu pilar penting dalam proses pengambilan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kendati demikian, implementasi dari janji-janji tindak lanjut masih menjadi pekerjaan rumah yang harus terus dikawal oleh publik, terutama kalangan mahasiswa.
