Pendidikan Indonesia vs Vietnam, Kok Bisa Jauh Banget Ya?
Perbincangan mengenai mutu pendidikan di Indonesia kerap kali menyinggung perbandingan dengan negara tetangga. Vietnam seringkali menjadi sorotan, memicu pertanyaan tentang faktor-faktor yang membuat negara tersebut terlihat lebih unggul dalam beberapa aspek. Lantas, apa yang membuat kualitas pendidikan di kedua negara berbeda?
Mengulik Perbandingan Kualitas Pendidikan Indonesia dan Vietnam
Diskursus mengenai kualitas pendidikan antara Indonesia dan Vietnam terus bergulir. Berbagai studi dan laporan internasional menunjukkan bahwa Vietnam telah membuat lompatan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Sementara itu, Indonesia masih bergulat dengan tantangan klasik, mulai dari pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas guru, hingga relevansi kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan zaman.
Tentu saja, perbandingan secara sederhana tidak akan memberikan gambaran yang komprehensif. Vietnam, dengan populasi yang lebih kecil, mungkin lebih mudah dalam mengimplementasikan reformasi pendidikan secara merata. Namun, para pengamat pendidikan menekankan pentingnya mempelajari strategi dan kebijakan yang telah diterapkan oleh Vietnam. Fokus pada peningkatan kualitas guru melalui pelatihan intensif, pembaruan kurikulum yang selaras dengan kebutuhan industri, serta investasi yang tepat sasaran menjadi kunci keberhasilan mereka.
"Kita perlu mengidentifikasi praktik terbaik dari Vietnam dan menyesuaikannya dengan konteks Indonesia," ujar Dr. Amanda Surya, seorang pakar pendidikan dari Universitas Nasional, dalam sebuah diskusi daring tentang reformasi pendidikan. Ia menambahkan, "Tidak ada jalan pintas, tetapi dengan analisis mendalam dan komitmen yang kuat, kita bisa mengejar ketertinggalan."
Anggaran Pendidikan: Sekadar Soal Dana?
Anggaran pendidikan kerap menjadi sorotan utama dalam perbandingan ini. Ketua Umum Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABP PTSI), Prof. Thomas Suyatno, dalam sebuah rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR RI, menyampaikan kekhawatirannya tentang alokasi anggaran pendidikan Indonesia yang dinilai kurang dibandingkan dengan Vietnam.
"Bahkan dengan Vietnam pun, dalam kunjungan saya belum lama ke Vietnam, kita sudah jauh ketinggalan (dalam pendidikan), termasuk budget anggaran," tegas Prof. Thomas pada Rabu, 10 September 2025.
Namun, perlu diingat bahwa persoalan anggaran bukan satu-satunya faktor penentu. Efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran juga sangat krusial. Laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sering menyoroti adanya inefisiensi dalam pengelolaan anggaran pendidikan, mulai dari pengadaan barang dan jasa yang tidak tepat sasaran hingga program-program yang kurang berdampak.
Sebaliknya, Vietnam dikenal dengan pengelolaan anggaran pendidikan yang terencana dan terukur. Pemerintah Vietnam fokus pada peningkatan kualitas guru dan fasilitas pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil. Hal ini berdampak positif pada peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh.
Membangun Paradigma Baru Pendidikan Modern dan Reformasi Pendidikan Nasional
Prof. Thomas Suyatno menekankan perlunya paradigma baru pendidikan modern dan reformasi pendidikan nasional di Indonesia. Menurutnya, banyak aspek dan hal-hal substansial dalam pendidikan di Indonesia yang sudah tidak relevan. Jika tidak segera diperbarui, sistem pendidikan nasional akan semakin tertinggal.
Reformasi pendidikan bukan hanya soal mengubah kurikulum, tetapi juga tentang mengubah pola pikir. Pendidikan harus berorientasi pada pengembangan keterampilan abad ke-21, seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Selain itu, pendidikan juga harus relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
"Kita harus berani meninggalkan paradigma lama yang hanya fokus pada hafalan dan nilai ujian," tegas Dr. Surya. "Pendidikan harus mampu membekali siswa dengan keterampilan yang mereka butuhkan untuk sukses di masa depan."
Pemerintah Indonesia telah berupaya melakukan reformasi pendidikan melalui berbagai program, salah satunya adalah Kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum ini memberikan fleksibilitas lebih besar kepada guru dan siswa untuk memilih materi pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Namun, implementasi kurikulum ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pelatihan guru dan penyediaan sumber daya yang memadai.
Harapan Akan Regulasi dan Otonomi Pendidikan
Dalam kesempatan yang sama, Prof. Thomas Suyatno juga menyampaikan harapan ABP PTSI kepada DPR dan Pemerintah terkait penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan. Ia menekankan pentingnya penghapusan diskriminasi antara perguruan tinggi swasta (PTS) dan perguruan tinggi negeri (PTN).
"Jangan ada diskriminasi dan/atau dikotomi antara swasta dan negeri. Semuanya adalah sama karena sistem pendidikan nasional kita memang hanya satu," ujarnya.
Ia juga berharap agar pemerintah tidak membuat terlalu banyak regulasi yang menghambat kebebasan dan pertumbuhan di dunia pendidikan. Menurutnya, ke depannya perlu ada otonomi yang lebih besar kepada pengelola pendidikan.
Otonomi pendidikan memberikan keleluasaan kepada sekolah dan perguruan tinggi untuk mengelola sumber daya dan mengembangkan program-program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, otonomi juga harus dibarengi dengan akuntabilitas yang tinggi. Sekolah dan perguruan tinggi harus bertanggung jawab atas kualitas pendidikan yang mereka berikan.
Pemerintah telah berupaya memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah dan perguruan tinggi melalui berbagai kebijakan. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal kapasitas sumber daya manusia dan sistem pengawasan yang efektif.
Meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia membutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak, mulai dari pemerintah, guru, siswa, orang tua, hingga masyarakat luas. Dengan kerja keras dan kolaborasi, Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan bersaing dengan negara-negara lain di dunia. Pemerintah diharapkan dapat lebih fokus pada peningkatan kualitas guru, penyediaan fasilitas yang memadai, dan penyempurnaan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Sementara itu, masyarakat juga diharapkan dapat memberikan dukungan dan partisipasi aktif dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan.
