Atalia Ingatkan Soal Anggaran, Semua Harus Adil, Jangan Sampai Ada Yang Tertinggal!
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Golkar, Atalia Praratya, angkat bicara mengenai rencana perbaikan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny. Ia menyoroti pentingnya keadilan dan transparansi dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Atalia mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan, memastikan tidak ada pihak yang merasa diabaikan atau diperlakukan tidak setara. Pernyataan ini muncul di tengah diskusi publik tentang sumber dana dan prioritas alokasi anggaran negara.
APBN: Keadilan dan Pengkajian Ulang Jadi Sorotan
Atalia Desak Pengkajian Ulang Dana APBN untuk Ponpes Al Khoziny
Atalia Praratya mendesak pemerintah untuk benar-benar mengkaji ulang rencana penggunaan APBN untuk perbaikan Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo. Alasannya, banyak sekolah, tempat ibadah, dan masyarakat lain yang mengalami nasib serupa, namun belum mendapat perhatian yang sama. "Kita harus memastikan setiap keputusan terkait APBN didasari prinsip keadilan dan pemerataan," tegas Atalia kepada media, Jumat (10/10/2025).
Transparansi Mekanisme Penggunaan APBN Ditekankan
Lebih lanjut, Atalia menyoroti pentingnya kejelasan mekanisme penggunaan APBN. Menurutnya, setiap usulan penggunaan dana harus dikaji secara mendalam, memastikan proses hukum diikuti dengan benar, dan kebijakan yang diambil harus adil, transparan, serta tidak menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. "Masyarakat punya hak untuk tahu bagaimana uang pajak mereka digunakan. Keterbukaan dan akuntabilitas adalah kunci kepercayaan publik," imbuhnya.
Waspadai Potensi Kecemburuan Sosial
Atalia khawatir bahwa rencana penggunaan APBN untuk membangun kembali Ponpes Al Khoziny, yang saat ini belum final, bisa memicu persepsi negatif di masyarakat. Ia mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam mengkaji ulang rencana ini. "Jangan sampai muncul kesan bahwa yang lalai malah dibantu, sementara banyak sekolah, tempat ibadah, atau masyarakat lain yang tertimpa musibah tidak mendapatkan perlakuan serupa," paparnya, menunjukkan kepeduliannya terhadap potensi ketidakadilan dalam alokasi anggaran.
Prioritaskan Keadilan dan Tanggung Jawab
Usut Tuntas Unsur Pidana dalam Tragedi Ponpes
Anggota Komisi VIII DPR ini menekankan perlunya penyelidikan mendalam terkait potensi unsur pidana dalam tragedi ambruknya Ponpes Al Khoziny. Ia meminta pihak berwenang untuk menginvestigasi secara menyeluruh guna mengungkap penyebab pasti kejadian tersebut dan memastikan ada atau tidaknya kelalaian. "Keadilan harus ditegakkan. Jika ada pihak yang terbukti lalai dan menyebabkan tragedi ini, mereka harus bertanggung jawab secara hukum," tegasnya.
Negara Wajib Lindungi Santri dan Pendidikan Agama
Meskipun demikian, Atalia juga mengingatkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi santri dan keberlangsungan pendidikan keagamaan. Kewajiban ini tidak hanya berlaku untuk Ponpes Al Khoziny, tetapi juga untuk ribuan pesantren atau lembaga pendidikan agama lain yang bangunannya sudah tua dan berisiko. "Negara harus hadir untuk memastikan para santri bisa belajar dengan aman dan nyaman. Investasi pada pendidikan agama adalah investasi untuk masa depan bangsa," ujarnya. Ia menyarankan adanya program audit dan perbaikan infrastruktur berkala untuk lembaga pendidikan keagamaan di seluruh Indonesia.
Penjelasan Menteri PU Soal Sumber Dana Perbaikan
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, sebelumnya menyatakan bahwa dana perbaikan ponpes akan sementara menggunakan APBN. Namun, ia membuka kemungkinan adanya bantuan dari pihak swasta. "Insyaallah dari APBN ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan nanti kita juga ada bantuan dari swasta, pasti kita bantu. Cuma sementara waktu dari APBN," kata Dody dalam konferensi pers di kantor Kementerian PU di Jakarta pada Selasa (7/10/2025). Pernyataan ini mengindikasikan pemerintah terbuka terhadap berbagai opsi pendanaan untuk perbaikan Ponpes Al Khoziny.
Di sisi lain, pernyataan Menteri PU tersebut justru memperkuat desakan Atalia untuk mengkaji ulang penggunaan APBN. Atalia menilai transparansi dan kehati-hatian sangat penting dalam penggunaan anggaran negara, terutama mengingat banyaknya kebutuhan mendesak lain di berbagai sektor.
Data terbaru dari Kementerian Agama menunjukkan ribuan pesantren di seluruh Indonesia membutuhkan perhatian serius terkait infrastruktur. Fakta ini menjadi alasan kuat mengapa Atalia menekankan pentingnya keadilan dan pemerataan dalam alokasi anggaran.
Proses investigasi penyebab ambruknya Ponpes Al Khoziny masih terus berjalan. Pihak kepolisian telah memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan. Hasil investigasi ini diharapkan memberikan gambaran jelas mengenai faktor-faktor penyebab tragedi tersebut.
Lebih lanjut, Atalia berencana mengusulkan pembentukan tim independen yang bertugas mengawasi proses perbaikan Ponpes Al Khoziny dan memastikan dana yang digunakan benar-benar efektif dan efisien. Tim ini juga diharapkan memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait kebijakan alokasi anggaran untuk pendidikan keagamaan di masa depan.
Kendati demikian, Atalia tetap optimis pemerintah akan mengambil langkah-langkah tepat untuk menyelesaikan masalah ini. Ia berharap kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang. "Kita semua bertanggung jawab memastikan para santri dan lembaga pendidikan keagamaan mendapatkan perlindungan dan dukungan yang layak," pungkasnya.
