Duh, Gara-Gara Akreditasi, Lulusan Kampus Top Australia Ini Sampai Gugat, Kok Bisa?
Impian karier lulusan dua universitas ternama di Australia terancam pupus. Program studi yang mereka jalani ternyata tak berakreditasi, sebuah fakta pahit yang berujung pada kesulitan mencari pekerjaan dan bahkan gugatan hukum. Bagaimana bisa ini terjadi?
Dua Universitas Top Australia Hadapi Gugatan Akreditasi
University of Newcastle dan Western Sydney University, dua institusi pendidikan tinggi terkemuka di Australia, kini berurusan dengan pengadilan. Para alumni menggugat mereka melalui gugatan class action, lantaran program studi tertentu yang mereka ikuti ternyata tak memiliki akreditasi yang semestinya. Masalah ini mencuat ketika para lulusan mulai berburu pekerjaan.
Program studi yang dipermasalahkan adalah Bachelor of Medical Engineering (honours) di University of Newcastle untuk angkatan 2018 dan 2019, serta program Master of Advanced Imaging (MRI) di Western Sydney University. Kasus ini pertama kali dilaporkan oleh ABC Australia dan dikutip pada Rabu, 8 Oktober 2025.
Stres dan Karier Mandek Hantui Lulusan
Kenyataan ini tentu saja menjadi pukulan telak bagi para lulusan. Vera Lawless, salah satu penggugat terhadap University of Newcastle, tak kuasa menahan air mata saat menceritakan dampak buruk yang ia rasakan akibat kurangnya akreditasi program studinya. Ia bahkan mengaku mengalami stres bertahun-tahun lamanya.
Sebelumnya, Vera sudah menempuh pendidikan serupa di universitas terakreditasi di Adelaide. Namun, ia terpaksa pindah ke Newcastle mengikuti pasangannya. "Saya sangat berharap program ini terakreditasi, seperti yang dijanjikan universitas," ujarnya dengan nada kecewa.
Pada Desember 2020, harapan Vera hancur. Pihak universitas mengirimkan email yang mengonfirmasi bahwa program studinya tidak terakreditasi. "Terjadi kesalahan dalam informasi yang diunggah di situs tentang pengakuan profesional," demikian bunyi penggalan email tersebut.
Tanpa akreditasi, peluang kerja Vera menjadi sangat terbatas, terutama ketika ia mengikuti suaminya yang bertugas di California. "Silicon Valley ada di depan mata, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa," keluhnya. Selain itu, ia juga harus menanggung utang biaya kuliah sebesar 45.000 dolar Australia.
Andreas Sklavos, penggugat utama dalam class action terhadap University of Newcastle, memiliki kisah senada. Ia mengatakan bahwa kurangnya akreditasi sangat membatasi pilihan kariernya. Andreas bahkan harus mengambil satu tahun kuliah tambahan, dengan biaya sendiri, untuk mendapatkan akreditasi. Akibatnya, utang biaya kuliahnya membengkak menjadi 55.000 dolar Australia.
"Tanpa akreditasi, kariermu terhenti," tegas Andreas. Ia menambahkan bahwa insinyur tanpa akreditasi mungkin harus diawasi dan kesulitan mendapatkan asuransi tanggungan. "Kami memilih kuliah di universitas ternama seperti Newcastle karena menganggap semua yang mereka tawarkan sudah terakreditasi, andal, dan akan membawa kita maju dalam hidup," imbuhnya.
Andreas mengakui masalah ini berdampak buruk pada kesehatan mentalnya, menyebabkan sulit tidur dan sakit kepala.
Pembelaan Universitas dan Pengakuan Terlambat
Menanggapi gugatan tersebut, University of Newcastle membantah telah memberikan pernyataan yang menyesatkan. Pihak universitas mengklaim bahwa materi tambahan yang diterbitkan di situs program studinya sudah menjelaskan bahwa mereka 'sedang mengajukan' akreditasi.
"Universitas membantah bahwa pernyataan yang diterbitkan mengenai akreditasi, jika dibaca dalam konteks, bersifat menyesatkan atau menipu, dan juga membantah bahwa pernyataan tersebut diterbitkan untuk tujuan komersial," ujar Daniel Bell, penasihat hukum universitas.
Meski begitu, University of Newcastle akhirnya menerima akreditasi sementara dari Engineers Australia pada Desember 2023, namun hanya untuk mahasiswa yang memulai studi sejak 2020.
Kabar Pahit dari Perekrut Kerja
Kisah yang lebih memprihatinkan dialami oleh Othniel Antwi, penggugat utama dalam class action terhadap Western Sydney University yang diajukan pada Juni 2025. Ia baru mengetahui bahwa program Master of Advanced Imaging (MRI) yang ia ikuti tidak terakreditasi dari seorang perekrut kerja saat melamar pekerjaan.
"Rasanya sangat sulit. Itu benar-benar menghancurkan hidup saya," ungkap Othniel. "Saya benar-benar sangat terpukul," tambahnya.
Othniel mengaku pihak universitas telah meyakinkannya bahwa program tersebut terakreditasi dan akan memberinya karier yang menguntungkan dan memuaskan. Namun, ketika ia menindaklanjuti peringatan dari perekrut, pihak universitas memberitahunya pada Februari 2025 bahwa program tersebut tidak terakreditasi dan ia tidak akan bisa terdaftar di Badan Regulasi Praktisi Kesehatan Australia (APHRA).
Seminggu kemudian, universitas mengumumkan program tersebut ditangguhkan untuk mahasiswa baru. Akibatnya, Othniel kini menganggur dan harus menanggung utang biaya kuliah sebesar 55.000 dolar Australia. "Rasa sakit karena menyadari bahwa karier masa depan saya jadi tidak ada. Saya merasa sangat tidak berdaya," keluhnya.
Western Sydney University sendiri menolak memberikan komentar terkait kasus ini.
Pemerintah Australia Turun Tangan
Kasus ini menarik perhatian pemerintah Australia. Menteri Pendidikan Jason Clare baru-baru ini mengumumkan peninjauan terhadap Tertiary Education Quality and Standards Agency (TEQSA), lembaga yang bertanggung jawab memastikan kepatuhan terhadap hukum.
"Ada argumen yang kuat bahwa TEQSA perlu memiliki alat yang lebih baik agar dapat turun tangan dan bertindak jika diperlukan demi kepentingan publik," kata Jason Clare. Ia juga menekankan pentingnya TEQSA untuk merespons risiko sistemik, tidak hanya soal kepatuhan dari penyedia pendidikan individual. Peninjauan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan transparansi sistem pendidikan tinggi di Australia, serta mencegah kasus serupa terulang di masa depan.
