School Kitchen MBG, Sekolahmu Sudah Siap Ikut Program Ini?
School Kitchen MBG mencuat sebagai salah satu opsi pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen). Pendekatan ini menawarkan desentralisasi dalam penyediaan makanan bergizi bagi siswa, namun kesiapan infrastruktur dan standar operasional menjadi kunci. Apakah sekolah Anda sudah siap?
Apa Itu School Kitchen MBG?
School Kitchen MBG merupakan konsep penyediaan makanan bergizi gratis di tingkat sekolah. Berbeda dengan sistem terpusat, program ini memberikan otonomi kepada sekolah untuk mengelola dapur dan menu makanan siswa secara mandiri.
Ide ini muncul sebagai respons terhadap tantangan logistik dan potensi masalah kualitas dalam sistem penyediaan makanan terpusat, yang seringkali menghadapi kendala keterlambatan dan risiko kontaminasi. Dengan School Kitchen, sekolah bertanggung jawab penuh mulai dari perencanaan menu, pengadaan bahan baku, hingga proses memasak dan penyajian.
Tujuannya jelas: memastikan makanan yang disajikan segar, bergizi, dan sesuai dengan preferensi serta kebutuhan lokal. Skema ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi siswa, mengurangi angka kekurangan gizi, dan mendukung perekonomian lokal melalui pengadaan bahan baku dari petani dan produsen di sekitar sekolah. Namun, penerapan School Kitchen MBG membutuhkan persiapan matang dan sumber daya memadai agar berjalan efektif dan berkelanjutan.
Kriteria Sekolah yang Memenuhi Syarat
Tidak semua sekolah bisa langsung menerapkan skema School Kitchen MBG. Ada beberapa kriteria penting yang harus dipenuhi untuk memastikan program berjalan optimal dan aman.
Pertama, sekolah harus memiliki infrastruktur dapur yang memadai. Ini termasuk peralatan memasak yang layak, fasilitas penyimpanan bahan makanan yang higienis, dan sistem pengelolaan limbah yang baik. Ketersediaan sumber air bersih dan sanitasi memadai juga menjadi syarat mutlak.
Kedua, sekolah harus memiliki tenaga pengelola dapur yang terlatih, baik dari kalangan guru, staf sekolah, atau tenaga ahli gizi. Mereka harus memiliki pengetahuan tentang gizi seimbang, standar keamanan pangan, dan teknik memasak yang sehat.
Ketiga, sekolah harus memiliki sistem pengawasan dan pengendalian mutu yang ketat. Tujuannya untuk memastikan makanan yang disajikan memenuhi standar gizi dan keamanan pangan yang ditetapkan. Sistem ini mencakup pemeriksaan berkala terhadap kualitas bahan baku, proses memasak, dan kebersihan dapur.
Keempat, dukungan penuh dari seluruh warga sekolah sangat penting. Kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua harus memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung keberhasilan program School Kitchen MBG. Tanpa dukungan yang solid, program ini akan sulit berjalan efektif dan berkelanjutan.
Sekolah Berasrama sebagai Prioritas
Meski terbuka bagi semua sekolah, skema School Kitchen MBG cenderung lebih mudah diimplementasikan di sekolah berasrama (boarding school) atau pesantren. Sekolah-sekolah ini umumnya sudah memiliki pengalaman mengelola makanan untuk banyak siswa. Fasilitas dapur dan tenaga pengelola makanan pun biasanya sudah tersedia.
"Sekolah berasrama sudah punya pengalaman mengelola makanan untuk banyak siswa. Tinggal diberikan supervisi dan ditentukan standarnya," ujar seorang sumber dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang enggan disebutkan namanya.
Meskipun demikian, sekolah berasrama tetap perlu memenuhi standar yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) terkait gizi dan keamanan pangan. Supervisi dan pelatihan tambahan mungkin diperlukan untuk memastikan kualitas makanan yang disajikan tetap optimal.
Mendikdasmen Abdul Mu'ti bahkan menyebutkan sekolah berasrama sebagai salah satu yang siap melakukan school kitchen. Hal ini disampaikannya pada Selasa (21/10/2025) saat berkunjung ke Bank NTB Syariah di Mataram, seperti dikutip dari . Dalam kesempatan terpisah, pada Rabu (22/10/2025) di Jakarta, Mu'ti menambahkan bahwa implementasi school kitchen bagi sekolah yang siap akan diberikan "konsesi atau pelaksanaan khusus".
Peran Badan Gizi Nasional (BGN)
Badan Gizi Nasional (BGN) memegang peranan sentral dalam implementasi program School Kitchen MBG. BGN bertanggung jawab menetapkan standar gizi dan keamanan pangan yang harus dipenuhi oleh setiap sekolah yang terlibat.
Standar ini mencakup kandungan gizi yang seimbang, jenis bahan makanan yang diperbolehkan dan dilarang, serta prosedur sanitasi dan higiene yang ketat. Selain itu, BGN juga bertugas memberikan pelatihan dan pendampingan teknis kepada pengelola dapur sekolah. Pelatihan ini mencakup aspek gizi, keamanan pangan, teknik memasak yang sehat, dan pengelolaan dapur yang efisien.
BGN juga akan melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program School Kitchen MBG di setiap sekolah. Tujuannya untuk memastikan program berjalan sesuai standar yang ditetapkan dan memberikan dampak positif bagi kesehatan dan gizi siswa. BGN juga akan mengumpulkan data dan informasi mengenai efektivitas program School Kitchen MBG untuk dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan di masa mendatang.
Perubahan dalam Perpres MBG
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus disempurnakan, termasuk melalui perubahan dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang mengaturnya. Perubahan ini dilakukan untuk mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang muncul dalam implementasi program, seperti kasus keracunan makanan dan ketidaksesuaian dengan standar gizi yang ditetapkan.
"Saat ini sedang digodok rancangan perubahan Perpres yang mengatur tentang pengelolaan dan pelaksanaan MBG dengan mungkin beberapa perubahan dalam polanya," jelas sumber dari Kemendikdasmen.
Dalam Perpres yang baru, diharapkan ada peningkatan pengawasan dan pengendalian mutu yang lebih ketat, serta mekanisme sanksi yang jelas bagi sekolah yang melanggar standar yang ditetapkan. Selain itu, Perpres yang baru juga diharapkan dapat memberikan panduan yang lebih detail mengenai implementasi skema School Kitchen MBG, termasuk kriteria sekolah yang memenuhi syarat, peran BGN, dan mekanisme pendanaan program.
Perubahan dalam Perpres MBG ini krusial untuk memastikan program berjalan efektif, aman, dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat optimal bagi kesehatan dan gizi siswa di seluruh Indonesia. Dengan implementasi yang baik, program MBG melalui skema School Kitchen dapat menjadi investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Abdul Mu'ti mengharapkan kepastian resmi terkait school kitchen akan didapatkan usai rancangan Perpres tentang Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selesai disempurnakan.
