Demo di Indonesia Memanas, Amnesty International Ungkap Temuan Mengejutkan!
Amnesty International Soroti Meningkatnya Kekerasan dalam Demo di Indonesia
Jakarta – Gelombang demonstrasi yang berlangsung di berbagai daerah di Indonesia sejak 25 Agustus 2025 lalu, kini menjadi perhatian serius Amnesty International. Organisasi hak asasi manusia global ini menyoroti adanya peningkatan eskalasi kekerasan terhadap demonstran, yang sayangnya telah merenggut nyawa setidaknya delapan orang. Amnesty International mendesak pemerintah Indonesia untuk segera mengambil tindakan tegas, melakukan investigasi independen, dan menjamin hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat serta berkumpul secara damai.
Temuan Amnesty International: Eskalasi Kekerasan dalam Unjuk Rasa
Amnesty International menyampaikan keprihatinannya yang mendalam atas meningkatnya kekerasan selama demonstrasi berlangsung. Berdasarkan data yang mereka kumpulkan, delapan orang tewas akibat tindakan represif yang dilakukan aparat keamanan. Tragisnya, para korban berasal dari berbagai latar belakang, termasuk mahasiswa, pekerja, dan bahkan pengemudi ojek online. Amnesty International menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menyuarakan pendapat mereka tanpa takut akan intimidasi atau kekerasan.
"Kami sangat khawatir dengan laporan tentang peningkatan penggunaan kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa. Situasi ini sangat tidak bisa diterima dan membutuhkan tindakan segera," ujar juru bicara Amnesty International dalam pernyataan resminya pada Rabu, 3 September 2025.
Sorotan Terhadap Tindakan Aparat
Laporan Amnesty International juga menyoroti dugaan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan saat membubarkan aksi demonstrasi. Mereka menerima laporan tentang penggunaan gas air mata secara membabi buta, penembakan peluru karet, serta tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh oknum kepolisian.
"Penggunaan gas air mata di area padat penduduk dan penembakan peluru karet terhadap demonstran yang tidak bersenjata jelas melanggar standar internasional mengenai penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum," tegas Amnesty International. Sejumlah saksi mata juga melaporkan adanya penangkapan sewenang-wenang terhadap demonstran, termasuk mereka yang tidak melakukan tindakan kekerasan.
Desakan Amnesty International kepada Pemerintah
Amnesty International mendesak pemerintah Indonesia untuk membentuk tim investigasi independen yang transparan dan akuntabel sesegera mungkin. Tim ini bertugas menyelidiki secara menyeluruh seluruh kasus kematian dan kekerasan yang terjadi selama demonstrasi. Keterlibatan unsur masyarakat sipil dalam tim investigasi menjadi krusial, dan tim tersebut harus memiliki wewenang untuk memanggil serta memeriksa semua pihak yang terkait, termasuk aparat keamanan.
"Sangat penting untuk memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan, termasuk pihak-pihak yang memberikan perintah, dibawa ke pengadilan yang adil dan transparan," tegas Amnesty International. Selain itu, mereka menekankan pentingnya memberikan kompensasi yang layak kepada keluarga korban dan menjamin pemulihan bagi mereka yang terluka.
Pemerintah Diminta Lindungi Hak Masyarakat
Amnesty International menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memfasilitasi hak masyarakat untuk berkumpul secara damai dan menyampaikan pendapat dengan bebas. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa aparat keamanan telah dilatih dan dilengkapi dengan pengetahuan yang memadai mengenai standar internasional tentang penggunaan kekuatan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
"Pemerintah harus menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan kebijakan tanpa rasa takut akan intimidasi atau pembalasan," kata Amnesty International. Mereka juga mendesak pemerintah untuk meninjau ulang semua undang-undang dan peraturan yang berpotensi membatasi kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai.
Kritik Terhadap Pernyataan Presiden Soal Makar
Pernyataan Presiden Republik Indonesia beberapa waktu lalu yang menyinggung indikasi tindakan makar di balik demonstrasi, turut menuai kritik dari Amnesty International. Organisasi ini menilai bahwa tuduhan makar terhadap demonstran merupakan tindakan yang berlebihan dan tidak proporsional.
"Melabeli demonstrasi damai sebagai tindakan makar adalah upaya untuk membungkam suara kritis dan menstigmatisasi masyarakat yang menggunakan hak mereka untuk menyampaikan pendapat," tegas Amnesty International. Mereka mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai adalah hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi dan hukum internasional.
Seruan Evaluasi dan Perubahan Kebijakan
Amnesty International mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan demonstrasi dan mengambil langkah-langkah konkret untuk mencegah terulangnya kekerasan di masa depan. Pemerintah diharapkan membuka dialog konstruktif dengan masyarakat sipil, akademisi, dan kelompok-kelompok HAM untuk mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan.
"Pemerintah harus menunjukkan komitmen yang tulus untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia dengan melakukan perubahan kebijakan yang mendasar dan mengakhiri impunitas bagi pelaku pelanggaran HAM," pungkas Amnesty International. Organisasi ini juga menawarkan bantuan teknis dan dukungan kepada pemerintah Indonesia dalam upaya untuk meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia di negara tersebut.
