Dekan Fakultas Hukum PTN Angkat Bicara, Ini 6 Hal Penting Soal Kondisi Sekarang
Sorotan tajam terhadap dunia hukum Indonesia mengemuka, dan seorang Dekan Fakultas Hukum dari sebuah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) baru-baru ini angkat bicara. Ada enam poin krusial yang disampaikannya, mulai dari kurikulum yang perlu berbenah hingga harapan agar kerjasama dengan aparat penegak hukum semakin erat. Pernyataan ini muncul di tengah hiruk pikuk perbincangan publik tentang isu hukum yang makin pelik dan dinamis.
Kondisi Bidang Hukum: Antara Harapan dan Kenyataan
Sang Dekan, yang memilih tak disebutkan namanya demi menjaga independensi kampusnya, melihat kondisi hukum saat ini sebagai sebuah paradoks. Masyarakat kian sadar hukum, terbukti dari ramainya diskusi publik soal isu-isu legal. Ironisnya, angka pelanggaran hukum, terutama korupsi, masih saja tinggi. "Ini mengindikasikan bahwa kesadaran hukum belum sepenuhnya terimplementasi di lapangan," ungkapnya saat diwawancarai di kampusnya, Rabu (16/08/2024).
Perkembangan teknologi informasi juga tak luput dari perhatiannya. Hukum, kata dia, wajib beradaptasi cepat untuk mengatur dunia maya, mencakup _cybercrime_, perlindungan data pribadi, hingga penyebaran hoaks. "Regulasi kita sering ketinggalan, menciptakan celah hukum yang dimanfaatkan pihak tak bertanggung jawab," imbuhnya. Kondisi ini menuntut pembaruan hukum yang berkelanjutan dan responsif.
Tantangan di Balik Pintu Fakultas Hukum
Jurang Antara Kurikulum dan Kebutuhan Praktisi
Salah satu tantangan utama bagi Fakultas Hukum adalah memastikan kurikulumnya relevan dengan kebutuhan praktisi. Dekan itu mengakui adanya kesenjangan antara teori di bangku kuliah dan praktik di lapangan. "Banyak lulusan kaget saat masuk dunia kerja, karena materi yang dikuasai kurang aplikatif," jelasnya.
Solusinya? Evaluasi dan pembaruan kurikulum secara berkala. Keterlibatan praktisi hukum seperti hakim, jaksa, advokat, dan notaris dalam penyusunan kurikulum dianggap vital. "Kita perlu mendengar langsung kompetensi apa saja yang dibutuhkan sarjana hukum agar siap kerja," tegasnya. Peningkatan porsi praktik, melalui simulasi persidangan, _moot court_, dan magang, juga jadi prioritas.
Kualitas Dosen: Garda Terdepan Pendidikan Hukum
Kualitas dosen dan tenaga pengajar adalah kunci menghasilkan lulusan berkualitas. Sang Dekan mengakui bahwa masih ada dosen yang kurang _update_ dengan perkembangan hukum, baik nasional maupun internasional. "Karena itu, kami terus dorong dosen ikut pelatihan, seminar, konferensi, serta melakukan riset dan publikasi ilmiah," ujarnya.
Fakultas Hukum juga perlu menarik minat praktisi hukum berpengalaman untuk mengajar. Kehadiran mereka akan memberikan warna baru dan wawasan praktis kepada mahasiswa. "Kami juga pertimbangkan insentif menarik agar praktisi mau berbagi pengalaman dengan mahasiswa," tambahnya.
Keterbatasan Sumber Daya: Kendala Klasik
Keterbatasan sumber daya dan infrastruktur menjadi tantangan nyata. Banyak Fakultas Hukum kekurangan buku referensi terbaru, jurnal ilmiah, dan akses ke basis data hukum _online_. "Akibatnya, mahasiswa kesulitan dapatkan informasi akurat dan komprehensif," keluhnya.
Fasilitas penunjang perkuliahan, seperti ruang kelas representatif, laboratorium hukum, dan perpustakaan lengkap, juga masih belum memadai. "Kami terus upayakan peningkatan anggaran dan cari sumber pendanaan alternatif, seperti kerjasama dengan swasta dan alumni," jelasnya. Ia berharap, dukungan memadai akan meningkatkan kualitas pendidikan dan riset.
Harapan dan Jalan Keluar
Eratkan Kerjasama dengan Lembaga Penegak Hukum
Dekan menekankan pentingnya kerjasama yang lebih erat antara Fakultas Hukum dan lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan KPK. Kerjasama ini bisa diwujudkan melalui kuliah umum, seminar, pelatihan, dan penelitian bersama. "Dengan kerjasama erat, mahasiswa bisa belajar langsung dari praktisi dan dapatkan pemahaman mendalam tentang sistem peradilan pidana dan penegakan hukum," tuturnya.
Kerjasama ini juga dapat membantu lembaga penegak hukum untuk mendapatkan masukan dari akademisi mengenai isu hukum yang aktual. "Kami berharap, kerjasama ini dapat berkontribusi pada peningkatan efektivitas penegakan hukum dan terciptanya keadilan di masyarakat," tambahnya.
Pacu Riset dan Publikasi Ilmiah
Pengembangan riset dan publikasi ilmiah adalah salah satu indikator penting dalam menilai kualitas sebuah Fakultas Hukum. Dekan mengakui bahwa jumlah riset dan publikasi ilmiah di Fakultas Hukumnya masih perlu ditingkatkan. "Kami terus dorong dosen dan mahasiswa untuk melakukan riset dan mempublikasikan hasil riset mereka di jurnal-jurnal ilmiah terakreditasi," katanya.
Untuk mendukung kegiatan riset, Fakultas Hukum menyediakan dana riset, pelatihan metodologi penelitian, dan akses ke basis data ilmiah. "Kami juga sedang menjalin kerjasama dengan universitas-universitas ternama di luar negeri untuk melakukan riset bersama dan pertukaran mahasiswa," jelasnya. Ia berharap, dengan peningkatan riset dan publikasi ilmiah, Fakultas Hukum dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia.
Tingkatkan Kualitas Lulusan dan Daya Saing
Pada akhirnya, tujuan utama pendidikan hukum adalah menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Dekan menekankan bahwa Fakultas Hukum harus mempersiapkan lulusan yang tidak hanya menguasai teori hukum, tetapi juga memiliki keterampilan praktis, kemampuan berpikir kritis, dan integritas moral. "Kami terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, memberikan pelatihan keterampilan, dan menanamkan nilai-nilai etika profesi kepada mahasiswa," ujarnya.
Selain itu, Fakultas Hukum juga perlu menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan dan lembaga-lembaga yang membutuhkan lulusan hukum. "Kami ingin memastikan bahwa lulusan kami memiliki peluang kerja yang luas dan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat," tambahnya. Ia optimis, dengan kerja keras dan kerjasama dari semua pihak, Fakultas Hukum dapat menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing global.
Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, tingkat penyerapan lulusan Fakultas Hukum di pasar kerja masih bervariasi, dengan rata-rata sekitar 70% dalam satu tahun setelah kelulusan. Fakultas Hukum terus berupaya meningkatkan angka ini melalui program-program peningkatan kualitas dan kemitraan strategis.
