Dari TNI Jadi Menko Polhukam, Kisah Pendidikan Djamari Chaniago
Kabar mengejutkan datang dari Istana Negara. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Letnan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam) dalam Kabinet Merah Putih. Rabu, 17 September 2025, menjadi hari pelantikan menggantikan Budi Gunawan.
Penunjukan ini sontak menjadi perbincangan hangat. Maklum, Djamari memiliki latar belakang militer yang kuat dan sejarah yang menarik dengan Prabowo Subianto. Berikut adalah profil singkat dan perjalanan karir Djamari Chaniago hingga menduduki kursi Menko Polhukam.
Djamari Chaniago: Pendidikan dan Jejak Karier di Militer
Masa Muda dan Pendidikan
Djamari Chaniago lahir pada 8 April 1949 di kota Padang, Sumatera Barat. Kini berusia 76 tahun, masa mudanya dihabiskan di Ranah Minang sebelum akhirnya memilih jalan pengabdian melalui dunia militer. Titik awalnya adalah Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri), tempat ia berhasil menamatkan pendidikan pada tahun 1971. Pendidikan di Akabri inilah yang menjadi fondasi kokoh bagi Djamari untuk menjadi seorang perwira TNI yang handal. Setelah lulus, ia terus mengembangkan diri melalui berbagai pendidikan dan pelatihan lanjutan, baik di dalam maupun luar negeri.
Rentetan Jabatan Strategis di TNI
Lulus dari Akabri, karier Djamari terus meroket. Dedikasi dan pengalamannya mengantarkannya pada berbagai posisi penting di TNI Angkatan Darat. Salah satunya adalah Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) pada periode 1998-1999. Sebagai Pangkostrad, ia memegang kendali atas pasukan cadangan strategis yang memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara. Selain itu, Djamari juga pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakasad) pada tahun 1999-2000, mendampingi Kepala Staf Angkatan Darat dalam menjalankan tugas. Puncaknya, pada periode 2000-2004, Djamari dipercaya sebagai Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, posisi kunci yang bertanggung jawab atas perencanaan dan koordinasi seluruh kegiatan operasional TNI. Di sela kesibukan militernya, Djamari juga sempat terjun ke dunia politik sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Fraksi Utusan Daerah Jawa Barat pada tahun 1997-1998.
Mengingat Peristiwa 1998: Peran Djamari dalam DKP
Keterlibatan dalam Dewan Kehormatan Perwira (DKP)
Nama Djamari Chaniago tak bisa dilepaskan dari peristiwa tahun 1998. Ia menjadi salah satu anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang dibentuk untuk menginvestigasi dugaan pelanggaran kode etik oleh sejumlah perwira tinggi TNI. Saat itu, Djamari bersama perwira senior lainnya seperti Kepala Staf TNI AD (Kasad) Jenderal Subagyo Hadisiswoyo, Letjen Fachrul Razi, Letjen Susilo Bambang Yudhoyono, Letjen Yusuf Kartanegara, dan Letjen Arie J Kumaat, bertugas mengumpulkan fakta dan bukti terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para perwira yang diperiksa.
Keputusan DKP Terhadap Prabowo Subianto
Salah satu kasus yang paling menyita perhatian publik adalah pemeriksaan terhadap Prabowo Subianto yang kala itu menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus). DKP kemudian memutuskan untuk memberhentikan Prabowo dari dinas keprajuritan. Alasannya, Prabowo dinilai telah melakukan tindakan yang melanggar profesionalisme, etika perwira, sumpah prajurit, dan Sapta Marga. Keputusan ini didasarkan pada hasil investigasi yang menemukan indikasi pelanggaran pidana sesuai dengan Pasal 103 KUHPM dan Pasal 55 (1) ke 2j Pasal 333 KUHP serta Pasal 55 (1) ke 2 jo Pasal 328 KUHP. Keputusan DKP ini menjadi bagian penting dari perjalanan karir Djamari Chaniago dan Prabowo Subianto.
Dari TNI ke Menko Polhukam: Babak Baru dalam Karier Djamari Chaniago
Penugasan di Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
Walaupun di masa lalu sempat berseberangan, hubungan antara Djamari Chaniago dan Prabowo Subianto tampaknya mengalami perubahan. Sebelum ditunjuk sebagai Menko Polhukam, Djamari sempat ditugaskan sebagai anggota Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan periode 2025-2030. Dewan ini bertugas memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Presiden terkait pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan kepada individu atau lembaga yang berjasa bagi negara. Dalam dewan ini, Djamari bekerja sama dengan sejumlah tokoh terkemuka lainnya, seperti Marsekal TNI (Purn) Imam Sufaat, Prof Dr Agus Mulyana, M Hum, Prof Dr K H Nasaruddin Umar, M A, dan Jenderal Polisi (Purn) Drs Sutarman SIK. Sementara itu, Fadli Zon dan Prof Dr Susanto Zuhdi masing-masing menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua dewan.
Dilantik Sebagai Menko Polhukam
Penunjukan Djamari Chaniago sebagai Menko Polhukam menandai babak baru dalam perjalanan karirnya. Pelantikan di Istana Negara menjadi sorotan, mengingat latar belakang Djamari yang kaya pengalaman di bidang militer dan pernah terlibat dalam peristiwa penting sejarah Indonesia. "Ini adalah langkah strategis untuk memperkuat koordinasi di bidang politik, hukum, dan keamanan," ujar Prabowo Subianto usai pelantikan. Dengan pengalaman yang dimilikinya, Djamari diharapkan mampu membawa stabilitas dan keamanan negara ke arah yang lebih baik. Tantangan besar menanti Djamari sebagai Menko Polhukam. Ia harus mampu mengkoordinasikan berbagai lembaga negara untuk menjaga keamanan nasional, mengatasi berbagai ancaman, serta memastikan penegakan hukum yang adil. Publik kini menantikan kinerja Djamari Chaniago dalam menjalankan tugasnya, berharap dapat membawa perubahan positif bagi Indonesia.
