Palestina Merdeka & Reformasi PBB, 8 Suara Guru Besar Indonesia Bergema
Para guru besar dari berbagai universitas di Indonesia baru-baru ini menyampaikan aspirasi mereka terkait kemerdekaan Palestina dan mendesak adanya reformasi di tubuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), terutama mengenai hak veto. Pernyataan ini muncul di tengah kekhawatiran dunia atas konflik yang tak kunjung usai di wilayah tersebut.
Solidaritas dari Kampus: Pernyataan Sikap Guru Besar Indonesia
Dengan lugas, para akademisi ini menyuarakan pernyataan sikap yang menekankan pentingnya implementasi keputusan Sidang Umum PBB demi mewujudkan kemerdekaan Palestina. Mereka juga menyerukan reformasi Dewan Keamanan PBB (DK PBB), khususnya terkait penghapusan hak veto yang selama ini dianggap menghambat penyelesaian berbagai konflik global.
Momentum di Kampus UI: Peluncuran Palestine Center dan Pembacaan Sikap
Pernyataan sikap tersebut dibacakan pada Jumat (19/9/2025) usai peluncuran UI Palestine Center, bertempat di Masjid Ukhuwah Islamiyah, Kampus UI Depok. Momen ini menjadi simbol dukungan berkelanjutan dari kalangan akademisi bagi perjuangan rakyat Palestina.
Rektor UI, Prof. Heri Hermansyah, bersama Prof. Nuhfil Hanani dari Universitas Brawijaya (UB) didaulat menjadi perwakilan guru besar untuk membacakan pernyataan sikap tersebut. Sebagai bentuk solidaritas, keduanya, bersama guru besar lainnya, terlihat mengenakan syal Palestina.
"Resolusi Sidang Umum PBB memberikan peluang besar untuk menuntaskan konflik Palestina-Israel dengan solusi konkret, sekaligus menjadi momen krusial untuk mereformasi DK PBB," demikian bunyi penggalan pernyataan sikap yang dibacakan.
Rekomendasi Para Guru Besar untuk Aksi Nyata
Para guru besar juga merumuskan serangkaian rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah Indonesia dan komunitas internasional, meliputi:
* Konsisten Mengawal Keputusan PBB: Indonesia didorong untuk terus mengawal implementasi keputusan Sidang Umum PBB ke-80 hingga Palestina merdeka. Upaya ini membutuhkan komitmen jangka panjang, mengingat kompleksitas legal-formal yang harus disiapkan dan disepakati, termasuk penentuan batas negara, definisi bangsa Palestina, dan mandat pemerintahan.
* Jaminan Keamanan untuk Rakyat Palestina: Mendesak pengiriman Pasukan Perdamaian PBB demi memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi rakyat Palestina. Langkah ini diharapkan dapat melindungi warga sipil yang rentan menjadi korban konflik.
* Menolak Relokasi Warga Gaza: Menolak dengan tegas opsi relokasi penduduk Gaza dengan alasan apa pun, termasuk rekonstruksi pasca-perang. Pemerintah Indonesia diminta untuk memberikan bantuan pengobatan, pendidikan, dan dukungan lainnya di luar wilayah Palestina, dengan jaminan mereka dapat kembali ke rumah masing-masing.
* Tuntut Akhiri Okupasi Ilegal: Menuntut pemerintah pendudukan Zionis untuk menghentikan okupasi ilegal di wilayah Palestina, segera keluar dari wilayah yang ditetapkan oleh Resolusi PBB No. 181 tahun 1947, dan bertanggung jawab atas semua pelanggaran hukum internasional sesuai putusan ICC (Mahkamah Pidana Internasional).
* Dukung Reformasi DK PBB: Mendukung penuh reformasi DK PBB melalui tata kelola yang lebih inklusif, representatif, dan berkeadilan. Hal ini dapat dimulai dengan memperluas jumlah anggota tetap DK PBB dan menghapus hak veto yang hanya dimiliki oleh lima negara anggota tetap saat ini. Reformasi DK PBB dinilai krusial untuk mendukung efektivitas pasukan perdamaian dan memastikan PBB tetap relevan.
* Tingkatkan Komitmen Bantuan Indonesia: Indonesia perlu meningkatkan komitmen dukungan dan bantuan kepada bangsa Palestina, baik melalui Indonesian Aid, bantuan kemanusiaan, pengobatan, pendidikan, hingga perluasan hubungan perdagangan jangka panjang untuk membantu negara Palestina merdeka dan mandiri.
* Waspadai Disinformasi Zionisme: Pemerintah, pendidik, pemuka agama, dan tokoh masyarakat perlu bersama-sama melawan disinformasi yang dilancarkan oleh gerakan zionisme di Indonesia, yang sengaja membenturkan pemerintah dan masyarakat terkait isu-isu seperti pembukaan hubungan diplomatik jika Israel mengakui Palestina, dan kesediaan Indonesia menampung pengungsi Palestina tanpa jaminan pengembalian.
* Dukungan untuk Presiden Prabowo di PBB: Para guru besar menyatakan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menyuarakan komitmen Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina dan reformasi DK PBB dalam Sidang Umum PBB ke-80 pada 23 September 2025.
"Konflik Palestina-Israel pada hakikatnya adalah akibat dari penjajahan, okupasi, pengusiran paksa serta perampasan wilayah bangsa Palestina oleh zionisme," lanjut pernyataan itu. "Kami berharap dukungan ini akan menjadi dorongan kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk melakukan kalibrasi kebijakan luar negeri yang mempertemukan itikad mulia membela Palestina dengan semua tantangan yang ada, serta Indonesia tetap bertekad mengawal dan membersamai bangsa Palestina sampai merdeka."
Konteks Global: Dukungan Internasional yang Menguat
Pernyataan sikap ini muncul di tengah meningkatnya dukungan internasional terhadap kemerdekaan Palestina. Berbagai negara dan organisasi internasional telah menyatakan solidaritas mereka dengan rakyat Palestina dan menyerukan diakhirinya pendudukan Israel.
Resolusi PBB dan Deklarasi New York: Landasan Upaya Perdamaian
Majelis Umum PBB telah melakukan pemungutan suara yang menghasilkan resolusi dukungan bagi terbentuknya negara Palestina merdeka. Sebanyak 142 negara mendukung resolusi tersebut, 10 negara menolak, dan 12 negara abstain.
Deklarasi New York, hasil konferensi internasional yang diselenggarakan pada bulan Juli lalu di Markas Besar PBB yang digagas oleh Prancis dan Arab Saudi, menjadi landasan penting dalam upaya mencapai solusi damai bagi konflik Palestina-Israel.
Inisiator: Daftar Guru Besar yang Terlibat
Berikut adalah daftar guru besar dari berbagai kampus di Indonesia yang menjadi inisiator pernyataan sikap ini:
1. Prof. M. Mahfud MD (Universitas Islam Indonesia/UII) 2. Prof. R. Siti Zuhro (Badan Riset dan Inovasi Nasional/BRIN) 3. Prof. Heri Hermansyah (UI) 4. Prof. Fasli Jalal (Universitas Negeri Jakarta/UNJ) 5. Prof. Didik J. Rachbini (Universitas Paramadina) 6. Prof. Nuhfil Hanani (Universitas Brawijaya/UB) 7. Prof. M. Nasih (Universitas Airlangga/Unair) 8. Prof. Widodo (UB) 9. Prof. M. Madyan (Unair) 10. Prof. Suharnomo (Universitas Diponegoro/Undip) 11. Prof. Jamaluddin Jompa (Universitas Hasanudin/Unhas) 12. Prof. Budi Wiweko (UI) 13. Prof. Eko Prasojo (UI) 14. Prof. Tirta N. Mursitama (Binus University) 15. Prof. Yayan Rahtikawati (UIN Sunan Gunung Djati Bandung) 16. Curie Maharani, PhD (Binus University)
Dukungan dari para guru besar ini diharapkan dapat memberikan dorongan moral dan intelektual bagi perjuangan kemerdekaan Palestina dan reformasi sistem internasional yang lebih adil.
