Makan Bergizi Gratis, Fakta Tersembunyi yang Perlu Kamu Tahu
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, kini justru memicu berbagai pertanyaan. Di balik tujuan mulia tersebut, sejumlah potensi masalah mengintai, mulai dari mekanisme penyaluran hingga kemungkinan keuntungan yang dinikmati pihak-pihak tertentu.
Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis Dipertanyakan
Sejumlah pakar meragukan efektivitas program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama terkait mekanisme penyalurannya. Prof. Dr. R Agus Sartono, MBA, Guru Besar Ekonomi dari FEB UGM, mengungkapkan kekhawatirannya mengenai kompleksitas rantai distribusi yang dapat menyebabkan inefisiensi.
"Kenapa program yang bertujuan sangat baik ini tidak memanfaatkan mekanisme yang sudah ada di program pemerintah lainnya?" tanyanya, Jumat (3/20/2025). Ia menunjuk pada data penerima bantuan sosial di Kementerian Sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH), serta data pendidikan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dinilai lebih efisien dan tepat sasaran.
Kewenangan Daerah dalam Pengelolaan Pendidikan
Prof. Agus juga menyoroti kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola pendidikan, mulai dari SD hingga SMA/SMK. "Berikan kewenangan kepada daerah sesuai undang-undang. Badan Gizi Nasional (BGN) cukup melakukan monitoring," tegasnya. Pemberdayaan pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan efektivitas program.
Siapa yang Mendapatkan Keuntungan dari MBG?
Salah satu titik krusial yang menjadi perhatian adalah rantai penyaluran MBG yang panjang. Distribusi melalui Satuan Pendidikan Pelaksana Gizi (SPPG) dikhawatirkan hanya menguntungkan pengusaha besar yang mampu terlibat dalam program ini.
"Sungguh menyedihkan jika unit cost Rp 15.000 per porsi per anak, akhirnya tinggal hanya Rp 7.000 saja," ungkap Prof. Agus. Ia menambahkan bahwa program MBG berpotensi menjadi "Makan Bergizi Gratis" bagi pengusaha besar yang mendapatkan keuntungan secara "gratis".
Potensi Kebocoran Anggaran
Kekhawatiran akan potensi kebocoran anggaran juga menjadi perhatian utama. Jika margin per porsi diambil Rp 2.000 dan satu SPG melayani 3.000 porsi, maka keuntungan yang diperoleh bisa mencapai Rp 150 juta per bulan atau Rp 1,8 miliar per tahun. "Kebocoran 'keuntungan' untuk pihak yang tidak seharusnya, perlu ditekan," tegasnya. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan anggaran program MBG benar-benar sampai kepada yang berhak.
Solusi Alternatif yang Lebih Efektif
Prof. Agus menawarkan beberapa solusi alternatif untuk meningkatkan efektivitas program MBG.
Pemanfaatan Kantin Sekolah
Salah satu usulannya adalah pemanfaatan kantin sekolah. "Program MBG akan menebar lebih banyak keuntungan justru jika memanfaatkan kantin sekolah. Hal ini seperti yang dilakukan di negara-negara maju," ujarnya. Melalui kantin sekolah, makanan yang disajikan lebih segar dan skala dampaknya lebih kecil serta terkontrol. Selain itu, kebutuhan bahan baku dapat dipenuhi dari UMKM di sekitar sekolah, sehingga tercipta sirkulasi ekonomi yang baik.
Bantuan Tunai Langsung kepada Siswa
Alternatif lain adalah pemberian dana secara tunai kepada siswa. Dalam hal ini, BGN hanya perlu menyusun panduan teknis dan pengawasan. "Biarkan orang tua membelanjakan dan menyiapkan bekal kepada putra putrinya. BGN hanya perlu menyusun panduan teknis saja dan melakukan pengawasan," imbuhnya. Dengan mekanisme ini, guru di sekolah juga dapat melakukan pengawasan, misalnya dengan memberikan peringatan kepada orang tua jika anak tidak dibawakan bekal.
Cara-cara ini dinilai efektif untuk menanggulangi praktik "pemburu rente" dan memastikan dana MBG sampai langsung kepada siswa. "Dana dapat ditransfer langsung ke siswa setiap bulan seperti halnya KIP, atau seperti penyaluran BOS jika MBG dilakukan melalui kantin sekolah," lanjutnya.
Prof. Agus menyadari tujuan mulia dari MBG, seperti perbaikan gizi dan mengajarkan nilai-nilai positif. Namun, ia menekankan pentingnya perbaikan dalam mekanisme penyaluran agar program ini benar-benar efektif dan tepat sasaran. Ia pun menyimpulkan, "Masih belum terlambat, mari kita perpendek rantai distribusi MBG agar lebih efektif dan hilangkan cara-cara kotor memburu rente. MBG harus benar-benar Makan Bergizi Gratis bagi siswa."
