LPEM FEB UI Beri Masukan, Biar Rakyat Kembali Percaya & Dompet Gak Makin Tipis
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) baru-baru ini memberikan analisis tajam terkait kondisi sosial ekonomi yang tengah dihadapi Indonesia. Sorotan utama tertuju pada perlunya respons cepat dan tepat sasaran dari pemerintah guna meredam dampak negatif yang dirasakan masyarakat.
Sorotan LPEM FEB UI: Masyarakat Merasa Beban Tak Terbagi Adil
Menurut LPEM FEB UI, akumulasi masalah sosial ekonomi telah menimbulkan kekecewaan mendalam di kalangan masyarakat. Ketidakseimbangan dalam pembagian beban ekonomi, di mana elite dinilai lebih menikmati fasilitas sementara masyarakat menengah berjuang memenuhi kebutuhan dasar, menjadi sumber utama keresahan.
"Masyarakat merasa beban ekonomi tidak dipikul secara merata," ungkap seorang peneliti LPEM FEB UI, Senin (8/9/2025).
Selain itu, perubahan kebijakan pemerintah yang terlalu cepat juga menjadi perhatian. LPEM FEB UI menilai perubahan yang tergesa-gesa tidak memberikan cukup waktu bagi kementerian, lembaga pusat, hingga pemerintah daerah untuk beradaptasi dan merencanakan dengan baik. Akibatnya, implementasi kebijakan menjadi kurang efektif dan menimbulkan kebingungan.
Seorang pejabat daerah yang enggan disebutkan namanya mengeluhkan, "Kebijakan yang sering berubah membuat kami kesulitan menyusun program berkelanjutan. Anggaran yang sudah dialokasikan pun jadi tidak optimal."
Komunikasi yang Lebih Baik: Kunci Kebijakan Tepat Sasaran
LPEM FEB UI menekankan pentingnya komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada angka-angka statistik, tetapi juga mendengarkan langsung keluhan dan aspirasi masyarakat.
"Pemerintah perlu turun ke lapangan, berdialog dengan masyarakat, dan merasakan langsung apa yang mereka alami," tegas LPEM FEB UI. "Dengan begitu, kebijakan yang diambil akan lebih tepat sasaran."
Rekomendasi Jangka Pendek: Kembalikan Kepercayaan Publik dan Pulihkan Ekonomi
Untuk memulihkan kepercayaan publik dan ekonomi dalam jangka pendek, LPEM FEB UI memberikan sejumlah rekomendasi konkret.
Libatkan Masyarakat Sipil dan Pelaku Ekonomi
LPEM FEB UI menyarankan agar pemerintah melibatkan kembali masyarakat sipil dan pelaku ekonomi dalam melaksanakan program-program prioritas. Keterlibatan aktif ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program dan dampaknya bagi masyarakat.
Perkuat Daya Beli dan Perluas Kesempatan Kerja
Memperkuat daya beli masyarakat dan memperluas kesempatan kerja menjadi fokus utama lainnya. Hal ini dapat dilakukan melalui pemberian insentif bagi UMKM, program pelatihan keterampilan, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Jamin Akses Adil Terhadap Sumber Daya
LPEM FEB UI juga menekankan pentingnya menjamin akses yang adil terhadap sumber daya dan perlindungan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, dan layanan keuangan yang terjangkau. Perlindungan bagi kelompok rentan seperti pekerja informal, petani, dan nelayan juga perlu diperhatikan.
Sembilan Langkah Konkret untuk Pemerintah
LPEM FEB UI menjabarkan sembilan langkah konkret yang direkomendasikan kepada pemerintah:
1. Evaluasi dan Prioritaskan Program Anggaran Besar: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP) perlu dievaluasi secara menyeluruh dan diprioritaskan untuk kelompok yang paling membutuhkan melalui siklus kebijakan yang benar.
2. Batalkan Pengurangan Dana Transfer ke Daerah: Pengurangan dana transfer ke daerah berpotensi berdampak negatif pada program pemerintah daerah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, terutama mengingat kapasitas pendapatan asli daerah yang tidak merata.
3. Rampingkan Birokrasi: Perampingan birokrasi dapat dilakukan dengan menghentikan pembentukan kementerian/badan baru atau menggabungkan yang sudah ada, demi efisiensi anggaran dan efektivitas pengambilan kebijakan.
4. Kembalikan Fungsi Utama Pemerintah dalam Tata Niaga Beras: Pemerintah perlu kembali berperan sebagai stabilisator harga beras, tidak hanya fokus pada pemenuhan cadangan pangan.
5. Luncurkan Program Padat Karya Jangka Pendek: Program padat karya jangka pendek dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperbaiki fasilitas umum.
6. Buat Kebijakan untuk Kelas Menengah: Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang menyasar kelompok kelas menengah, seperti akses kredit, transportasi publik, pendidikan, dan kesehatan.
7. Evaluasi Sistem Remunerasi Pejabat: Bonus dan tunjangan anggota DPR dan pejabat negara sebaiknya bersifat variabel, tergantung pada pencapaian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
8. Transparansi Data Ekonomi dan Diseminasi Perubahan Metode: Transparansi data ekonomi dan diseminasi perubahan metode akan membantu pelaku ekonomi mengambil keputusan yang tepat.
9. Perbaiki Komunikasi Kebijakan Publik: Pemerintah perlu memperbaiki komunikasi kebijakan publik dengan mengedepankan kepercayaan, menghargai aspirasi masyarakat, dan mau mendengarkan masukan.
LPEM FEB UI berharap, dengan implementasi langkah-langkah ini, pemerintah dapat memulihkan kepercayaan publik, meringankan beban ekonomi masyarakat, dan menciptakan kondisi sosial ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Situasi saat ini memerlukan kerjasama dan sinergi dari semua pihak untuk mencapai tujuan bersama.
