Timnas Malaysia dan Drama Naturalisasi, Kok Gini Terus, Ya?
Kabar buruk kembali menghampiri sepak bola Malaysia. Mimpi mendongkrak prestasi lewat naturalisasi pemain kini berubah jadi mimpi buruk, ditandai skandal yang menyeret Asosiasi Sepak Bola Malaysia (FAM) ke pusaran masalah.
FAM Dihukum FIFA Akibat Pemalsuan Dokumen
FAM kini berada di bawah tekanan berat. FIFA menjatuhkan sanksi berupa denda 350 ribu Swiss Franc (setara Rp 7,3 miliar) akibat dugaan pemalsuan dokumen naturalisasi tujuh pemain. Tak hanya itu, ketujuh pemain tersebut juga diskors dari segala aktivitas sepak bola selama 12 bulan, terhitung sejak 26 September. Masing-masing pemain juga dikenai denda sebesar 2.000 Swiss Franc atau sekitar Rp 41 juta.
Pukulan telak ini jelas menjadi kemunduran bagi sepak bola Malaysia yang tengah berjuang meningkatkan performa di level internasional. FAM kabarnya sudah mengajukan banding ke FIFA dan bahkan menunjuk pengacara internasional. Opsi membawa kasus ini ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) pun disiapkan jika banding ditolak. Namun, hingga kini, belum ada perkembangan signifikan terkait banding tersebut.
"Kami sangat serius menangani kasus ini dan akan berupaya sekuat tenaga untuk membela kepentingan sepak bola Malaysia," ujar sumber internal FAM yang menolak disebutkan namanya, menyiratkan keyakinan adanya kesalahan dalam proses identifikasi pemain.
Dokumen Pemain Naturalisasi Jadi Sorotan
Masalah utama dalam kasus ini adalah keabsahan dokumen yang digunakan dalam proses naturalisasi tujuh pemain. Publik sepak bola Malaysia menuntut transparansi dari FAM terkait dokumen asli para pemain. Namun, FAM hingga kini belum memperlihatkan dokumen tersebut, yang memicu spekulasi dan kecurigaan di kalangan suporter dan pengamat sepak bola.
Ketidakjelasan ini dinilai dapat merusak citra sepak bola Malaysia, terutama di tengah ambisi untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Banyak pihak mempertanyakan sikap FAM yang seolah menutupi informasi penting.
"Ini bukan hanya soal hukuman FIFA, tapi juga soal kepercayaan publik," tegas pengamat sepak bola Malaysia, Rizal Hashim. Ia menambahkan FAM harus terbuka dan transparan mengenai dokumen pemain demi memulihkan kepercayaan yang hilang.
Saling Lempar Tanggung Jawab di Tubuh FAM?
Alih-alih memberikan penjelasan yang komprehensif, FAM justru terkesan saling melempar tanggung jawab terkait proses naturalisasi ketujuh pemain. Muncul informasi bahwa FAM mengarahkan pertanyaan mengenai proses naturalisasi ke Kementerian Dalam Negeri.
Wakil Presiden FAM, S Sivasundaram, saat dicecar pertanyaan oleh media mengenai proses naturalisasi pemain, menjawab singkat, "Itu berada di bawah yurisdiksi Kementerian Dalam Negeri."
Pernyataan ini menimbulkan kebingungan dan kritik. Banyak yang mempertanyakan mengapa FAM, sebagai badan yang bertanggung jawab atas sepak bola di Malaysia, justru lepas tangan dalam urusan yang sangat penting ini.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa proses naturalisasi ketujuh pemain diajukan pada bulan Januari dan diselesaikan pada bulan Mei. Selanjutnya, para pemain tersebut bermain di FIFA Matchday pada bulan Juni dalam Kualifikasi Piala Asia 2027. Kecepatan proses ini menimbulkan pertanyaan besar, terutama mengenai ketelitian dan verifikasi dokumen yang dilakukan.
"Kami yakin bahwa ketujuh pemain ini memiliki warisan Malaysia. Dokumen yang kami miliki menunjukkan hubungan leluhur yang jelas, dan kami bekerja sama sepenuhnya dengan pihak berwenang untuk memastikan kebenaran terungkap," demikian pernyataan FAM dalam sebuah rilis pers. Sayangnya, pernyataan tersebut belum berhasil meredakan keraguan publik.
Desakan Investigasi Independen Menguat
Meningkatnya ketidakpercayaan publik mendorong munculnya desakan untuk melakukan investigasi independen terhadap kasus ini. Wartawan senior Malaysia, Ahirudin Attan, atau yang dikenal dengan nama Rocky Bru, menyerukan kepada pemerintah Malaysia untuk membentuk tim independen, Suruhanjaya Siasatan Diraja (RCI), untuk menginvestigasi dan mengungkap fakta yang sebenarnya.
"Karena rasa malu akan skandal ini, seharusnya pemerintah tidak menunggu waktu. Pemerintah harus melakukan penyelidikan dengan tepat," tegasnya. "Masyarakat harus tahu kebenarannya, siapa yang bertanggung jawab, dan mau dibawa ke mana arah sepak bola kita selanjutnya. Tidak ada jalan pintas untuk menuju kesuksesan," imbuhnya.
Investigasi independen dianggap penting untuk menjamin objektivitas dan transparansi dalam mengungkap kebenaran di balik skandal ini. Hasil investigasi diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses naturalisasi, pihak-pihak yang terlibat, dan potensi pelanggaran yang terjadi.
Kasus ini menjadi momentum krusial bagi sepak bola Malaysia untuk berbenah dan memperbaiki tata kelola organisasi. Transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik dan membangun sepak bola Malaysia yang lebih baik di masa depan. Tanpa langkah-langkah konkret, skandal naturalisasi ini akan terus menghantui dan menghambat kemajuan sepak bola Negeri Jiran.
