Suara Mahasiswa Menggema, Nasib Tuntutan Rakyat di Tangan DPR
Ratusan mahasiswa kembali turun ke jalan, menyuarakan kekecewaan di depan Gedung DPR. Mereka menuntut realisasi janji-janji yang tertuang dalam 17+8 tuntutan rakyat, mendesak para wakil rakyat untuk segera bertindak dan menjawab harapan masyarakat.
Mahasiswa Geruduk Gedung DPR, Tagih Janji Pemenuhan Tuntutan Rakyat
Suara lantang ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta kembali menggema di depan Gedung DPR, Selasa (9/9/2025). Aksi demonstrasi ini bertujuan menagih janji pemerintah dan DPR terkait 17+8 tuntutan rakyat yang telah lama disuarakan. Sekitar pukul 14.34 WIB, massa aksi yang terdiri dari mahasiswa Universitas Indonesia (UI) dan UIN Jakarta tiba dengan membawa spanduk bertuliskan 'Menangkan Tuntutan Rakyat'.
"Aksi hari ini adalah bentuk kekecewaan kami terhadap lambatnya respons pemerintah dan DPR terhadap aspirasi rakyat," tegas Diallo Hujanbiru, perwakilan mahasiswa UI, di sela-sela aksi. "Kami datang untuk menagih janji terkait 17+8 tuntutan, yang sebenarnya sudah diterima. Ini adalah tuntutan kolektif masyarakat dari berbagai kalangan, dan kami meminta agar segera dituntaskan."
Aksi Lanjutan, Tuntutan Rakyat Kembali Menggema
Unjuk rasa ini merupakan kelanjutan dari gerakan yang sebelumnya telah digencarkan oleh aliansi masyarakat sipil. 17+8 tuntutan rakyat tersebut disusun berdasarkan berbagai isu krusial yang dianggap mendesak untuk segera diatasi. Tuntutan ini mencakup berbagai sektor, mulai dari politik, hukum, ekonomi, hingga hak asasi manusia. Para mahasiswa menegaskan, aksi ini akan terus berlanjut hingga tuntutan dipenuhi.
"Kami tidak akan berhenti menyuarakan aspirasi kami. Ini adalah hak kami sebagai warga negara untuk menyampaikan pendapat dan mengawal jalannya pemerintahan," ujar Diallo. "Kami berharap para wakil rakyat dapat mendengarkan suara kami dan segera mengambil tindakan nyata."
Aliansi Mahasiswa Nilai Pemerintah dan DPR Lambat Bertindak
Aliansi mahasiswa menilai pemerintah dan DPR belum menunjukkan keseriusan dalam menanggapi tuntutan rakyat. Tenggat waktu pemenuhan tuntutan telah lewat, yaitu 5 September untuk 17 tuntutan dan 31 Agustus 2026 untuk 8 tuntutan. Namun, realisasinya dinilai masih jauh dari harapan, memicu kekecewaan di kalangan mahasiswa dan masyarakat sipil.
"Kami melihat pemerintah dan DPR cenderung mengulur-ulur waktu dan memberikan janji-janji manis tanpa tindakan konkret. Ini sangat mengecewakan," ungkap seorang peserta aksi yang menolak disebutkan namanya.
Kajian Mahasiswa UI: Realisasi Tuntutan Jauh dari Harapan
Sebagai bentuk keseriusan mengawal tuntutan rakyat, mahasiswa UI melakukan kajian mendalam terhadap realisasi 17+8 tuntutan. Hasilnya menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil tuntutan yang telah dipenuhi. Sebagian besar masih sebatas janji, bahkan ada beberapa yang mengalami kemunduran.
"Hasil kajian kami menunjukkan bahwa pemerintah belum memenuhi standar minimum yang diharapkan rakyat. Hanya 3 tuntutan yang tercapai, 10 masih sebatas janji, 4 malah mundur, dan 8 sama sekali belum digubris," jelas seorang anggota tim kajian.
Kajian ini juga menyoroti kurangnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam proses pemenuhan tuntutan. Mahasiswa menuntut agar pemerintah dan DPR membuka diri untuk berdialog dengan masyarakat dan memberikan informasi yang jelas mengenai langkah-langkah yang telah dan akan diambil.
Mengenal Lebih Dekat 17+8 Tuntutan Rakyat
17+8 tuntutan rakyat merupakan hasil kompilasi dari berbagai aspirasi dan desakan yang disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk influencer, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi. Tuntutan ini mencakup berbagai isu penting yang dianggap krusial bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa.
"Tuntutan ini adalah representasi dari suara rakyat yang menginginkan perubahan positif. Kami berharap para wakil rakyat dapat mendengarkan dan mewujudkannya," ujar salah satu inisiator gerakan.
Rincian 17 Tuntutan yang Diharapkan Terpenuhi dalam Satu Minggu:
1. Penarikan TNI dari Pengamanan Sipil: Menuntut TNI kembali ke barak dan tidak terlibat dalam pengamanan sipil, serta memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap demonstran. 2. Tim Investigasi Independen: Meminta pembentukan tim untuk mengusut kasus kematian Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan aparat lainnya selama demo 28-30 Agustus 2025 secara transparan. 3. Bekukan Kenaikan Gaji dan Tunjangan DPR: Menuntut pembatalan fasilitas baru, termasuk pensiun seumur hidup anggota DPR. 4. Publikasi transparansi Anggaran DPR: Meminta publikasi rincian gaji, tunjangan, rumah, dan fasilitas DPR. 5. Pemeriksaan Anggota DPR Bermasalah: Mendorong Badan Kehormatan DPR dan KPK untuk menyelidiki anggota DPR yang bermasalah. 6. Sanksi Tegas untuk Anggota DPR Tidak Etis: Menuntut pemecatan atau pemberian sanksi tegas kepada anggota DPR yang memicu kemarahan publik. 7. Komitmen Partai Politik: Meminta partai mengumumkan sikap berpihak pada rakyat di tengah krisis. 8. Dialog Publik: Mengharapkan anggota DPR terlibat dalam dialog terbuka dengan mahasiswa dan masyarakat sipil. 9. Bebaskan Demonstran: Menuntut pelepasan seluruh demonstran yang ditahan selama aksi. 10. Hentikan Kekerasan Polisi: Meminta Polri mematuhi SOP pengendalian massa dan menghentikan tindakan represif. 11. Proses Hukum Pelaku Kekerasan: Menuntut penangkapan dan pengadilan secara transparan anggota atau komandan yang melanggar HAM. 12. Segera kembali ke barak: Menghentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil. 13. Disiplin Internal TNI: Memastikan TNI tidak mengambil alih fungsi Polri. 14. Komitmen TNI: TNI harus berkomitmen tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi. 15. Pastikan upah layak: Memastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes dan mitra ojol) di seluruh Indonesia. 16. Cegah PHK Massal: Ambil langkah darurat cegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak. 17. Buka dialog dengan serikat buruh: Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing.
Rincian 8 Tuntutan yang Diharapkan Terpenuhi dalam Satu Tahun:
1. Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran. 2. Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif. 3. Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil. 4. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor. 5. Reformasi Kepemimpinan dan Sistem Kepolisian agar Profesional dan Humanis. 6. TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian. 7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen. 8. Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan.
Aksi mahasiswa di depan Gedung DPR menjadi momentum krusial bagi para wakil rakyat untuk membuktikan komitmen mereka terhadap kepentingan rakyat. Nasib 17+8 tuntutan rakyat kini berada di tangan para anggota dewan. Masyarakat akan terus mengawasi dan menagih janji-janji yang telah diucapkan. Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, bukan tidak mungkin gelombang aksi yang lebih besar akan kembali terjadi.
Tuntutan ini diinisiasi oleh Jerome Polin, Salsa Erwina, Andovi da Lopez, Andhyta F Utami, Abigail Limuria, Fathia Izzati serta dirangkum dari 211 organisasi masyarakat sipil, PSHK dan Center for Environmental Law & Climate Justice Universitas Indonesia.
