Warisan Puluhan Juta Bikin Leony Merana, Begini Curhatnya Soal Pajak
Leony Vitria Octavia, penyanyi yang dikenal luas, baru-baru ini mengungkapkan kekecewaannya terkait pajak waris yang harus ia tanggung saat mengurus balik nama rumah peninggalan mendiang ayahnya. Ungkapan ini muncul lantaran ia merasa terkejut dengan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk proses administrasi tersebut.
Kekecewaan Leony Berawal dari Sini
Cerita ini bermula saat Leony berniat mengurus proses balik nama rumah warisan dari ayahnya. Ia tak menduga bahwa proses ini mewajibkannya membayar pajak waris yang mencapai 2,5 persen dari nilai rumah. Baginya, angka ini cukup memberatkan, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang tak menentu. Leony mengaku awalnya hanya memperkirakan biaya notaris dan administrasi standar. "Saya pikir hanya biaya notaris dan administrasi standar. Ternyata ada pajak waris dengan persentase yang cukup besar," ujarnya, seperti dikutip dari unggahan di media sosial pribadinya pada Jumat (12/9/2025).
Curhat di Media Sosial, Banjir Respon
Keresahan Leony ini ia bagikan melalui serangkaian unggahan di akun media sosialnya. Ia menceritakan pengalamannya mengurus pajak waris, serta mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap sistem perpajakan yang dinilai kurang berpihak kepada masyarakat. Unggahan itu langsung memicu beragam komentar dari warganet. Banyak yang bersimpati dengan Leony dan berbagi pengalaman serupa. "Saya juga pernah mengalami hal yang sama. Pajak waris memang cukup memberatkan, apalagi jika nilai asetnya besar," tulis seorang warganet. Ada pula yang memberikan saran dan informasi terkait pengurusan pajak waris. Leony mengaku, respons dari warganet sangat membantunya dan memberikan wawasan baru terkait masalah ini.
BPHTB Jadi Sorotan
Lebih lanjut, Leony menjelaskan bahwa pajak yang ia keluhkan sebenarnya adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Ia menyadari bahwa sebagai warga negara, ia wajib membayar pajak. Namun, ia merasa berat dengan besaran BPHTB yang harus dibayarkan hanya untuk proses balik nama. "Apapun namanya, mau hibah, waris, atau punya SKB sekalipun, kalau mau urus balik nama tetap harus bayar BPHTB. Yang saya curhatkan ini sebenarnya soal BPHTB ini," jelas Leony. Ia menambahkan, membayar biaya administrasi untuk balik nama masih bisa ia terima. Namun, membayar 2,5 persen dari nilai rumah hanya untuk keperluan administrasi terasa sangat memberatkan.
Kritik Pengelolaan Pajak di Indonesia
Tak hanya mengeluhkan besaran pajak, Leony juga mengkritik pengelolaan pajak di Indonesia. Ia merasa selama ini masyarakat tidak merasakan manfaat yang signifikan dari pajak yang telah dibayarkan. "Bayar pajak seumur hidup gak pernah ada hasilnya. Yang saya lihat hasilnya cuma para pejabat yang memperkaya diri, sedangkan masyarakat makin amburadul," tegasnya. Ia mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pajak, serta berharap pemerintah lebih bijak dalam mengelola pajak dan memastikan dana tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat luas.
Berkaca dari Pengalaman di Jepang
Leony lantas membandingkan pengalamannya dengan kondisi di Jepang, tempat adiknya tinggal selama lebih dari 10 tahun. Ia menuturkan, adiknya membayar pajak yang lebih tinggi dibandingkan di Indonesia. Akan tetapi, masyarakat Jepang merasakan manfaat nyata dari pajak yang mereka bayar, seperti fasilitas umum, kesehatan, dan jaminan pensiun yang terjamin dengan baik. "Waktu zaman COVID kemarin, setahun gak bisa kerja karena resto harus tutup. Bos-nya gak perlu PHK pegawai karena semua dijamin sama negara, gaji dll-nya," ungkap Leony, menyoroti bagaimana pemerintah Jepang memberikan dukungan kepada masyarakat dan pelaku usaha saat menghadapi kesulitan.
Harapan Leony untuk Manfaat Pajak yang Nyata
Leony berharap pemerintah Indonesia dapat belajar dari negara lain dalam hal pengelolaan pajak. Ia yakin, jika masyarakat merasakan manfaat yang jelas dari pajak yang mereka bayar, tidak akan ada lagi keluhan seperti yang ia sampaikan. "Saya yakin kalau kita ngerasain manfaatnya bayar pajak, gak bakal kita curhat ngeluh musti bayar pajak ini itu. Di mana bumi dipijak, di situ kita dipajak," pungkasnya. Ia berharap pemerintah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, infrastruktur, dan fasilitas kesehatan dengan menggunakan dana pajak secara efektif dan efisien.
Keresahan Leony ini menjadi representasi dari keluhan banyak masyarakat Indonesia terkait sistem perpajakan. Evaluasi menyeluruh dan reformasi sistem perpajakan dinilai penting untuk memastikan keadilan dan transparansi, sehingga masyarakat merasakan manfaat nyata dari kontribusi mereka kepada negara. Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak terkait mengenai keluhan Leony. Masyarakat menantikan respons pemerintah yang diharapkan dapat memberikan solusi dan perbaikan sistem perpajakan di Indonesia.
