Jerome Polin Ikut Bersuara, Rakyat Minta DPR Lebih Baik & Pajak Diatur Ulang!
Jerome Polin, dikenal sebagai content creator yang piawai menjelaskan matematika, ikut turun tangan menyuarakan keresahan publik terkait kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan sistem perpajakan di Indonesia. Bersama sejumlah influencer lainnya, ia menyusun daftar aspirasi masyarakat menjadi serangkaian tuntutan yang kemudian dipublikasikan di media sosial, langsung memicu diskusi hangat di kalangan warganet.
Jerome Polin dan Rekan Mengangkat Suara Rakyat
Langkah Jerome Polin ini merupakan respons atas meningkatnya kekecewaan publik terhadap kinerja DPR, terutama menyangkut transparansi anggaran dan regulasi yang dianggap kurang memihak rakyat. Daftar tuntutan ini juga muncul seiring dengan demonstrasi di berbagai daerah yang menuntut perbaikan sistem pemerintahan dan penegakan hukum yang lebih adil.
Inisiatif Jerome Polin dan kawan-kawan mendapat apresiasi dari berbagai pihak, terutama generasi muda yang merasa suaranya selama ini kurang didengar. Banyak warganet yang memuji keberanian para influencer ini dalam menyuarakan aspirasi rakyat secara terbuka dan terstruktur.
"17+8 Tuntutan Rakyat, Transparansi. Reformasi. Empati.": Apa Saja Isinya?
Jerome Polin dan rekan-rekannya menamai daftar tuntutan mereka "17+8 Tuntutan Rakyat, Transparansi. Reformasi. Empati." Angka 17 dan 8 ini melambangkan jumlah poin tuntutan yang dibagi menjadi dua kategori: tuntutan jangka pendek yang diharapkan bisa dipenuhi dalam satu minggu, dan tuntutan jangka panjang yang ditargetkan terealisasi dalam satu tahun.
Tuntutan-tuntutan ini dirangkum dari berbagai sumber, termasuk desakan dari organisasi masyarakat sipil, pernyataan sikap dari akademisi, dan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui media sosial. "Kami berupaya menangkap esensi dari berbagai sumber referensi, meskipun mungkin tidak mengikutsertakan seluruh detil secara utuh," tulis Jerome Polin dalam unggahannya.
Tuntutan Jangka Pendek: Deadline 5 September 2025
Tuntutan jangka pendek, yang diharapkan dapat diwujudkan dalam satu minggu (hingga 5 September 2025), mencakup sejumlah poin penting terkait penegakan hukum, transparansi anggaran, dan perbaikan kinerja DPR. Beberapa poin utamanya meliputi:
* Pembentukan tim investigasi independen untuk mengusut tuntas kasus kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat selama demonstrasi. * Penghentian keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengamanan sipil, dengan pengembalian TNI ke barak. * Pembebasan seluruh demonstran yang ditahan dan jaminan tidak ada kriminalisasi terhadap demonstran. * Penangkapan, pengadilan, dan proses hukum yang transparan bagi anggota serta komandan yang memerintahkan dan melakukan kekerasan. * Pembekuan kenaikan gaji atau tunjangan anggota DPR serta pembatalan fasilitas baru. * Publikasi transparan anggaran DPR, termasuk rincian gaji, tunjangan, rumah, dan fasilitas lainnya. * Penyelidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kepemilikan harta anggota DPR yang bermasalah. * Dorongan kepada Badan Kehormatan DPR untuk memeriksa anggota yang melakukan tindakan tidak etis dan melecehkan aspirasi rakyat.
Poin-poin ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan, serta akuntabilitas lembaga legislatif dalam penggunaan anggaran publik. Harapannya, pemerintah dan DPR dapat segera menanggapi tuntutan ini dengan serius.
Tuntutan Jangka Panjang: Target 31 Agustus 2026
Tuntutan jangka panjang, yang menargetkan realisasi dalam waktu satu tahun (hingga 31 Agustus 2026), berfokus pada reformasi yang lebih mendalam terhadap sistem pemerintahan dan lembaga negara. Beberapa poin pentingnya meliputi:
* Pembersihan dan reformasi besar-besaran terhadap DPR. * Reformasi partai politik dan penguatan pengawasan eksekutif. * Penyusunan rencana reformasi perpajakan yang lebih adil dan progresif. * Pengesahan dan penegakan Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor, penguatan independensi KPK, dan penguatan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). * Reformasi Kepolisian RI agar lebih profesional dan humanis. * Pengembalian TNI ke barak, tanpa pengecualian. * Penguatan Komnas HAM dan lembaga pengawas independen. * Peninjauan ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan yang dinilai kurang berpihak pada kepentingan rakyat.
Tuntutan-tuntutan ini menekankan perlunya perubahan sistemik dalam tata kelola pemerintahan dan lembaga negara agar lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Reformasi perpajakan yang lebih adil juga menjadi fokus utama, dengan harapan dapat meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi kesenjangan sosial.
Menanggapi inisiatif ini, Dr. Arya Fernandes, pengamat politik dari Universitas Indonesia, berpendapat, "Langkah Jerome Polin dan rekan-rekannya menunjukkan bahwa isu-isu politik dan sosial semakin relevan bagi generasi muda. Ini adalah sinyal positif bahwa generasi muda semakin peduli dan ingin berkontribusi dalam pembangunan bangsa."
Pemerintah dan DPR diharapkan dapat merespons tuntutan-tuntutan ini secara konstruktif dan mengambil langkah konkret untuk mewujudkan reformasi yang lebih baik bagi Indonesia. Beberapa fraksi di DPR telah menyatakan kesediaannya untuk membuka dialog dengan perwakilan masyarakat dan influencer guna membahas lebih lanjut isu-isu yang menjadi perhatian publik. "Kami siap mendengarkan aspirasi masyarakat dan mencari solusi terbaik untuk bangsa," ujar salah seorang anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan. Pemerintah juga telah membentuk tim khusus untuk mengkaji dampak kebijakan perpajakan terhadap berbagai sektor ekonomi dan mencari solusi untuk meningkatkan penerimaan negara secara adil dan berkelanjutan. Perkembangan situasi ini akan terus dipantau oleh masyarakat dan media, dengan harapan dapat membawa perubahan positif bagi Indonesia di masa depan.
