Bye-bye Visa Kerja Panjang? Inggris Pangkas Durasi Pascasarjana Mulai 2027!
Inggris Bakal Pangkas Durasi Visa Pascasarjana, Bye-bye Kerja Panjang?
Siap-siap bagi para lulusan internasional yang berencana mencari kerja di Inggris! Pemerintah Inggris berencana memangkas durasi visa pascasarjana. Kebijakan yang diperkirakan mulai berlaku pada awal 2027 ini tentu memicu kekhawatiran di kalangan universitas dan pelaku industri, karena dianggap dapat mengurangi daya saing Inggris sebagai destinasi studi global.
Latar Belakang: Evaluasi Ulang Sistem Visa
Selama ini, visa kerja pascasarjana menjadi daya tarik utama bagi mahasiswa internasional. Dengan masa berlaku dua tahun setelah lulus, visa ini memberikan waktu yang cukup bagi mereka untuk mencari pekerjaan dan berkontribusi pada perekonomian Inggris. Namun, pemerintah Inggris kini merasa perlu mengevaluasi ulang sistem ini.
Sebenarnya, wacana pengetatan kebijakan imigrasi, termasuk visa kerja pascasarjana, sudah bergulir sejak awal 2025. Pemerintah beranggapan bahwa perubahan ini diperlukan agar lulusan internasional memberikan kontribusi yang lebih efektif dan terukur bagi perekonomian negara.
Detail Kebijakan Baru: Masa Tinggal Dipangkas
Inti dari perubahan ini adalah pemangkasan durasi visa kerja pascasarjana dari dua tahun menjadi hanya 18 bulan. Kementerian Dalam Negeri Inggris telah mengonfirmasi rencana ini, yang telah dimasukkan dalam rancangan undang-undang baru dan diajukan ke Parlemen pada 14 Oktober lalu.
Dengan durasi yang lebih singkat, lulusan internasional akan memiliki waktu yang lebih sedikit untuk mencari pekerjaan dan membuktikan diri di pasar kerja Inggris. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi mereka yang membutuhkan sponsor visa dari perusahaan tempat mereka bekerja.
Alasan Pemerintah Inggris: Kontribusi Lebih Efektif
Pemerintah Inggris berdalih bahwa pengurangan durasi visa ini bertujuan untuk memastikan lulusan internasional "berkontribusi secara efektif terhadap perekonomian". Kementerian Dalam Negeri Inggris menyatakan bahwa data menunjukkan banyak pemegang visa belum bekerja di bidang yang sesuai dengan tingkat pendidikan pascasarjana mereka.
"Peraturan saat ini memungkinkan mahasiswa untuk tetap tinggal setelah lulus, tanpa batasan pekerjaan yang harus mereka dapatkan atau jumlah uang yang harus mereka hasilkan," bunyi pernyataan resmi Kementerian Dalam Negeri Inggris. Pemerintah ingin lulusan internasional memanfaatkan kesempatan ini untuk mengembangkan karir dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian Inggris.
Reaksi dan Kekhawatiran: Universitas Angkat Bicara
Rencana pemangkasan durasi visa ini langsung menuai reaksi keras dari universitas-universitas di seluruh Inggris. Mereka khawatir kebijakan ini akan merugikan daya saing Inggris sebagai destinasi studi global. Banyak universitas berpendapat bahwa hak ketenagakerjaan merupakan faktor penting yang dipertimbangkan oleh mahasiswa internasional ketika memilih tempat kuliah.
"Ini adalah langkah yang sangat disayangkan yang dapat merusak reputasi Inggris sebagai pusat pendidikan tinggi terkemuka," ujar Professor Sarah Thompson, Rektor Universitas Manchester. "Kami khawatir kebijakan ini akan membuat Inggris kurang menarik bagi mahasiswa internasional, yang berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian dan budaya kami."
Dampak pada Daya Saing: Inggris Jadi Kurang Menarik?
Kekhawatiran utama adalah pengurangan durasi visa akan membuat Inggris kurang menarik bagi mahasiswa internasional, terutama dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia, yang menawarkan kebijakan visa yang lebih fleksibel. Hal ini dikhawatirkan akan menyebabkan penurunan jumlah pendaftaran mahasiswa internasional, yang dapat berdampak buruk pada keuangan universitas dan perekonomian secara keseluruhan.
"Kami sudah melihat penurunan tajam dalam jumlah pendaftaran mahasiswa internasional sejak serangkaian perubahan visa terakhir diperkenalkan pada Januari 2024," kata Dr. David Brown, Direktur Eksekutif Asosiasi Universitas Inggris. "Kebijakan baru ini berpotensi memperburuk situasi ini dan merugikan daya saing Inggris dalam jangka panjang."
Kebijakan Imigrasi Lainnya: Biaya Keterampilan Naik
Selain pengurangan durasi visa pascasarjana, pemerintah Inggris juga telah menaikkan biaya keterampilan imigrasi (Immigration Skills Charge/ISC) sebesar 32 persen. Biaya ini dibayarkan oleh perusahaan yang mensponsori pekerja asing terampil. Pemerintah mengklaim bahwa uang yang terkumpul dari biaya ini akan diinvestasikan kembali untuk melatih tenaga kerja domestik.
Peningkatan biaya ISC ini menambah beban finansial bagi perusahaan yang ingin merekrut lulusan internasional. Hal ini dikhawatirkan akan semakin mengurangi daya tarik Inggris bagi mahasiswa internasional yang ingin bekerja setelah lulus.
Upaya Menarik Talenta Unggul: Perluasan Jalur HPI
Di sisi lain, pemerintah Inggris mengklaim ingin memposisikan Inggris sebagai pemimpin global dalam menarik talenta berkeahlian tinggi. Salah satu langkah yang diambil adalah memperluas jalur individu berpotensi tinggi (High Potential Individual/HPI) untuk lulusan dari 100 universitas internasional terbaik.
Program HPI ini bertujuan untuk menggandakan jumlah orang yang datang ke Inggris melalui jalur ini dari 2.000 menjadi 4.000, dengan batas maksimal 8.000 aplikasi per tahun. Program ini ditujukan untuk menarik lulusan terbaik dari universitas-universitas terkemuka di dunia untuk bekerja dan berinovasi di Inggris.
Perubahan kebijakan visa kerja pascasarjana ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk memperketat kebijakan imigrasi dan memastikan bahwa imigran memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap perekonomian Inggris. Dampak jangka panjang dari kebijakan ini masih belum jelas, tetapi banyak pihak yang khawatir bahwa kebijakan ini akan merugikan daya saing Inggris sebagai destinasi studi global dan pusat inovasi. Pemerintah Inggris perlu mempertimbangkan dengan cermat dampak dari kebijakan ini dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa Inggris tetap menjadi tempat yang menarik bagi talenta-talenta terbaik dari seluruh dunia. Masa depan akan menjawab apakah perubahan ini akan mencapai tujuan yang diinginkan atau malah menciptakan masalah baru bagi lanskap pendidikan tinggi dan ekonomi Inggris.
