Mantap! 16 Provinsi Kebagian Kantor Baru Buat Guru Masa Depan, Ada Apa dengan MBG?
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bergerak cepat merealisasikan dukungan terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG). Bentuk dukungan konkretnya adalah penyediaan balai di 16 provinsi yang akan dialihfungsikan menjadi Kantor Pemenuhan Pelayanan Gizi (KPPG). Langkah ini diambil sebagai respons atas kebutuhan pengawasan dan optimalisasi program MBG di berbagai daerah.
Dukungan Nyata Kemendikdasmen untuk MBG
Inisiatif Kemendikdasmen ini merupakan tindak lanjut atas permintaan Badan Gizi Nasional (BGN) agar turut serta aktif dalam menyukseskan program MBG. Keterlibatan Kemendikdasmen diharapkan mampu memperkuat koordinasi dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program di lapangan.
Kantor Pemenuhan Pelayanan Gizi (KPPG) Siap Beroperasi
Sebanyak 16 kantor balai pelayanan yang tersebar di 16 provinsi di seluruh Indonesia telah disiapkan oleh Kemendikdasmen untuk menjadi KPPG. Kantor-kantor ini akan berfungsi sebagai pusat monitoring dan evaluasi pelaksanaan program MBG di masing-masing wilayah.
"Kami telah menindaklanjuti permintaan BGN dan turut berpartisipasi aktif dalam mendukung Program MBG. Kemendikdasmen sudah menyiapkan 16 kantor balai pelayanan di 16 provinsi seluruh Indonesia," ungkap Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq dalam keterangan tertulisnya, Senin (29/9/2025).
KPPG akan memegang peranan penting dalam memastikan program MBG berjalan sesuai standar yang ditetapkan dan tepat sasaran. Guna memastikan kesiapan operasional, Kepala BGN telah melantik jajaran KPPG, termasuk kepala dan kasubag TU, pada 21 Agustus 2025 lalu.
UKS Kembali Digalakkan untuk Antisipasi Dampak Kesehatan MBG
Sebagai langkah preventif untuk menghindari potensi dampak kesehatan yang tidak diinginkan dari program MBG, Kemendikdasmen melakukan pendampingan dan advokasi ke sekolah-sekolah melalui balai pelayanan di seluruh provinsi. Selain itu, Kemendikdasmen juga mendorong pengaktifan kembali unit kesehatan sekolah (UKS) di setiap satuan pendidikan.
"Melalui balai pelayanan kami, kami juga melakukan pendampingan ke sekolah-sekolah terkait Program MBG. Ini sangat penting untuk dilakukan sebagai akses pertukaran data dan informasi terkait penerima manfaat MBG," jelas Fajar. Pendampingan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pihak sekolah mengenai standar gizi dan keamanan pangan.
Pembentukan Tim Pelaksana UKS di setiap sekolah juga menjadi fokus perhatian Kemendikdasmen, dengan harapan tim ini dapat aktif memantau dan melaporkan potensi masalah kesehatan yang mungkin muncul akibat program MBG.
Insentif bagi Petugas Sekolah yang Mengawasi MBG
Sebagai bentuk apresiasi dan motivasi, Kemendikdasmen tengah merancang skema insentif bagi petugas sekolah yang terlibat dalam distribusi dan pengecekan makanan pada program MBG. Insentif ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan dan memastikan makanan yang dikonsumsi siswa memenuhi standar kesehatan.
"Ke depannya akan kami buat skema agar guru-guru yang menjadi PIC distribusi dan pengecekan MBG diberikan insentif Rp 100 ribu per hari. PIC akan ditunjuk oleh Kepala Sekolah masing-masing dan di-rolling setiap harinya. Skema ini akan sangat membantu guru-guru honorer," pungkas Fajar, menandakan komitmen Kemendikdasmen untuk memberikan perhatian yang layak kepada para guru yang memainkan peran kunci dalam keberhasilan program MBG.
Apresiasi BGN atas Respons Cepat Kemendikdasmen
Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan apresiasi atas langkah cepat dan responsif yang diambil Kemendikdasmen dalam mendorong optimalisasi pelaksanaan program MBG. Dukungan Kemendikdasmen dinilai sangat penting untuk memastikan program MBG berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi siswa.
"Apresiasi setinggi-tingginya kepada Kemendikdasmen yang telah melakukan berbagai langkah strategis baik di level pusat maupun di tingkat unit satuan pendidikan. Langkah ini sangat berguna dalam perbaikan dan optimalisasi Program MBG," ujar Nanik dari BGN.
Isu Keracunan di Tengah Implementasi MBG
Di tengah upaya implementasi program MBG, muncul kekhawatiran terkait kasus keracunan. Data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) per 27 September 2025 mencatat 8.649 anak menjadi korban keracunan MBG. Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan 5.914 kasus keracunan MBG per 25 September 2025. Pemerintah terus berupaya menekan angka kejadian keracunan dengan meningkatkan pengawasan dan standar keamanan pangan.
Presiden Prabowo Subianto mengakui adanya insiden keracunan dalam program MBG, namun menekankan bahwa persentasenya sangat kecil, yaitu sekitar 0,00017% dari total 30 juta penerima manfaat, atau setara dengan sekitar 51 kasus. Pemerintah berkomitmen untuk menanggulangi masalah ini secara serius dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan.
Instruksi Presiden Prabowo untuk Program MBG yang Lebih Baik
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dipanggil Presiden Prabowo Subianto untuk membahas berbagai isu terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menginstruksikan empat langkah teknis untuk memastikan keamanan dan kualitas program MBG.
Peningkatan Tata Kelola SPPG
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keprihatinannya atas insiden keracunan yang terjadi dan memerintahkan peningkatan tata kelola Sistem Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Langkah ini diharapkan dapat meminimalisir potensi risiko dan memastikan makanan yang disajikan aman untuk dikonsumsi.
Koki Terlatih dan Alat Rapid Test untuk Jaminan Kualitas
Presiden Prabowo menekankan pentingnya keberadaan koki terlatih dan kompeten di setiap SPPG untuk menyiapkan makanan bergizi dan aman. Selain itu, dapur yang memproduksi menu MBG juga harus dilengkapi dengan alat rapid test untuk mengecek kualitas makanan secara berkala, memastikan bahan baku dan makanan yang disajikan memenuhi standar kesehatan dan bebas dari zat berbahaya.
Sterilisasi dan Jaminan Kualitas Air
Presiden Prabowo menginstruksikan agar setiap SPPG memiliki alat sterilisasi food tray untuk menjaga kebersihan dan mencegah kontaminasi. Selain itu, SPPG juga harus memasang filter air untuk menjamin kualitas air yang digunakan dalam proses memasak, sebagai bagian dari upaya peningkatan higiene dan sanitasi di SPPG.
Pengawasan dengan CCTV untuk Transparansi
Sebagai langkah pengawasan dan transparansi, Presiden Prabowo meminta agar setiap SPPG dilengkapi dengan kamera CCTV yang terhubung langsung ke pusat. Dengan adanya CCTV, proses produksi dan distribusi makanan dapat dipantau secara real-time, sehingga potensi penyimpangan dapat terdeteksi dan dicegah. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kualitas layanan dan memastikan program pemenuhan gizi nasional berlangsung lebih aman dan terpercaya.
Dengan berbagai langkah strategis yang diambil Kemendikdasmen dan arahan langsung dari Presiden Prabowo, diharapkan program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih optimal, aman, dan memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan dan pendidikan anak-anak Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program ini guna memastikan keberhasilan jangka panjangnya.
