UU Perampasan Aset Disahkan, DPR Turki Kena Imbasnya? Gaji & Tunjangan Dipangkas!
Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Turki baru-baru ini menyuarakan aspirasi terkait perbaikan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Salah satu poin utama yang mereka tekankan adalah urgensi pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, serta perlunya pembatasan gaji dan tunjangan bagi anggota DPR.
Desakan ini muncul sebagai respons terhadap situasi sosial dan politik yang berkembang di Indonesia, di mana gelombang unjuk rasa telah menyoroti berbagai permasalahan yang mendesak untuk diselesaikan.
Mendorong Pengesahan UU Perampasan Aset
Salah satu alasan utama di balik desakan pengesahan UU Perampasan Aset adalah maraknya kasus korupsi yang dianggap sebagai akar dari berbagai masalah di Indonesia. PPI Turki menilai bahwa UU Perampasan Aset dapat menjadi instrumen penting untuk memberantas praktik korupsi, sekaligus memberikan efek jera bagi para pelaku.
Dengan adanya UU ini, diharapkan negara memiliki dasar hukum yang kuat untuk menyita aset hasil tindak pidana korupsi, memulihkan kerugian negara, dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Lebih jauh, UU ini diharapkan dapat mewujudkan sistem hukum yang lebih adil dan transparan. "Percepat pengesahan aturan penyitaan aset untuk memberantas korupsi, menjamin kejujuran hukum, dan memperkuat landasan konstitusional dalam pengelolaan kekayaan negara secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan," tulis rilis PPI Turki yang diterima , Rabu (3/9/2025).
Pembatasan Gaji dan Tunjangan Anggota DPR
Selain isu korupsi, PPI Turki juga menyoroti masalah kesenjangan sosial yang semakin lebar di Indonesia. Gaji dan tunjangan anggota DPR yang dinilai terlalu tinggi menjadi salah satu fokus perhatian. Mereka berpendapat bahwa pembatasan gaji dan tunjangan anggota DPR dapat mencerminkan kesetaraan sosial, mengurangi kesenjangan antara pejabat dan rakyat, serta meningkatkan empati wakil rakyat terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
PPI Turki mengusulkan agar total pendapatan anggota DPR dibatasi maksimal lima kali upah minimum regional (UMR). Mereka menilai bahwa besaran gaji tersebut masih layak dan memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak, tanpa menimbulkan kecemburuan sosial. "Batasi total pendapatan maksimal lima kali upah minimum regional (UMR) untuk menunjukkan kesetaraan sosial, mengurangi kesenjangan antara pejabat dan rakyat, serta meningkatkan empati wakil rakyat terhadap kondisi ekonomi masyarakat," demikian bunyi pernyataan resmi PPI Turki.
Usulan Lain untuk Perbaikan Demokrasi
Tak hanya itu, PPI Turki juga memberikan sejumlah saran lain untuk perbaikan demokrasi di Indonesia, meliputi berbagai aspek, mulai dari kualitas anggota DPR hingga sistem penegakan hukum. Berikut poin-poin lengkap hasil diskusi terbuka PPI Turki:
* Peningkatan Kualifikasi Anggota DPR: PPI Turki menekankan pentingnya peningkatan kualifikasi anggota DPR dengan menetapkan syarat pendidikan minimal S1 dan studi lanjutan S2. Hal ini diharapkan dapat memastikan profesionalitas dan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Mereka juga menolak mantan koruptor sebagai anggota DPR. * Sanksi Tegas bagi Anggota DPR yang Melanggar: PPI Turki menyuarakan perlunya pemberian sanksi tegas bagi anggota DPR yang terbukti melanggar kode etik atau melakukan tindak pidana, termasuk pemecatan bagi anggota yang menghina rakyat atau hanya mementingkan partai politik. Mereka juga menekankan pentingnya pengembalian sistem merit dalam lembaga legislatif serta audit kekayaan pejabat. * Indikator Kinerja yang Jelas untuk Anggota DPR: PPI Turki mengusulkan agar ditetapkan indikator kinerja yang jelas dan terukur untuk anggota DPR. Perkembangan, capaian, dan tantangan yang dihadapi anggota DPR juga harus dilaporkan secara berkala kepada masyarakat. * Edukasi Politik bagi Masyarakat: PPI Turki menyoroti pentingnya peningkatan edukasi politik bagi masyarakat melalui media digital, untuk membangun kesadaran kritis, mengurangi manipulasi informasi, dan mendorong partisipasi publik yang rasional dalam demokrasi. * Perbaikan Lembaga Penegak Hukum: PPI Turki mendesak agar dilakukan reformasi struktural pada institusi hukum agar bebas dari campur tangan politik, transparan dalam proses hukum, dan mampu menegakkan keadilan secara independen dan berintegritas. * Keterlibatan Pelajar dan Akademisi di Luar Negeri: PPI Turki mengajak pelajar dan diaspora akademik untuk terlibat dalam wacana kebangsaan, sebagai sumber masukan objektif dan jembatan pemikiran yang melintas batas negara. * Reformasi Kepolisian dan Sistem Pemilihan Legislatif: PPI Turki menyoroti pentingnya reformasi di kepolisian dan DPR, sehingga sistem pemilihan legislatif lebih terbuka dan representatif.
Sebagai tindak lanjut, PPI Turki berencana mendokumentasikan hasil pembahasan dan menyampaikannya kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Ankara. Mereka berharap suara mereka dapat didengar dan menjadi masukan bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya. PPI Turki juga menegaskan komitmennya untuk terus menyuarakan aspirasi pelajar Indonesia di luar negeri.
