Kesenjangan Penelitian, Mengapa Layanan Disabilitas Kurang Jadi Fokus Ilmuwan UI?
Minimnya penelitian tentang isu disabilitas di Universitas Indonesia (UI) menjadi perhatian. Kondisi ini mengindikasikan perlunya peningkatan atensi dari para akademisi dan pengambil kebijakan di lingkungan kampus. Apa yang menyebabkan layanan disabilitas kurang menjadi fokus riset di UI, dan langkah apa yang bisa diambil untuk memperbaiki situasi ini?
UI Diminta Evaluasi Layanan Disabilitas
Kebutuhan akan penelitian yang mendalam mengenai isu disabilitas di lingkungan perguruan tinggi, khususnya di UI, kembali disuarakan. Kurangnya minat peneliti pada topik ini mengisyaratkan perlunya evaluasi komprehensif terhadap layanan dan fasilitas yang tersedia bagi mahasiswa dan staf penyandang disabilitas.
Dr. Husnul Fitri, seorang pengabdi masyarakat sekaligus ilmuwan dari Direktorat Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Sosial UI, menyoroti bahwa kurangnya riset di area ini menghambat peningkatan kualitas hidup kelompok disabilitas di lingkungan kampus.
"Memang terlihat, tidak banyak penelitian yang secara khusus membahas isu disabilitas. UI perlu lebih banyak lagi berkontribusi dengan mengangkat topik ini, karena kolaborasi sangat dibutuhkan. Kelompok disabilitas seringkali kesulitan berjuang sendiri," ujar Dr. Husnul usai acara talkshow "UI Impactful: Bersama Disabilitas, Membangun Pengabdian yang Setara" di Perpustakaan UI, Depok, Rabu (1/10/2025).
Menurutnya, UI sebagai institusi pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab untuk secara rutin mengevaluasi dan meningkatkan layanan bagi kelompok disabilitas. Evaluasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari aksesibilitas jalan di kampus, transportasi (misalnya bis kuning), hingga ketersediaan fasilitas yang memadai di ruang kelas.
Dr. Husnul menilai, evaluasi menyeluruh terhadap aspek inklusivitas di UI belum dilakukan secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan laporan terbaru yang memetakan sejauh mana inklusivitas telah terpenuhi. Laporan ini akan menjadi landasan bagi perbaikan dan peningkatan layanan di masa mendatang.
"Ambil contoh lift. Apakah lift yang ada sudah memenuhi standar? Standar itu seperti apa? Standar yang bisa memenuhi kebutuhan disabilitas. Misalnya, lift harus memiliki lebar tertentu agar pengguna kursi roda bisa masuk dengan mudah. Hal-hal seperti ini perlu dievaluasi berkala," jelas Dr. Husnul.
Meskipun mengakui bahwa beberapa lokasi di UI sudah cukup ramah disabilitas dan ada program sukarelawan yang mendukung belajar mahasiswa disabilitas, Dr. Husnul menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh untuk memastikan semua aspek inklusivitas terpenuhi.
UI diharapkan menjadi pelopor dalam infrastruktur, layanan, kolaborasi, riset, dan teknologi yang berfokus pada kebutuhan kelompok disabilitas. "Bukan berarti belum ada, tapi kita perlu mengevaluasi sejauh mana aspek inklusivitas sudah terpenuhi pada layanan, infrastruktur, dan fasilitas UI," tegasnya.
Riset: Aksesibilitas Transportasi Umum di Kota Bogor
Lebih lanjut, Dr. Husnul Fitri juga memaparkan studinya mengenai "Peningkatan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas pada Transportasi Umum di Kota Bogor" dalam Festival Pengabdian Masyarakat 2025. Studi ini merupakan kolaborasi antara tim pengabdian masyarakat UI, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bogor, dan Yayasan Diffable Action Indonesia.
Sebagai peneliti dari Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI, Dr. Husnul menjelaskan bahwa fokus studinya adalah meningkatkan aksesibilitas transportasi publik bagi penyandang disabilitas di Kota Bogor. Penelitian dimulai dengan mengumpulkan informasi langsung dari kelompok disabilitas di kota tersebut.
"Kami ingin mengetahui hambatan apa saja yang mereka hadapi saat menggunakan transportasi publik, bagaimana evaluasi mereka terhadap kondisi transportasi publik saat ini, dan apa saja kebutuhan mereka," ungkapnya.
Setelah pengumpulan data, tim peneliti mengadakan pelatihan singkat tentang disability awareness untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman Pemerintah Kota Bogor terhadap kebutuhan kelompok disabilitas.
"Kami bekerja sama dengan Bapperida Kota Bogor, mengundang perwakilan dari dinas perhubungan, kesehatan, dan operator transportasi Bis Kita. Kemudian, kami mengadakan focus group discussion (FGD) yang mempertemukan perwakilan kelompok disabilitas dengan pemerintah," jelasnya.
Berdasarkan studi tersebut, tim peneliti memberikan enam rekomendasi program untuk implementasi kebijakan:
1. Evaluasi berkala infrastruktur dan layanan transportasi umum untuk disabilitas. 2. Program edukasi dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan interaksi/komunikasi dan layanan disabilitas. 3. Pengembangan aplikasi layanan transportasi publik yang ramah disabilitas. 4. Sertifikasi vendor infrastruktur. 5. Penerbitan pin disabilitas. 6. Pemetaan, peningkatan, dan pemeliharaan halte inklusif.
Rekomendasi ini diharapkan menjadi panduan bagi Pemerintah Kota Bogor dalam meningkatkan aksesibilitas transportasi umum bagi kelompok disabilitas, sehingga mereka dapat lebih mandiri dan aktif berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Ke depan, Dr. Husnul berharap UI dan perguruan tinggi lain lebih aktif dalam penelitian dan pengabdian masyarakat yang berfokus pada isu disabilitas. Peningkatan kesadaran dan pemahaman mengenai kebutuhan kelompok disabilitas sangat penting untuk menciptakan lingkungan kampus dan masyarakat yang inklusif dan ramah disabilitas. Kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil menjadi kunci keberhasilan upaya ini.
