Ekonom Angkat Bicara, Saatnya Evaluasi Kebijakan & Sahkan RUU Perampasan Aset!
Center of Economic and Law Studies (CELIOS), sebuah lembaga kajian ekonomi, baru-baru ini melayangkan delapan tuntutan kepada pemerintah Indonesia. Tuntutan ini terangkum dalam publikasi bertajuk "Shrinking Middle Class, Pajak, Utang dan Jalan Keluarnya," yang disusun oleh para ekonom CELIOS, yaitu Nailul Huda (Direktur Ekonomi), Bhima Yudhistira Adhinegara (Direktur Eksekutif), dan Media Wahyudi Askar (Direktur Kebijakan Fiskal). Publikasi tersebut mendesak evaluasi kebijakan dan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset.
Sorotan CELIOS: Ekonomi Indonesia dalam Tekanan?
Dalam publikasinya, CELIOS menyoroti sejumlah indikasi yang menurut mereka mengkhawatirkan kondisi ekonomi Indonesia. Salah satu isu utama yang diangkat adalah melambatnya pertumbuhan ekonomi seiring dengan menyusutnya kelas menengah. CELIOS juga menyoroti adanya ketidaksesuaian antara data pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 dengan kondisi riil di lapangan, di mana masyarakat kian kesulitan mengakses bahan pokok, seperti beras, dengan harga terjangkau.
Kinerja APBN dan Gelombang PHK Jadi Catatan
Lebih lanjut, CELIOS menyoroti bahwa tekanan ekonomi memicu peningkatan angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), memaksa para pekerja mencari nafkah di sektor informal. Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 juga dinilai kurang menggembirakan dibandingkan tahun 2021. Tak hanya itu, lembaga ini juga mengkritik alokasi dana pendidikan yang dianggap kurang tepat sasaran, terutama terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Kritik akademik tak mengenal sopan santun. Negara justru bisa memiskinkan rakyat dengan 'kasar' ketika kebijakan disusun untuk kepentingan politik dan bagi-bagi jabatan," demikian pernyataan keras yang tertulis dalam publikasi tersebut, menggarisbawahi urgensi evaluasi mendalam terhadap kebijakan-kebijakan yang ada.
8 Tuntutan CELIOS untuk Pemulihan Ekonomi
Menanggapi kondisi ekonomi yang dinilai mengkhawatirkan, CELIOS mengajukan delapan tuntutan kepada pemerintah, mencakup berbagai aspek mulai dari evaluasi kabinet hingga restrukturisasi utang.
1. Evaluasi Kabinet: Saatnya Berbenah?
Tuntutan pertama yang diajukan adalah mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kabinet. Evaluasi ini diharapkan mampu mengidentifikasi titik lemah dalam implementasi kebijakan dan memberikan rekomendasi perbaikan.
"Evaluasi kabinet adalah langkah awal yang krusial untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar efektif dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang ada," kata Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif CELIOS.
2. Reformasi Remunerasi Pejabat: Transparansi dan Keadilan
CELIOS menyoroti perlunya reformasi dalam sistem remunerasi pejabat negara. Mereka mendesak pembatalan kenaikan tunjangan anggota DPR dan menetapkan gaji anggota DPR maksimal tiga kali lipat upah minimum Jakarta. Selain itu, CELIOS juga mendorong pembentukan komite remunerasi independen untuk pejabat negara dan transparansi dalam pengeluaran dana reses anggota dewan.
3. Pajak Kekayaan dan RUU Perampasan Aset: Senjata Ampuh Berantas Korupsi?
Tuntutan penting lainnya adalah penerapan pajak kekayaan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. CELIOS menilai kedua langkah ini krusial untuk meningkatkan penerimaan negara dan memberantas praktik korupsi.
"Pajak kekayaan dapat menjadi sumber penerimaan negara yang signifikan, sementara RUU Perampasan Aset akan memberikan dasar hukum yang kuat untuk menyita aset hasil tindak pidana korupsi," jelas Nailul Huda, Direktur Ekonomi CELIOS.
4. Reformasi Perpajakan: Beban Rakyat Meringan?
CELIOS mendorong reformasi regulasi perpajakan secara komprehensif. Mereka mengusulkan pembatalan kenaikan tarif pajak yang membebani rakyat dan penurunan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 8%. Reformasi ini diharapkan meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
5. Evaluasi Anggaran: Prioritaskan Subsidi Tunai untuk Rakyat Kecil
CELIOS mendesak pemerintah mengevaluasi anggaran, khususnya untuk POLRI, program Makan Bergizi Gratis (MBG), KopDes Merah Putih, dan Danantara. Mereka mengusulkan pengalihan anggaran tersebut ke subsidi tunai untuk rakyat kecil, yang dinilai lebih efektif membantu masyarakat yang membutuhkan.
"Subsidi tunai dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka," kata Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Fiskal CELIOS.
6. Restrukturisasi Utang: Beban Negara Terlalu Berat?
Salah satu tuntutan utama CELIOS adalah mendorong restrukturisasi utang pemerintah dan menghentikan penambahan utang baru. Mereka menilai utang pemerintah sudah terlalu tinggi dan dapat membahayakan stabilitas ekonomi.
"Restrukturisasi utang perlu dilakukan untuk mengurangi beban pembayaran utang pemerintah. Selain itu, pemerintah juga harus mengendalikan diri dan tidak menambah utang baru," tegas Bhima Yudhistira.
7. Penegakan Hukum: Jangan Ada Rangkap Jabatan!
CELIOS menyoroti permasalahan rangkap jabatan oleh para pejabat negara. Mereka mendesak pemerintah menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait larangan menteri dan wakil menteri merangkap jabatan, termasuk menjadi komisaris. CELIOS menyoroti Menteri Investasi dan Hilirisasi yang merangkap jabatan sebagai CEO Danantara.
8. Evaluasi PSN: Benarkah Bermanfaat untuk Negara?
Tuntutan terakhir adalah mengevaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai merugikan keuangan negara, termasuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru dan Kawasan Food Estate. CELIOS mengusulkan agar proyek-proyek tersebut dihentikan atau dievaluasi ulang untuk memastikan manfaatnya bagi negara.
"Proyek-proyek strategis nasional harus dievaluasi secara cermat untuk memastikan bahwa proyek tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi negara dan tidak merugikan keuangan negara," pungkas Nailul Huda.
